Dewan Kelautan (Dekin) dibubarkan Presiden Poros Maritim

Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN) dibubarkan.

|Lautindo|Maritim|Jakarta| – Setelah sekian lama diperhatikan dan dipertimbangkan, akhirnya Presiden Jokowi membubarkan beberapa Lembaga yang berada langsung di bawah Presiden atau Non Kementerian. Salah satunya adalah Dewan Kelautan Indonesia (Dekin). Dekin merupakan lembaga yang berfungsi sebagai forum konsultasi bagi penetapan kebijakan umum di bidang kelautan berdasarkan Kepres No. 21 tahun 2007. Anggotanya terdiri dari 14 instansi yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Perhubungan, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Kapolri, KSAL, dan 27 perwakilan dari pakar, perguruan tinggi, asosiasi dunia usaha, serta LSM. Dekin berada dibawah pimpinan Presiden dengan Ketua Harian Menteri Kelautan dan Perikanan. Dewan Kelautan (Dekin) dibubarkan Presiden Poros Maritim

Berita tentang wacana pembubaran Dekin sila membuka Apa Khabar Dewan Kelautan Indonesia

Beberapa orang Laut yang aktif di Dekin sangat menyayangkan pembubaran ini termasuk (alm) Laksma Christina M. Rantetana yang disamping sejak muda sudah berkecimpung di Angkatan Laut, juga karena menjadi staf akhli dari mantan Menhankam dan dua periode di Senayan.

Ketua umum Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia, Carmelita juga menyesalkan pembubaran ini, justru ketika Indonesia mencanangkan Poros Maritim Dunia dan Laut masa depan Bangsa. “Presiden mestinya berkata jujur bahwa selama 2 tahun ini poros maritim belum berjalan sesuai harapan. Sehingga perlu introspeksi, bagaimana seharusnya dilakukan. Dekin mestinya dimanfaatkan untuk itu,” ujar pemilik beberapa armada kapal ini.

Carmelita menambahkan bahwa justru Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai ketua Harian Dekin, malah Dekin dibubarkan. “Sayang sekali” pungkasnya.

Dedi Sutisna, mantan sekretaris Dekin menyampaikan bahwa pembubaran ini cukup tendensius, bahwa mindset pemerintah masih di daratan. “Pak Jokowi dalam sambutannya mengatakan bahwa kita sudah lama memunggungi laut, samudra dan teluk. Bahkan Presiden menetapkan Indonesia harus menjadi Poros Maritim Dunia, tapi di bawahnya belum mampu memaknai keinginan tersebut.” tandasnya.

Dedi menambahkan bahwa Menko Kemaritiman hanya memiliki empat Kementerian. Ini berbeda dengan Dekin yang beranggotakan 14 kementerian dan lembaga sehingga sudah mewakili semua komponen bangsa yang bergerak dalam bidang kelautan. “Keputusan yang dilahirkan Dekin, sudah menyuarakan buah pikiran seluruh komponen bangsa.” lanjutnya.

Dedi mengibaratkan seperti baju ukuran XL dimasukkan ke dalam baju ukuran S apabila Dekin akan diintegrasikan ke dalam Menteri KP maupun Menko Kemaritiman. Tanpa Dekin tidak pernah terpikirkan ada Departemen Eksplorasi Laut yang telah dibentuk Gus Dur. Tanpa Dekin tidak pernah lahir Undang-undang Kelautan. Tanpa Dekin Indonesia tidak pernah mempunyai kebijakan Kelautan Indonesia. Dan tanpa Dekin, Kabinet tidak akan punya kementerian Kordinator bidang Kemaritiman. “Sungguh ironis”.

Sementara pendapat lain mengatakan, Saut P. Hutagalung, keputusan ini sudah tepat. “Dengan terbentuknya Kementerian Kordinator bidang Kemaritiman, pembubaran Dekin sudah tepat” Ujarnya kepada Lautindo. Tugas-tugas yang tadinya diemban Dekin, dapat didistribusikan Kemenko dan Kementerian teknis sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing. “Kebijakan ini juga penting dalam rangka peningkatan efisiensi birokrasi.” Imbuh staf khusus menteri KP yang sudah memutih rambutnya ini.

Hutagalung menambahkan bahwa selain peningkatan efisiensi birokrasi, lebih penting lagi diperhatikan peningkatan efektivitas kerja setelah beban tugas Dekin diserap Kemenko dan kementerian teknis.

Selengkapnya sembilan Lembaga Non Struktural (LNS) yang dibubarkan:

  1. Badan Benih Nasional
  2. Badan Pengendalian Bimbingan Massal
  3. Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan
  4. Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun
  5. Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi
  6. Dewan Kelautan Indonesia
  7. Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
  8. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
  9. Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis

 

Share Button

Comments

comments

Translate »