Dari Sumatera Barat, Presiden Jokowi Awali Pencairan Bansos PKH Secara Nasional

 Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Dharmasraya, Sumatera Barat
Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Dharmasraya, Sumatera Barat

| LAUTINDO | Sosial¬†| Dharmasraya, Sumatera Barat |¬†Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahap pertama tahun 2018 secara nasional diawali dari Provinsi Sumatera Barat. “Dari Sumatera Barat, Presiden Jokowi Awali Pencairan Bansos PKH Secara Nasional”.

Penyerahan bansos PKH oleh Presiden secara simbolis dilakukan di Lapangan Bola Sungai Duo, Kabupaten Dharmasraya. Turut mendampingi kunjungan kerja Presiden adalah Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Sosial Idrus Marham, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, dan Komisaris Utama BRI Andrinof Chaniago.

Sebanyak 3.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari delapan kecamatan antusias menerima bansos tahap pertama sebesar Rp500 ribu per KPM. Selain itu, mereka juga menerima Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra).

“Ibu-ibu tahun ini akan mendapat Rp1.890.000 bansos PKH yang pencairannya bertahap sebanyak empat kali. Tolong diingat PKH untuk gizi dan pendidikan anak kita,” ujar Presiden Joko Widodo.

Kepada ibu-ibu Keluarga Penerima Manfaat PKH, Presiden mengingatkan apabila para suami meminta uang PKH, maka ibu-ibu wajib menyampaikan bahwa PKH bukan untuk membeli rokok atau pulsa, tapi PKH untuk perbaikan gizi dan pendidikan anak.

“Suaminya diberi tahu secara halus ya,” kata Presiden Jokowi.

Bansos PKH di Kabupaten Dharmasraya disalurkan kepada 5.597 KPM dengan total bantuan senilai Rp10.325.070.000. Penerima manfaat di kabupaten ini terdiri dari peserta regular 5.463 KPM, lansia 95 KPM dan disabilitas 39 KPM.

Sementara bansos PKH di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 disalurkan kepada 195.623 KPM dengan bantuan senilai Rp369.727.470.000.

Di tempat yang sama, Menteri Sosial Idrus Marham menambahkan penyaluran PKH di Kabupaten Darmasraya merupakan penyaluran Tahap I PKH tahun 2018 secara nasional. Selanjutnya akan diikuti penyaluran secara serentak di seluruh wilayah Indonesia sehingga pada akhir Februari penyaluran PKH dapat dituntaskan.

“Februari adalah bulan tuntas PKH. Untuk memantau perkembangan pencairan PKH di berbagai pelosok Indonesia, maka pada bulan ini Kementerian Sosial bersama seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI akan turun ke lapangan. Intinya adalah mengawal ketepatan sasaran dan kemanfaatannya,” kata Mensos.

Mensos Idrus Marham menjelaskan PKH pada tahun 2018 diperluas dari 6 juta KPM menjadi 10 juta KPM. Secara nasional, bantuan yang telah dicairkan untuk penyaluran tahap I pada bulan Februari senilai Rp4,5 miliar bagi 9.149.051 KPM tersebar di 34 Provinsi dan 514 kab/kota. Dari jumlah tersebut, peserta reguler sebanyak 8.745.268 KPM, lansia sebanyak 143.582 KPM, disabilitas sebanyak 47.911 KPM. Adapun sisanya masih dalam proses pengajuan pencairan ke Kementerian Keuangan.

Bansos Pangan Rastra
Sementara itu pada saat yang sama Presiden juga menyalurkan Bansos Pangan Rastra di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 220.991 KPM dengan bantuan senilai Rp252.611.920.000.

Bansos Pangan Rastra di Kabupaten Dhamasraya sebanyak 8.609 KPM dengan bantuan senilai Rp11.363.880.000.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang merupakan transformasi dari Bansos Pangan Rastra di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 68.057 KPM dengan bantuan senilai Rp75.299.840.000.

“Bansos Rastra diberikan sebanyak 10kg kepada ibu-ibu dan tidak perlu membayar uang tebus. Kalau sebelumnya ada biaya tebus per kilo Rp1.600, sekarang sudah gratis. Jadi 10kg utuh diterima oleh setiap keluarga. Nanti kalau masih ada yang minta uang tebus, laporkan kepada Kemensos,” terang Mensos Idrus Marham.

Pencairan PKH di Sumatera Barat oleh Presiden Joko Widodo akan berlanjut di Kabupaten Solok pada Kamis, 8 Februari 2018.

Share Button

Comments

comments

Translate »