Elemen Masyarakat Tionghoa sebagai Katalisator Realisasi Investasi Tiongkok

 

Lautindo Herman KasihLautindo.com | Setiawan Liu | Asosiasi Pengusaha Teknik Indonesia (Apekindo) di Lindeteves Trade Center (LTC) Glodok melihat perlunya sinergitas Pemerintah dengan elemen kecil masyarakat Tionghoa untuk menarik investor asal Tiongkok dan Taiwan. Berbagai paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo, ibaratnya butuh katalisator untuk menarik investor Tiongkok, Taiwan. “Paket kebijakan perekonomian sudah sampai ke sepuluh, tapi realisasi investasi dari Tiongkok masih minim. kalau paket-paket tersebut hanya terimplementasi pada tingkat kementerian, tidak sampai pada elemen yang paling bawah termasuk pedagang di Glodok, (kebijakan) tidak efektif,” Herman Kasih, anggota Dewan Penasehat Apekindo mengatakan kepada Lautindo.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sempat menggelar berbagai acara untuk mempromosikan potensi investasi nasional. Misalkan forum bisnis dimana  beberapa investor Tiongkok  menjajaki investasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di sektor pariwisata, kawasan industri, industri pengolahan nikel dan pembangkit listrik. BKPM juga menerapkan one on one meeting perusahaan agar realisasi (investasi) efektif. “Kalau tidak ada duta skala kecil sampai besar untuk menyambut, dikhawatirkan calon investor dari Tiongkok dan Taiwan akhirnya balik kembali ke negaranya. Maksimal mereka hanya jalan-jalan ke Bali, setelah tanda-tangan MoU (memorandum of understanding) atau ikut forum bisnis. Selanjutnya pedagang di Glodok, ataupun KIKT (Kadin Indonesia Komite Tiongkok) bisa menjadi katalisator untuk merealisasikan investasinya.”

BKPM pernah memaparkan realisasi investasi tahun lalu, termasuk calon investor yang mendapat izin prinsip. Kepala BKPM Franky Sibarani sempat menyayangkan kalau potensi kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok tidak maksimal. “Pedagang di Glodok dan para pengusaha besar sepakat mau memberi informasi positip mengenai Indonesia. Kalau yang  beredar, hanya informasi negative, akhirnya makelar temu broker (calo). Kalau mereka (makelar dan calo) bertemu, ibaratnya mereka saling tipu untuk uang kecil. Investor Tiongkok, Taiwan yang besar dan serius sampai detik ini masih wait and see.”

 Di tempat berbeda, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) optimis dengan realisasi investasi Tiongkok pada sektor perikanan terutama pengolahan. KKP mencatat tiga daerah yang potensial yang sudah  dilirik investor Tiongkok yakni Bangka (provinsi Babel/Bangka Belitung), Cilacap (Jawa Tengah) dan Halmahera (kepulauan Maluku). “Mereka sudah sampaikan secara lisan kepada saya. Masuk perizinannya melalui pak Anang Noegroho Setyo Moeljono (Direktur Pengembangan Investasi) dan pak Balok Budiyanto (Direktur Produksi dan usaha Budidaya). Kami bareng bekerja,” Coco Kokarkin Soetrisno dari KKP mengatakan kepada Lautindo.

Tiongkok bukan PMA (penanaman modal asing) pertama yang mengincar Bangka, Cilacap dan Halmahera. Sebelumnya, ada beberapa investor dari Thailand, Belanda yang sudah lebih dulu bercokol. Tiga daerah tersebut dianggap masih potensial sumber daya ikannya. “Teman-teman dari Tiongkok bangun pabrik dan farm (peternakan) di daerah yang masih banyak ikannya. Farm terintegrasi dengan perikanan tangkap. Sekarang memang (tahapan) masih studi kelayakan, tapi pasti goal.”

KKP juga tidak melulu melihat investor asal Tiongkok identik dengan negara yang bergeming dengan prinsip hukum lingkungan. Sebaliknya, para pengusaha Tiongkok semakin perduli menyelaraskan prinsip hukum lingkungan dengan ekonomi. Buktinya, pengusaha tersebut sempat mempertanyakan ketentuan garis sepandan pantai (GSP) untuk pembukaan lahan tambak udang di Bangka, Cilacap dan Halmahera. “Mereka datang, dan kami jelaskan apa adanya. Mereka sempat tanya mengenai green belt (jalur hijau) dan perizinan. Karena di negara mereka, kalau tidak mengikuti ketentuan green belt dan GSP-nya, izin (usaha) tidak diterbitkan.”

Selama ini, Tiongkok sering diidentikan dengan negara yang membangun secara massif tetapi kurang mengindahkan prinsip lingkungan. Sehingga beberapa kota besar termasuk Beijing, Guangzhou, Shanghai didera dengan polusi asap kendaraan dan pabrik. “Tapi pengusahanya (Tiongkok) sangat prihatin dengan lingkungan. Sebaliknya kita (Indonesia) yang terbelakang untuk urusan hukum lingkungan. Saya juga sempat terheran-heran ketika mereka tanya mengenai perizinan dengan ketentuan GSP serta green belt. Mereka juga tidak mau investasi kalau regulasi terkait GSP, green belt tidak jelas.”

 

 

Share Button

Comments

comments

Leave a Reply

Translate »