promosyon promosyon powerbank http://mrnreklam.com.tr promosyon powerbank promosyon promosyon powerbank promosyon promosyon powerbank promosyon promosyon powerbank promosyon Tumbuh dan berkembangnya usaha budidaya ikan kerapu Indonesia – LAUTINDO

Tumbuh dan berkembangnya usaha budidaya ikan kerapu Indonesia

Ikan kerapu

| LAUTINDO | Perikanan | Jakarta | Pada tahun 2000  saat krisis moneter melanda Indonesia dan Asia Tenggara, di Bali, di Jawa Timur, dan di Lampung mulai tumbuh usaha budidaya ikan kerapu sebagai sektor ekonomi baru yang menyelamatkan  warga pesisir. Tumbuhnya usaha budidaya kerapu ini ditunjang  kerja keras para peneliti dan perekayasa teknologi KKP yang berhasil mengembangkan teknik pembenihan ikan kerapu di ketiga sentra budi daya ikan kerapu tersebut. Penelitian dan pengembangan teknologinya dimulai tahun 1990, mengikuti keberhasilan para peneliti Taiwan yang lebih dulu berhasil.

Tumbuh dan berkembangnya usaha budidaya ikan kerapu di Indonesia tercium oleh para pebisnis dari dalam dan luar negeri. Kapal-kapal pembeli dari Hong kong datang  berbelanja ikan kerapu hidup hasil budidaya di Indonesia berbekal ijin dari KKP. Pada tahun 2004 baru ada 6 kapal kayu tua milik buyers dari Hong Kong dengan ukuran dibawah 200 GT yang berbelanja ikan  hidup ke Indonesia.

Sejak tahun 2004 usaha budidaya ikan kerapu berkembang ke 15 sentra lainnya yakni di Lombok, Sumbawa, Flores, Ambon, Kendari, Wakatobi, Luwuk Banggai, Dobo-Aru, Bontang, Kepri, Aceh, Sumut, Sumbar, hingga Bangka dan Belitung dan berhasil menggerakkan ekonomi desa-desa pesisir dengan devisa yang dihasilkan 130.000 kepala keluarga di usaha budidaya ikan kerapu. Perkembangan ini dimungkinkan karena regulasi yang kondusif. Sehingga jumlah kapal buyers yang mendapat ijin dari KKP dan berbelanja ikan kerapu hidup ke 15 propinsi di Indonesia bertambah hingga 13 buah, dan ukuran kapalnya juga bertambah besar hingga 400an GT.

Produksi dan penjualan pun meningkat dari semula kurang dari 1000 ton menjadi sekitar 4.500 ton/tahun di tahun 2013 dengan nilai devisa sebesar US$ 67.5 juta. Para kepala dinas perikanan di 15 propinsi tsb. diatas juga sangat bersemangat dan gencar mengenalkan usaha budidaya ikan kerapu. KKP juga mengucurkan banyak bantuan benih dan keramba jaring apung HDPE bagi pembudidaya kecil. Total nilai yang diinvestasikan pemerintah pada pengembangan usaha budidaya ikan kerapu sejak 1990 hingga 2015 berjumlah mendekati 1 Triliun Rupiah.

Anjlok dan matinya usaha budidaya ikan kerapu hidup Indonesia.

Sejak akhir 2014, penjualan ikan kerapu budidaya di Indonesia mengalami hambatan dan merosot hingga tinggal 35% dari ekspor tahun 2012. Total ekspor dalam 7 bulan terakhir hanya sebesar 400 ton, yang sebelumnya bisa mencapai 2.000 ton (per 7 bulan).

Keramba jaring apung yang terisi tinggal 50% dan menunggu untuk dijual. Bak-bak hatchery pembenih ikan kerapu banyak yang kosong karena tidak menebar telor lagi dan hatcherynya pun banyak yang dijual dengan harga murah karena mengalami kesulitan keuangan.

Kondisi ini terjadi sebagai dampak dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 15 tahun 2015. Dimana jumlah kapal buyer yang  mendapat ijin hanya 5 buah saja. Dalam Peraturan Menteri dibatasi  ukuran kapal maksimum 200 GT. Sejak 12 tahun yang lalu buyer di Hong Kong sudah mengganti kapal kayu tuanya dengan kapal besi berukuran 250 hingga 500 GT, yang lebih efisien dan berdaya angkut lebih besar. Namun dengan keluarnya  regulasi baru, maka  jumlah kapal dan kapasitas kapal ini menyebabkan kemampuan armada buyer merosot tinggal sebesar sekitr 30% dari sebelum Peraturan Menteri KKP no 15 tersebut.

Selain pembatasan ukuran kapal buyer ikan kerapu hidup, KKP juga membatasi frekwensi belanja hanya 6 kali per tahun dari sebelumnya  bisa 12 kali setahun, sehingga kapasitas angkut armada buyer merosot lagi dari sebesar 30% hanya tersisa 20%.

Hal lain yang membuat merosotnya ekspor ikan hidup kerapu adalah pembatasan pelabuhan tempat mengambil ikan hidup yang tinggal 1 titik saja dari semula tidak ada pembatasan. Kapal buyer tidak bisa terisi penuh. Kawasan-kawasan  yang  hidup tinggal Lampung, Belitung, Belawan, Natuna dan Bali saja. Kawasan budidaya lain seperti Pangkalan Susu, Lhokseumawe, Sibolga, Painan, Air Bangis, Nias, Mentawai, Batam, Bintan, Karimun Jawa, Situbondo, Lombok, Sumbawa, Buton, Bontang, Tarakan, Ambon, Kendari, Luwuk Banggai, Tual, Dobo  tidak ada kapal yang  melayani.

Siapa yang bertanggung jawab atas kebangkrutan pembudidaya akibat aturan gegabah ini?

Saat ini KKP mewacanakan akan ada kapal angkut dalam negeri berukuran kecil yang mengangkut dari kawasan budidaya kapasitas kecil ke check point/titik muat. Jika ini terlaksana maka biaya angkut dan risiko kematian akan menjadi beban pembudidaya, yang dipotong dari harga beli buyer. Selain belum tersedianya prasarana kapal pengumpul, keramba jaring apung penampung di check point/titik muat juga belum ada. Permen no 15 tahun 2015 ini keluar tanpa ada kajian akademis, tanpa ada konsultasi dengan pembudidaya, tanpa ada sosialisasi dan tanpa ada pembangunan prasarana/infrastruktur. Akibatnya pembudidaya di berbagai kawasan budidaya kecil yang baru tumbuh kesulitan menjual ikannya dan dikhawatirkan mengalami kebangkrutan.

Jika kondisi ini didiamkan maka 130.000 kepala keluarga di desa-desa pesisir yang bekerja di usaha budidaya kerapu akan menganggur dan kehilangan penghasilan, ekonomi rakyat yang berupa UMKM dimatikan, pemerintah kehilangan pajak penghasilan, PBB dan retribusi, serta negara kehilangan devisa sebesar US$ 67.5 juta. Semua pihak dirugikan dan yang mengambil keuntungan negara tetangga karena semua kapal buyer dari Hong Kong beralih ke Malaysia dan Vietnam.

Hilangnya minat investor

Saat ini banyak investor pertambangan yang semula berminat beralih usaha ke budidaya ikan kerapu membatalkan niatnya karena menganggap tidak adanya kepastian berusaha di perikanan budidaya. Calon investor tidak berani berinvestasi karena menghawatirkan akan keluarnya aturan-aturan yang merugikan. Sungguh ironis minat berusaha di sektor perikanan budidaya hilang, mengingat prospeknya yang baik dan padahal di sektor perikanan budidaya tidak ada kegiatan Ilegal Fishing. Budidaya adalah sektor perikanan yang ramah lingkungan dan merupakan blue economy.

Usulan solusi dari asosiasi pembudidaya.

ABILINDO mengusulkan pada pemerintah agar Permen 15 tahun 2015 dicabut dan diberlakukan kembali Permen 49 tahun 2014 sehingga pertumbuhan usaha budidaya ikan kerapu meningkat kembali.
Jika Permen KP no 49 tahun 2014 diberlakukan kembali potensi devisa yang bisa didapat kembali sekitar US$ 67.5 juta/tahun dan menyelamatkan 130.000 lapangan kerja di desa-desa pesisir. [Wajan Sudja]Wajan Suta

Penulis adalah Ketua Umum ABILINDO (Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia)

Share Button

Comments

comments

Translate »