Dilema Revitalisasi Muara Baru

Dilema Revitalisasi Muara Baru (foto istimewa)
Dilema Revitalisasi Muara Baru (foto istimewa)

|Lautindo|Perikanan|Muara Baru| – Para pengusaha di Pasar ikan Muara Baru Jakarta Utara menyambut gagasan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk revitalisasi Muara baru dengan konsep National Fisheries Center dengan sunyi senyap.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, KKP menggagas Pusat Perikanan ini dengan cara merevitalisasi Muara baru yang luasnya 100 ha tersebut dengan penataan ulang, terutama mengajak Pengusaha swasta agar Muara baru menjadi destinasi bukan hanya pedagang ikan, namun juga masyarakat luas dan tamu dari manca negara yang berkepentingan dengan perikanan.

Disebutkan juga, bahwa ada oknum yang menyetorkan ke Negara sewa lahan dengan sangat kecil, namun menyewakan kepada pengusaha dengan sangat mahal. Dan oleh karenanya, KKP menugaskan BUMN Perum Perindo untuk langsung bernegosiasi dengan para pengusaha penyewa dengan harapan pemasukan ke Kas Negara bisa meningkat sesuai harapan.

“Total perbaikan Muara baru bisa mencapai 3 hingga 5 Triliun” Kata Susi kepada awak media (27/9).

Pak Tachmid, Ketua Umum Paguyuban Pengusaha Perikanan Muara Baru menyampaikan kepada lautindo bahwa kenaikan sewa sangat menyesakkan. “Bayangkan dari Rp.236 juta/ha/tahun dinaikkan menjadi Rp.1,5 Miliar”. Paguyuban mengupayakan jalan tengah, dengan memperhatikan juga kondisi perikanan yang masih lesu karena penyesuaian iklim akibat perubahan peraturan yang sedang berlangsung dengan kenaikan tarif sebesar 20%. “Sayang sekali keinginan kami bertemu dengan Direktur Utama Perindo tidak kesampaian, sehingga dialog tidak jalan”, keluh pak Tachmid yang sudah 23 tahun menjadi pengusaha ikan di Muara Baru.

Kenaikan sewa yang begitu tinggi dinilai tidak akan berhasil menjadikan Muara baru sebagai Pusat Perikanan Nasional, akan tetapi malah akan mematikan usaha perikanan yang sudah ada. “Sama saja dengan mengusir kami secara tidak langsung.” Ujar Tachid.

Perindo memang menjadi pemegang hak penguasaan lahan di pelabuhan Muara baru, dimana ada 50.000 buruh yang menggantungkan hidup. Belum lagi Nelayan yang semakin kehilangan lahan. “Semoga Presiden Jokowi mendengar dan mau mengatasi persoalan di sektor perikanan ini. Karena perikanan Indonesia dalam keadaan SOS.” Pungkas nya.

Tentu saja Perindo menaikkan harga sewa sebesar itu dikarenakan optimisme akan prospek perikanan Muara Baru. Ketika hal ini ditanyakan kepada Tachmid, dia menjelaskan bahwa kondisi pengolahan ikan sedang sulit, juga karena kekurangan bahan baku akibat penangkapan ikan yang sudah susah duluan.

Lautindo mendesak Tachmid lebih jauh tentang kondisi perikanan yang menurut KKP sangat bagus, sehingga dinilai harga sewa tersebut sangat pantas. “Salah besar, kondisi sedang sulit sekali. Kalau pabrik kurang bahan baku, bagaimana bisa untung besar? Kalau ijin kapal berbulan-bulantidak keluar, sudah pasti cold storage di Muara baru tidak ada ikan, juga banyak kosong.” jelasnya kemudian.

Wajan Sudja, juru bicara Masyarakat Perikanan Indonesia menyampaikan “Di hulu perpanjangan ijin kapal dihambat. Butuh waktu s/d 9 bulan. Akibatnya pasokan ikan langka, harga ikan mahal.” dia menambahkan bahwa PNBP juga dinaikkan gila-gilaan hingga 1.000% berdasarkan Peraturan Pemerintah No.75 tahun 2016. “Di hilir, biaya sewa dinaikkan hingga 400%. Siapa yang diuntungkan? Pemilik UPI rugi dan buruh menganggur. Pemerintah pasti kehilangan pajak dan devisa” pungkasnya.

Salah seorang pengusaha ikan yang sudah lama berkecimpung, Ibu Yanti turut berkomentar bahwa kapal yang membawa ikan dari wilayah timur tidak ada. “Mau dibawa pakai apa?” tanyanya serius. Tentu saja ini terkait dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang pengoperasian kapal ikan di perairan Nusantara.

Tentang gagasan Dirut Perindo menaikkan sewa per semester, Tachmid memberikan penjelasan bahwa Perindo membuat kenaikan 24-25% per 6 bulan dengan tujuan agar angka yang mereka inginkan tetap tercapai. Kenaikan itu tanpa mempertimbangkan NJOP yang sebenarnya pasti akan naik terus. Perindo hanya berpatokan kepada angka-angka yang disusun oleh apraisal padahal perusahaan penilai tersebut sama sekali mengabaikan para pengusaha perikanan Muara baru.

“Kami sangat menyayangkan mengapa tidak bermusyawarah dengan baik untuk kebaikan bersama demi kelangsungan industri perikanan dan lapangan kerja buat rakyat. BUMN bukan hanya cari untung besar dalam sesaat. Ini sangat berbahaya.” lanjut Tachmid.

Yugi Prayanto yang juga menjadi wakil ketua KADIN menyampaikan keprihatinannya mendengar kisah sedih Paguyuban Pengusaha Perikanan Muara baru, dan berjanji akan mendiskusikan dan menyampaikannya kepada pihak pemerintah