promosyon promosyon powerbank http://mrnreklam.com.tr promosyon powerbank promosyon promosyon powerbank promosyon promosyon powerbank promosyon promosyon powerbank promosyon BUMN Bersinergi, Realisasikan INPRES Nomor 7 Tahun 2016 – LAUTINDO

BUMN Bersinergi, Realisasikan INPRES Nomor 7 Tahun 2016

| Lautindo | INPRES | Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyambut gembira Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan dibutuhkan sinergi antara berbagai stakeholder untuk mempercepat langkah mewujudkan Inpres tersebut. “Sesuai arahan Pak Presiden, ini sangat memerlukan kerja sama seluruh stakeholder. Jadi di sini KKP tidak bisa bekerja sendirian. BUMN punya tugas di situ”, ungkap Susi dalam  rapat koordinasi dengan beberapa pimpinan BUMN sektor perikanan di Ruang Rapat Lt.16 GMB 4 Jakarta, Jumat (26/8). BUMN Bersinergi, Realisasikan INPRES Nomor 7 Tahun 2016

Dalam rapat tersebut, Susi juga meminta kepada jajaran pejabat eselon satu KKP, agar dapat menginvetarisir kembali BUMN mana saja yang terkait dalam sektor kelautan dan perikanan. “Semua BUMN diinventaris lagi, mana saja yang berkaitan dengan kita. Dari situ kita melihat sebuah tugas sebagai pejabat negara dan anda (para dirut BUMN) sebagai pengawalnya”, ujar Susi. Realisasi investasi sektor perikanan yang meningkat sejak 2010 yang mencapai 1,60 Triliun, pada 2015 mencapai 4,43 Triliun serta impor ikan yang menurun, harusnya mampu memberi gambaran kepada BUMN sektor perikanan untuk mengambil peluang membangkitkan gairah ekonomi perikanan nasional. “Saya ingin BUMN dari perikanan mengambil peluang bagus ini.

Pertama menjadi penyokong  gerakan pertumbuhan ekonomi. Hasil dari perikanan tangkap luar biasa. Jadi di sini saya melihat, kalau BUMN sektor perikanan tidak bergerak sangat disayangkan”, lanjutnya. Susi berharap agar dalam rapat-rapat selanjutnya dengan jajaran direktur utama BUMN, penjabat pemerintah lebih banyak membicarakan proyeksi bisnis hingga proyeksi financing guna mempercepat langkah mewujudkan mandat Presiden dimaksud. ” Menteri menambahkan bahwa perlu dan   dibutuhkan sebuah forum. Maka sangat diharapkan tidak ada ego sektoral antar BUMN. Semua bersatu padu demi negara”, ujar Susi.

Berita terkait Instruksi Presiden : Pembangunan Industri Perikanan Nasional, dipercepat

Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional yang berlaku sejak 22 Agustus 2016. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik nelayan, pembudidaya, pengolah maupun pemasar hasil perikanan, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan devisa negara.

Inpres tersebut ditujukan kepada 25 (dua puluh lima) pejabat pimpinan kementerian/lembaga. Kepada para pejabat tersebut, Presiden menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga untuk melakukan percepatan pembangunan industri perikanan nasional.

Dan secara khusus, Presiden menginstruksikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan sebanyak 13 point diantaranya terkait kebijakan pengembangan perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, pemasaran dalam negeri, ekspor hasil perikanan, dan tambak garam nasional.

Menteri Kordinator Maritim, Luhut Binsar Panjaitan ditugaskan untuk mengkordinir kegiatan antar menko, sedangkan para Menko diinstruksikan untuk menggerakkan departemen-departemen di bawahnya untuk bersungguh-sungguh berpartisipasi meningkatkan dan melakukan percepatan agar industri perikanan Indonesia bisa meraih peluang dengan memanfaatkan sebesar-besarnya kekayaan laut Indonesia. Jangan seperti selama ini, kapal kapal ikan asing bersimaharaja di lautan Indonesia, sedangkan Nelayan kita mati kelaparan. Ratusan perusahaan pengolahan ikan mati.

Rapat bersama Menteri KKP ini dihadiri  pimpinan/direksi 7 BUMN Perikanan yakni Direktur Utama PT Perikanan Nusantara, Direktur Utama Perusahaan Umum Perikanan Indonesia, Direktur Utama PT PAL, Direktur Utama PT Industri Kapal Indonesia, Direktur Utama PT Djakarta LLOYD, Direktur Pemasaran dan Produksi PT Garam, dan Direktur Komersial PT Pelni.

Para pelaku bisnis perikanan Indonesia sementara itu masih bersikap menunggu undangan menteri Susi untuk berdialog, seperti yang dilakukannya dengan para pimpinan BUMN.

Puluhan asosiasi bidang perikanan selama ini cukup kritis terhadap kebijaksanaan Menteri Susi yang mempersempit gerakan para pelaku perikanan melalui berbagai Peraturan Menteri seperti larangan menangkap ikan bagi kapal berbobot di atas 30 GT di perariran pantai, penangkapan benih/baby lobster dibawah 100gr dan lobster yang bertelur, beroperasinya kapal cantrang dan moratorium terhadap kapal ikan eks Asing.

 

Share Button

Comments

comments

Translate »