Ekspor Ikan Perdana dari Pulau Terluar, Tahuna

lautindo melepas ekspor perdana dengan acara adat

Lautindo | Dharma Hutauruk | Tahuna | Menteri Kelautan dan Perikanan RI menyempatkan waktu berkunjung ke Pulau-pulau terluar untuk mendorong terciptanya kepercayaan diri para pelaku bisnis perikanan dengan melaksanakan peraturan-peraturan menteri yang dibuat untuk mempertahankan kedaulatan Negara dalam bidang Perikanan dan Sumber Daya Alam.

Ekspor perdana yang dilaksanakan di pulau terluar Tahuna menjadi sangat penting untuk membuktikan bahwa pemerintah tidak hanya berkutat kepada pelaksanaan Hukum sebagaimana dikritik berbagai pihak yang merasa dirugikan dengan pelarangan masuknya Kapal Ikan Asing ke pelabuhan-pelabuhan atau pun pelarangan pemindahan ikan tangkapan di tengah laut sebab merugikan Negara dan nelayan untuk jangka panjang.

24 ton produk frozen muroaji yang merupakan ikan jenis Malalugis diberangkatkan dari pelabuhan Dagho dengan tujuan Jepang pada hari Kamis (12/5). Pemberangkatan ekspor perdanan ini dilakukan bekerja sama dengan Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perindo).

Ekspor Perdana ini ditandai dengan penyerahan Sertifikat kesehatan Ikan (health certificate) memenuhi persyaratan wajib dari produk perikanan yang akan diekspor. Lalu dilanjutkan penandatanganan kerjasama dengan Perum Perindo guna menjamin keberlanjutan ekspor ikan dari Tahuna di masa-masa mendatang. “Untuk meningkatkan volume dan nilai ekspor ke depan, saya tugaskan Perindo” Kata Susi Pujiastuti dalam acara ini. Susi juga mengharapkan agar seluruh Nelayan di kabupaten kepulauan Sangihe, Sitaro, dan Talaud harus mendaratkan ikan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan Indonesia, dan tidak melakukan penjualan di tengah laut.

Di samping ekspor lewat laut, dimungkinkan pengiriman lewat Udara melalui bandara Naha di Tahuna. Sedangkan untuk kebutuhan domestik, hasil tangkapan tetap dikirim lewat Bitung atau lewat Manado bila lewat udara.

Sebelum melepas ekspor perdana, Susi meresmikan dermaga dan revitalisasi pelabuhan dalam rangka pembangunan sentra kelautan dan perikanan Terpadu (PSKPT) yang dipusatkan di pelabuhan perikanan pantai(PPP) Dagho.

Tahuna di kabupaten kepulauan Sangihe, SUlawesi Utara adalah satu dari 15 Pulau terluar dan kawasan perbatasan yang diprioritaskan pembangunannya sebagai sentra kelautan dan perikanan terpadu tahun ini. Serta menjadi salah satu gateway untuk ekspor perikanan di kawasan timur Indonesia.

Menteri Susi mengungkapkan PSKPT Dagho memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan, namun ironisnya pemanfaatan potensi ini belum dilakukan secara maksimal. Potensi investasi yang sudah dimanfaatkan masih sangat minim yakni baru 27.200 ton per tahunnya, yang menurut perhitungan baru 30,8% dari Potensi absolut.

Jumlah tersebut merupakan kontribusi masyarakat sebanyak 10.485 ton dengan 9.669 kapal berukuran <5GT sedangan sisasanya disumbang oleh Investor yang memiliki 4 unit kapal ikan ukuran 15 GT. Padahal kepulauan Sangihe memiliki potensi yang besar sebagai penghasil komoditas ekspor unggulan seperti Cakalang dan Tuna. Minimnya pemanfaatan potensi ini terkendala oleh sarana dan prasarana yang ada.

 

Lautindo UPI

Ruangan UNIT PENGOLAHAN IKAN (UPI)

Untuk itu Pemerintah melalui KKP terus mendorong kepulauan Sangihe untuk menjadi sentra kawasan terpadu dengan membangun berbagai sarana dan prasarana pendukung pada areal seluas 32.000 m2 dibangun unit Pengolahan Ikan (UPI) berukuran 450m2, dua gedung Pabrik es dengan kapasitas masing-masing 3 ton. Gedung Cold Storage kapasitas 10 ton, Gedung pabrik es Compresor mycom 20 ton dan ice storage 5 ton.

Untuk mendukung penggunaan sarana ini dibangun instalasi listrik 50 KVA, instalasi air, sleepway sepanjang 40 meter. Dermaga Pelabuhan  6 x 30 m, tangki BBM 2 unit serta Solar packed dealer Nelayan 4000 ton.

Anggaran yang disiapkan untuk merevitalisasi PPP Dagho ini mencapai Rp.29,5 Miliar. “KKP beserta pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, Bank dan BUMN Perikanan telah bertekad untuk bukan sekedar membangun, tetapi lebih utama menumbuhkan perekonomian rakyat” lanjut menteri KKP.

Program PSKPT ini  sejalan dengan semangat Nawacita, yakni membangun mulai dari batas terluar untuk memperkuat daerah, wilayah terpencil, dan pedesaan di dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Sembilan program yang digagas Jokowi tersebut untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. “Maka KKP menjadi salah satu kementerian yang paling konsen merealisasikan program Nawacita ini” Tegas Susi

Pulau terluar yang juga diprioritaskan pembangunannya tahun ini adalah Pulau Simeulue di Aceh, Natuna, Mentawai di Sumatera Barat, Nunukan di Kalimantan Utara, Morotai, Biak, Numfor di Papua. Talaud di Sulawesi Utara, Rote Ndao di NTT, Moa, Saumlaki, Tual, Sarmi, Timika hingga Merauke.

Dalam pengembangan dan pengelolaan pulau pulau kecil dan kawasan terluar Indonesia, KKP menyediakan anggaran sebesar Rp.305 Miliar melalui APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Maka sejalan dengan apa yang telah dicanangkan oleh Presiden tanggal 11 April lalu, maka semua pihak terkait termasuk perbankan dan pemda harus bahu membahu mempercepat dan mewujudkan gagasan presiden tersebut. Karena Pulau-pulau terluar ini menjadi etalase dan beranda NKRI .

Lautindo Bantuan dari KMP

Bantuan untuk pembanguan berbagai sarana

Dalam kesempatan ini, menteri KKP juga memberikan bantuan sebesar Rp.57,6 miliar kepada Pemda untuk mendorong pembangunan kelautan dan perikanan di kabupaten kepulauan Sangihe,

Pemerintah pun tidak melupakan pembangunan yang ramah lingkungan dan untuk itu KKP memberikan bantuan Dermaga Jeti Apung dan pengembangan pusat restorasi Pembelajaran Mangrove di teluk Tahuna.

Pembangunan ini tentu sudah sangat dirasakan oleh masyarakat dan mengundang wisatawan untuk menikmatinya.

 

Share Button

Comments

comments

Translate »