EHSMS Pelabuhan di Indonesia

port-summit

| Lautindo | Port Summit | Jakarta | Sesuai dengan rencana Pemerintah Indonesia untuk membangun pelabuhan Indonesia dalam mendukung Program Tol Laut dan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Selanjutnya juga sedang dan akan dibangunnya pelabuhan-pelabuhan berskala international dan pelabuhan-pelabuhan pendukung pelabuhan skala internasional di Indonesia, maka kepada seluruh stakeholder diusulkan untuk membahas kesiapan Indonesia dalam mengimplementasikan Environmental  Health and Safety Management System, EHSMS secara efektif. “EHSMS Pelabuhan di Indonesia”.

Membangun dan mengembangkan EHSMS
1. Konsekwensi dari implementasi EHSMS ini adalah bahwa Otoritas Pelabuhan akan diwajibkan untuk mengembangkan dan menerapkan ISO 14001 EMS and OHSAS 18001, Standard Lingkungan dan Standard Keselamatan & Kesehatan.
Catatan : ISO 14001 EMS and OHSAS 18001 dapat dijadikan sebagai EHSMS terpadu.

Certification of EHSMS
2. Konsekwens berikutnya adalah bahwa EHSMS harus disertifikasi melalui proses sertifikasi oleh pihak ketiga (yang ditunjuk) sesuai dengan persyaratan ISO, dan harus diaudit sesuai dengan pedoman ISO19011 untuk proses audit ISO14001 EMS dan OHSAS 18001.

Continuously maintain EHSMS
3. Otoritas pelabuhan harus memiliki EHSMS bersertifikat di pelabuhan dan EHSMS dan status sertifikasinya tersebut harus secara terus-menerus dipertahankan.

EHSMS Performance report
4. Otoritas pelabuhan harus menjadikan EHSMS dan dokumen terkait selalu tersedia untuk kepentingan pemeriksaan tahunan. Laporan kinerja EHSMS harus disampaikan sebagaimana didefinisikan dalam Manual EHSMS.

EHSMS Audit
5. EHSMS meliputi :
• operasi pelabuhan,
• fasilitas pelabuhan,
• entitas operasi,
• penyedia layanan dan
• proyek perluasan pelabuhan.

Selain komponen EHSMS yang dipersyaratkan dalam ISO 14001 EMS and OHSAS 18001, EHSMS harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, rencana dan program yang dapat memastikan
perlindungan lingkungan, kesehatan dan keselamatan dan kepatuhan dengan hukum dan standar yang berlaku:

5.1 Ketentuan audit tahunan terhadap kepatuhan akan peraturan dan tindak lanjut yang harus didokumentasikan untuk mengubah kegiatan operasional yang tidak patuh menjadi patuh.

5.2 Pencegahan terjadinya tumpahan dan Rencana Kontinjensinya.

5.3 Rencana Tanggap darurat.

5.4 Ketentuan penyimpanan dan pengelolaan minyak, bahan bakar dan bahan berbahaya dengan cara yang aman,.

5.5 Ketentuan untuk meminimalkan adanya limbah dan daur ulang.

5.6 Konservasi dan program Manajemen Energi.

5.7 Program manajemen gas rumah kaca (Greenhouse Gas).

5.8 Program Konservasi Air.

5.9 semua elemen bangunan pelabuhan yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan standar, untuk diterapkan fasilitas dan bangunan baru dan untuk memulihkan fasilitas dan bangunan yang ada.

5.10 Pelaporan pada jumlah kecelakaan dilaporkan, insiden, nyaris dll

5.11 Program Manajemen dengan target untuk perbaikan secara terus-menerus.

Review EHSMS
6. Pelabuhan mempunyai hak untuk dapat meninjau EHSMS Otoritas Pelabuhan dan dokumen terkait, termasuk laporan audit, dan memberikan rekomendasi untuk dimasukan ke dalam EHSMS.

EHSMS assessment
7. Port Authority harus mempersiapkan analisa dampak dan risiko penilaian EHSMS, persediaan untuk pengoperasi pelabuhan dan fasilitasnya baik yang ada maupun yang diusulkan.

Management programmes
8. Penilaian tersebut digunakan untuk program pengelolaan yang diusulkan yang dapat mempromosikan praktek-praktek operasi pelabuhan berkelanjutan, teknologi, efisiensi dan konservasi sumber daya di fasilitas pelabuhan dan operasinya sebagai berikut:

8.1 Kondisi pekerjaan yang aman.

8.2 Penggunaan energi.

8.3 Emisi Gas Rumah Kaca.

8.4 Penggunaan air.

8.5 Audit Bangunan/fasilitas pelabuhan (termasuk energi, air, dan kualitas udara dalam ruangan yang ada di pelabuhan)

Demikian pemaparan Ir. Sjaifuddin Thahir, MSc. di sesi diskusi menarik Enhancing Operational Excellence dalam Port Devopment Summit, di Jakarta (3 Nov).

Share Button

Comments

comments

Translate »