Aspek Komersial HARTA KARUN melalui G2G

Setiawan Liu

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melihat perlunya sinergitas aspek komersial dengan diplomasi untuk pengelolaan ruang laut (PRL) khususnya Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) atau harta karun. Aspek komersial sangat dimungkinkan tetapi konteksnya bukan business to business (B2B) melainkan government to government (G2G). “Aspek komersial tidak full komersial. BMKT tidak murni sebagai komoditi yang bisa diperdagangkan,” Riyanto Basuki, Direktur Jasa Kelautan Ditjen PRL KKP mengatakan kepada Lautindo.

Wilayah perairan Indonesia dulunya merupakan lalu-lintas ratusan sampai ribuan kapal dagang, sampai akhirnya beberapa sempat karam. Perlintasan kegiatan perdagangan akhirnya tidak lepas dari penyerangan, sengaja ataupun tidak sengaja. Misalkan ada kapal yang tidak mau bersandar atau membayar pajak pelayaran di kerajaan yang dilalui. Kapal-kapal Tiongkok melalui Kerajaan Melayu, Aceh dan Sriwijaya. Kapal-kapal karam tersebut membawa berbagai benda artefak seperti keramik, logam mulia (emas, perak, perunggu), batuan berharga dan lain sebagainya. Potensi kekayaan laut Indonesia yang berkaitan dengan benda berharga asal muatan kapal kuno yang tenggelam sebelum Perang Dunia II sekurangnya terdapat di 463 lokasi. Menurut penelitian kepustakaan, kapal-kapal tersebut tenggelam antara tahun 1508 sampai dengan tahun 1878. “Jadi kalau memang Duta Besar (Tiongkok) atau negara lain meminta (pengangkatan BMKT dan pengembalian), kami akan cari kompensasinya. Kami masih sedang mempersiapkan (bentuk kompensasi), dan tentukan siapa yang berwenang. Kami harus persiapkan banyak hal.”

KKP juga menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) moratorium BMKT periode Pebruari 2016 – Desember 2016 sambil membenahi system pengawasan pengangkatan (BMKT) tersebut. Pengawasan sangat penting mengingat banyak pihak terutama kolektor dalam dan luar negeri mengincar BMKT. “Pemerintah (yang diwakili) KKP terbatas dana dan personilnya untuk pengawasan pengangkatan. Sehingga kami memutuskan untuk tahan dulu, dengan moratorium. Semua pihak tunggu, terutama mekanisme, system (pengangkatan BMKT) yang efektif.”

Keputusan moratorium BMKT sudah tepat untuk menghindari kemungkinan sengketa hukum internasional. Selain pihak kolektor barang antik, sengketa bisa muncul dengan negara lain, terutama yang meng-claim negara asal BMKT tersebut. Beberapa negara seperti Tiongkok, dan Amerika Serikat sudah mengadakan pertemuan dan pembahasan terkait dengan potensi BMKT di wilayah perairan Indonesia. “Memang tidak bisa (saling claim). Kita harus mengacu pada sovereignty (kedaulatan) negara kita, khususnya wilayah laut. Tetapi kita juga tidak boleh meng-claim bahwa ini (BMKT) milik kita. Sejarah bukan hanya milik kita, atau negara tertentu tapi juga (negara) orang lain. Kecuali dalam keadaan perang, dimana kapal (perang) tersebut tenggelam. Dimana pun, satu negara (yang kalah) berhak memiliki (BMKT) secara keseluruhan.”

Lautindo harta karun
KRI Teluk Gilimanuk-531 tangkap KM Trianis yang mengangkut harta karun (ANTARA FOTO/Penerangan Lantamal IV/Henky Mohari)

 

Moratorium (Pebruari – Desember 2016) sudah terlebih dahulu dibahas pada rapat Pleno Panitia Nasional (Pannas) BMKT pada Pebruari yang lalu. Penerbitan Permen bisa menjadi solusi terkait dengan nilai BMKT yang sangat mahal. Sebelumnya, sebanyak 2.366 benda bersejarah berupa mangkok dan piring yang ditaksir bernilai Rp 47 miliar akan diserahkan ke Pannas BMKT. Barang-barang berharga itu diduga dari dasar perairan Cirebon, Jawa Barat. Menurut Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Cirebon Letkol (P) Deny Septiana, harta karun itu ditemukan dari dua kapal tanpa awak, yaitu KLM Alini Jaya dan KLM Asli. “Di Cirebon saja, (nilai BMKT) sudah sangat tinggi. Sementara kami sudah identifikasi, bahwa ada 463 titik (BMKT). Kami baru verifikasi sekitar 20 persen, dan baru 14 persen (dari 20 persen) berhasil dieksplorasi. Kami simpan (BMKT) di gudang di daerah Cileungsi (Bogor, Jawa Barat) dan di gudang milik swasta di Jl. Lodan (Jakarta Utara) dan Sawangan (Depok, Jawa Barat). Dalam waktu dekat, kami akan inspeksi lagi gudang-gudang tersebut.”

Penataan BMKT terkait dengan kedaulatan wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) tetap tidak boleh dibenturkan dengan hukum internasional khususnya ranah pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya. Semua negara di dunia harus ikut serta menjaga kerjasama antara negara melalui berbagai sektor, termasuk pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, dan sejarah. Sehingga negara-negara yang sempat meng-claim seperti Tiongkok sangat berkepentingan menjaga BMKT peninggalan Dinasti Ming untuk anak cucu mereka. “Kalaupun saya sebagai Warga Negara Tiongkok, saya pribadi berharap agar anak cucu bisa belajar sejarah. Mereka bisa melihat langsung artefak sejarah semasa kejayaan Dinasti Ming. Saya juga masih bisa berkenang-kenangan, anak cucu bisa merasakan kenangan masa lalu.”

Riyanto tidak menampik kalau negara yang meng-claim BMKT Dinasti Ming dengan pertimbangan nilai.  BMKT Dinasti Ming dari Tiongkok itu bisa mencapai Rp 20 juta per item. Jika jumlahnya mencapai 2.366 item, bisa ditaksir nilai totalnya mencapai Rp 47,3 miliar. Ada seorang kolektor yang berani membeli barang kuno itu Rp 20 juta per item. Jika dikalikan, jumlah semuanya bisa mencapai Rp 47,3 miliar. BMKT lain, ketika petugas patroli TNI AL sempat menemukan di perairan sekitar Ciasem Blanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dari dalam kapal tersebut petugas menemukan ribuan benda kuno berupa mangkok dan piring peninggalan Dinasti Ming. “Keyakinan saya tetap, bahwa semua pihak (negara) lebih mengedepankan (BMKT sebagai) bagian dari pendidikan, sejarah. Bukan hanya Tiongkok, tetapi permasalahan heritage peninggalan Belanda (selama 350 tahun) di Indonesia juga sama. Misalkan benteng Vredeburg di Yogyakarta. Pemerintah tidak mungkin mengembalikan benteng tersebut ke Belanda. Tapi pemerintah Yogyakarta juga merawat, memperindah benteng tersebut karena nilai sejarah dan wisata. Banyak turis asal Belanda yang datang melihat benteng tersebut, sambil mengenang masa lalu. Bahkan ada pengunjung yang mengaku sebagai cicit dari pejuang Belanda yang membangun benteng Vredeburg tersebut. Kasus ini analog dengan BMKT Dinasti Ming yang di claim Tiongkok.”

Share Button

Comments

comments

Leave a Reply

Translate »