Prioritas Penyelesaian Hutang Kapal atau Pemilik Kapal

kapal satgas

| LAUTINDO | Ships | Jakarta |  Suatu kapal bisa ditangkap bila pada kapal tersebut terdapat tindakan yang dilakukan oleh kapal itu sendiri atau pemilik kapal yang menimbulkan hutang dalam jumlah yang signifikan. Kapal dalam hal ini bisa digadaikan. Tindakan ini diberlakukan dengan nama hak gadai atas kapal sehubungan dengan pelayanan / kewajiban oleh kapal, semisal upah ABK yang belum dibayarkan. “Prioritas Penyelesaian Hutang Kapal atau Pemilik Kapal”.

Sebagai catatan bahwa suatu kapal hanya bisa ditangkap berdasarkan perintah dari Pengadilan. Biaya yang timbul atas penangkapan kapal hanya dikenakan terhadap pihak penangkapan. Pihak Kreditor atau perbankan biasanya menggunakan penangkapan kapal sebagai pengungkit untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamkan kepada pemilik kapal. Dahulu proses ini dikenal dengan istilah “slapping a write on the mast” atau menampar tulisan pada tiang mast kapal.

Hak gadai kapal adalah hak untuk mempertahankan kepemilikan properti kapal dari pihak lain sampai pemilik kapal membayar hutangnya. Berdasarkan hukum maritim, hak gadai ini bisa ditegakkan dengan cara penangkapan kapal dan penjualan properti kapal tersebut dengan cara yang tepat. Sementara suatu kapal dalam proses ditangkap, maka petugas yang menangkap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kondisi kapal, termasuk ABKnya, terjaga dalam kondisi yang baik dan aman.

Biaya-biaya yang timbul ini dapat diklaim kepada pemilik kapal atau dikompensasi dengan hasil penjualan kapal tersebut. Namun demikian, dalam beberapa kasus, biasanya jika kapal memiliki nilai jual yang tinggi, maka ABK harus dibayar guna memastikan perawatan kapal yang benar dilakukan oleh ABK.

Agar suatu kapal bisa dibebaskan adalah bila semua hutang pemilik kapal sudah dibayarkan dengan uang tunai yang dibayarkan ke atau dipegang oleh Pengadilan. Persyaratan keamanan yang disetujui antara pihak yang menangkap dan pemilik kapal atau kapal dipulangkan, termasuk gaji ABK yang belum terbayar. Jika pemilik kapal menolak untuk memasang keamanan maka prosesnya terus berlanjut terhadap kapal.

Untuk menyelesaikan hutang, maka pihak yang menangkap akan mengajukan permohonan pembayaran kepada pihak Pengadilan, Jika Pengadilan setuju, maka kapal tersebut akan dijual dengan cara lelang (di bawah kendali Pengadilan). Setelah menerima hasil penjualan kapal maka hasil penjualan kapal tersebut harus dibagikan / dibayarkan sesuai ketentuan dan prioritas, yang diatur oleh Pengadilan. Pada tahap inilah kreditur biasanya mengajukan kepada Pengadilan dengan bukti dan jumlah yang harus dibayarkan.

Klaim paling besar biasanya cenderung berasal dari bank, yang hampir pasti memiliki biaya terhadap kapal tersebut. Pengadilan akan memutuskan prioritas atas hutang dari hasil penjualan bersih kapal. Meskipun gaji ABK memiliki prioritas tinggi, namun bukan yang tertinggi. Biaya Pengadilan dan biaya penahanan pihak yang ditangkap mendapat prioritas utama, sisanya yang untuk membayarkan hutang-hutang.

Kapal yang ditangkap tidak dapat berlayar tanpa seizin dari petugas yang menangkap. Namun, lokasi kapal bisa dipindahkan ke lokasi alternatif untuk alasan komersil atau keselamatan kapal, yang disahkan oleh sahbandar atau Harbour Master dan dengan izin dari petugas penangkapan tersebut.

Penting untuk dipahami bahwa “penangkapan” hanya berlaku untuk kapal dan bukan ABK, yang mempertahankan semua hak ABK sebagai pelaut. Selanjutnya penangkapan tidak menyiratkan bahwa kapal tersebut di bawah standar. Bagaimana di Indonesia? Semoga bermanfaat. [Ir. Sjaifuddin Thahir, MSc. / PRAMARIN]

Share Button

Comments

comments

Translate »