Mutlak Garansi Layak Laut Untuk Charter Car Ferry

Ferry

l LAUTINDO | SHIPS | JAKARTA | Pemerintah melalui badan usaha yang ditunjuk rencananya akan melakukan program sewa atau charter beberapa kapal car ferry dari pemilik kapal yang ada di luar negeri guna mengantisipasi angkutan darat yang dilarang selama musim tertentu pada bulan puasa dan lebaran mendatang untuk melintasi jalur misalnya pantura. Hal ini dilakukan karena spesifikasi kapal car ferry tersebut belum atau tidak ada yang dimiliki atau berbendera Indonesia.

Kontrak atau sewa menyewa kapal car ferry yang rencana akan dilakukan oleh pemerintah melalui badan usaha yang ditunjuk dan pemilik kapal car ferry yang dari luar negeri tersebut dimaksudkan untuk mengakomodir bisnis angkutan kendaraan, penumpang dan barang serta pemilik truk tronton dan kargo beserta muatannya yang biasa ditransportasikan lewat darat dan khususnya selama bulan puasa dan musim lebaran Idul Fitri. Program ini harus mempertimbangkan tindakannya secara matang dan sebaik-baiknya serta resiko yang akan terjadi atas penyimpangan dan kerugian nasional.

Sebagai bangsa yang memiliki kedaulatan maritim maka bila melakukan keputusan untuk melakukan sewa atau charter kapal dari luar negeri harus berprinsip bahwa pemilik kapal yang ada di luar negeri harus bersedia mengganti bendera kapalnya menjadi bendera Indonesia. Hal ini sebagai wujud penerapan azas cabotage karena kapal yang beroperasi di wilayah territorial Indonesia harus berbendera Indonesia. Disamping itu pemilik kapal berkewajiban untuk menyediakan kapal car ferrynya dalam kondisi yang layak laut untuk dapat beroperasi. Kewajiban ini adalah sangat mutlak dan tidak boleh ada pengecualian sedikitpun atas aturan yang diberlakukan. Hal ini dilakukan guna memperbaiki performa bendera Negara Republik Indonesia di dunia luar.

Pada saat kontrak perjanjian antara badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah dan pemilik kapal dilakukan penanda-tanganan maka kapal car ferry yang akan disewa harus dalam kondisi fit atau seaworthiness untuk dapat menghadapi semua kondisi bahaya yang biasanya terjadi di laut khususnya rute pelayaran di Indonesia dan yang dimaksudkan Jakarta-Surabaya (misalnya soal kondisi cuaca dan tingginya gelombang laut yang terburuk berdasarkan data statistik) dan kapal car ferry yang disewa juga harus dipertimbangkan berkenaan dengan faktor risiko terkait lainnya yang akan menimpa atau terkena pada kapal car ferry dalam perjalanannya. Sebagaimana data tenggelamnya kapal-kapal ferry roro beberapa tahun yang lalu.

Pemilik kapal biasanya tidak dapat sepenuhnya menjamin kelaikan kapalnya setelah kapalnya tersebut meninggalkan pelabuhan karena kapal menurutnya di luar kendalinya, sehingga kewajiban yang harus dipenuhi hanya dilakukan pada awal perjalanan kapal saja, yaitu ketika kapal car ferry meninggalkan dermaga. Oleh karena itu bila pencharter tidak memiliki pengalaman dan menguasai manajemen pelayaran kapal car ferry, hal ini harus menjadi catatan resiko tersendiri. Sebagai contoh kapal keluar masuk dermaga dan beroperasi dengan menggunakan tenaga mesin induk sendiri maupun dilakukan dengan penarikan oleh kapal tunda. Oleh karena itu manajemen keselamatan kapal oleh pihak pencharter harus diyakinkan dilaksanakan dengan baik dan benar.

Lalu apa sebenarnya kelaikan kapal yang harus difahami oleh pengambil keputusan negeri ini?. Kelaikan kapal car ferry yang harus dimiliki dan diupayakan oleh pemilik kapal ada tiga aspek:

1. Aspek kelayakan teknis. Kelayakan yang berkaitan dengan desain kapal car ferry yang akan disewa, kelayakan kondisi konstruksi lambung dan internal konstruksinya harus diperiksa dengan seksama dan kelayakan mesin dan permesinan kapal (baik mesin induk, mesin bantu, generator dan permesinan lainnya), dan kelayakan stabilitas kapal yang handal dan stability information booklet harus telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Indonesia, dll .;

2. Aspek kelayakan muatan truk tronton “cargoworthiness” di atas kapal. Kelayakan yang berkaitan dengan kesesuaian antara kapal car ferry dengan muatan truk tronton bermuatan yang dimaksud dan kondisi ruang muat dan geladak kendaraan kapal serta penumpangnya; dan

3. Aspek kelayakan “fittedness”. Kelayakan kapal dan pelayaran yang dimaksudkan ini yaitu kelayakan yang berkaitan dengan peralatan keselamatan kapal (termasuk sertifikat dan dokumentasi kapal dan pelayaran, peta navigasi yang sudah dikoreksi dll), kelayakan pengawakan kapal yang kompeten dan bersertifikat, kelayakan bunkering dan kelayakan gudang perlengkapan dan makanan selama dalam pelayaran.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kapal car ferry dari luar negeri yang dioperasikan di dalam negeri Indonesia dapat dianggap tidak laik laut, jika kapal berlayar tanpa sbb:
• Sertifikat statutoria yang berlaku yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia karena kapal sudah berganti bendera menjadi bendera Indonesia;

€ Sertifikat harus dimiliki oleh kapal baik dari badan klasifikasi nasional (BKI) dan badan klasifikasi Asing (badan klasifikasi anggota IACS). Pemilihan dikelaskan ke badan klasifikasi mana, hal ini tergantung pemilik kapal. Namun badan usaha yang ditunjuk pemerintah bias merekomendasikan dalam klausul perjanjian kontrak. Sertifikat dari badan klasifikasi nasional (misalnya Biro Klasifikasi Indonesia). Atau Pemerintah dan badan usaha yang ditunjuk harus menghormati implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomer 61 Tahun 2014 sebagai pengganti Peraturan Menteri Perhubungan Nomer 7 Tahun 2013. Namun secara umum, kapal harus memiliki sertifikat kelas lambung dan sertifikat kelas mesin dan listrik kapal (baik itu sertifikat permanen atau sertifikat sementara) yang masih berlaku untuk bisa layak operasi;

€Pada ruang muat dan geladak kendaraan kapal car ferry yang disewa harus dipasang beberapa peralatan untuk keselamatan muatan truk tronton yang bermuatan. Sesuai dengan ketentuan safety equipment, safety radio, dan passenger safety. Termasuk di dalamnya adalah sistem ventilasi yang harus berfungsi baik agar sirkulasi udara cukup layak. Kapal harus dilengkapi dengan peralatan untuk mencegah adanya pencemaran dari kapal misalnya minyak, bahan kimia, barang-barang berbahaya, termasuk tempat pembuangan sampah, sewage treatment plant. Kapal harus dipasang alat-alat pemadam kebakaran yang setiap saat dapat berpotensi terjadi;

€ Truk tronton bermuatan harus ditempatkan dan disimpan pada geladak kendaraan secara benar, dilakukan pengikatan yang aman agar tidak bergeser sesuai dengan ketentuan cargo securing manual;

€ Nahkoda dan perwira kapal, ABK yang mengawaki kapal car ferry harus kompeten, berkualitas baik dan bersertifikat;

€ Kapal karena melakukan navigasi dengan rute barunya, misalnya Jakarta-Surabaya dan kondisi draft kapal maka kapal harus dilengkapi dengan peta navigasi yang tepat sesuai dengan rute kapal yang dimaksudkan misalnya Jakarta-Surabaya. Termasuk dengan koreksi petanya selama dalam pelayaran; atau

€ Operator kapal harus mengisi bahan bakar atau bunker kapal yang cukup dan memadai selama pelayaran (dalam hal ini semoga dipikirkan oleh operator kapal).

GARANSI ATAS KELAYAKAN KAPAL CAR FERRY
Tujuan secara umum yang dimaksudkan pemerintah, badan usaha yang ditunjuk atau pihak pencarter atas pencahrteran kapal car ferry ini yang mengangkut muatan truk tronton bermuatan dan penumpang, tentunya harus menggabungkan klausa yang terpadu yang meliputi jaminan kelayakan kapal baik dari sisi pemilik kapal dan pencharter.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak dinginkan, maka jika kontrak charter kapal pengangkutan melalui laut memiliki ketentuan mengenai kelayakan sebaiknya mencantumkan kewajiban mutlak, yang dikenal sebagai garansi kelayakan, harus tersirat dalam kontrak.

Oleh pihak pencarter garansi mutlak kelaikan biasanya dimoderasi, namun, bagi pengusaha atau pemilik kapal atau operator biasanya hanya melaksanakan pengujian kelayakan kapal secara tuntas sebelum berlayar. Maka hal ini juga perlu diperhatikan lebih serius. Karena manajemen berikutnya adalah operator kapal.

Bagi pemilik kapal atau operator harus melakukan due diligence:
1. Melakukan pemeriksaan kapal dengan cermat dan hati-hati. Biasanya dilakukan oleh owner surveyor atau independent surveyor dan melakukan pemeliharaan kapal secara berkala yang harus dapat dibuktikan sesuai dengan kebiasaan bisnis pelayaran dan sertifikat kelas; dan

2. Untuk lebih detailnya maka pemilik kapal melakukan hal berikut ini sebelum dimulainya perjalanan kapal dan melakukan due diligence untuk memastikan bahwa kapal dapat beroperasi baik dengan, memastikan bahwa:
• Survey yang harus dilakukan oleh badan klasifikasi dan survey keselamatan konstruksi, survey keselamatan peralatan, keselamatan radio, keselamatan penumpang dan survey loadline survey dll telah dilakukan dan disahkan oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan kebutuhan (menyatakan kapal secara teknis telah layak laut);
• Ruang muat dan geladak kendaraan truk mampu menerima dan mengangkut truk tronton dan kargonya dengan benar dimuat dan disimpan serta diikat lashing dengan mempertimbangkan bahaya pelayaran (kapal adalah “cargoworthy”);
• Kapal harus diawaki selama pelayaran dengan ABK yang cukup kompeten, peralatan navigasi dan perlengkapan, gudang kapal dan isinya, ketentuan-ketentuan kapal car ferry dan suku cadang, bahan bakar kapal (bunker), air tawar, dll (“fittedness untuk pelayaran”).

Kapal yang dikontrak harus siap untuk memuat
Kapal car ferry yang akan dikontrak tersebut harus layak laut dan dalam segala hal harus dapat mengangkut truk tronton dan muatannya khusus pada pelayaran Jakarta- Surabaya oleh Penyewa. Bila perlu kapal harus sepenuhnya dilengkapi dengan dengan derek atau crane yang siap untuk beroperasi, ruang muat kendaraan dan tangki-tangki harus sudah dibersihkan, disiapkan dan disurvei, kecuali pihak charter memungkinkan dapat melakukannya dengan dimasukkannya redaksi perjanjian untuk perlindungan seperti diuraikan di atas.

Umum diaplikasikan, bahwa tugas untuk menyediakan kapal layak berlayar dan operasi adalah mutlak, yaitu tidak ada pengecualian. Bagi pencarter perlu dicatat, bahwa kebanyakan bentuk charter party yang ada saat ini biasanya mengurangi kewajiban mutlak tersebut yaitu “melakukan due diligence” yang dilakukan pemilik kapal dengan kesepakatan yaitu cukup kapal dapat dilakukan dimana kapal dapat berlayar tanpa benar-benar menjamin kelayakan-lautnya. [Sjaifuddin Thahir – Praktisi Maritim Indonesia]

Share Button

Comments

comments

Translate »