Buku Putih Diplomasi Maritim; RI Tidak Tergantung Negara Asing

Luhut Buku Putih

| LAUTINDO | Maritim | Jakarta | Untuk merealisasikan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, pertama kalinya Indonesia memiliki sebuah buku putih mengenai kebijakan kelautan Indonesia. Salah satu hal yang diatur dalam buku putih yang telah dibakukan dalam Peraturan Presiden Nomor 16/2017 adalah mengenai diplomasi maritim. “Buku Putih Diplomasi Maritim; RI Tidak Tergantung Negara Asing”.

Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan memperkenalkan konsep diplomasi maritim ini kepada para pembuat kebijakan, diplomat negara-negara sahabat, akademisi, dan media di gedung Centre for Strategic and International Studies, Jakarta.

“Selama ini Indonesia juga tidak punya buku putih mengenai diplomasi maritim ini,” ujarnya mengawali pidatonya dalam Kuliah Umum bertajuk “Indonesia’s Maritime Diplomacy: the Current Challenges”.

Presiden Jokowi memerintahkan saya untuk menjadi Coordinate in Military Maritime supaya membuat buku putihnya. Maka kita buatlah buku pedoman jangka panjang kebijakan kelautan Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017,” kata Luhut dalam sambutannya,

Kini, Kemenko Bidang Kemaritiman telah menyelesaikan penyusunan Buku Putih Diplomasi Maritim yang dapat digunakan sebagai acuan diplomasi maritim bagi seluruh pihak terkait. “Ada 4 sasaran dalam buku putih itu, antara lain perlindungan kedaulatan wilayah nasional, kesejahteraan dan keterhubungan, stabilitas kawasan dan global serta kapasitas nasional,” pungkas Menko Luhut.

Share Button

Comments

comments

Translate »