promosyon promosyon powerbank http://mrnreklam.com.tr promosyon powerbank promosyon promosyon powerbank promosyon promosyon powerbank promosyon promosyon powerbank promosyon Implementasi ISPS Code dalam Operasi Ship-to-Ship – LAUTINDO

Implementasi ISPS Code dalam Operasi Ship-to-Ship

37405e182c8409270568a60a49242ee6| Lautindo | Opini* | Jakarta | Kegiatan transhipment sering kali dilakukan oleh hampir semua kapal, dengan melakukan STS transfer atau operasi bungkering. Baik kapal dan fasilitas pelabuhan hukumnya wajib dan tunduk pada ketentuan ISPS Code, dan harus mematuhi dan memperhatikan semua persyaratan ISPS Code. Kapal dan Perusahaan yang melakukan kegiatan STS transfer atau operasi bunkering harus bertanggung jawab untuk melakukan tindakan pengawasan operasi transfer atau operasi bunkering. “Implementasi ISPS Code dalam Operasi Ship-to-Ship”.

Tingkat Keamanan saat STS transfer dan bungkering.
Semua kapal yang melakukan STS transfer dan operasi bungkering harus selalu dalam situasi waspada dan senantiasa mengambil langkah-langkah pengamanan bila terjadi ancaman untuk menjaga dan selalu beroperasi pada keamanan Level-1 (apa saja tindakannya? Hal ini telah didefinisikan dalam ISPS Code dan SSP), dan bila kapal diperintahkan untuk merespon dengan cepat tindakan pengamanan untuk berpindah dan beroperasi pada tindakan keamanan Level-2 atau level-3, maka baik kapal maupun pelabuhan harus selalu siap.

Komunikasi STS transfer dan operasi bungkering ke daratan

Perihal yang lebih penting lagi yaitu semua kapal yang melakukan STS transfer dan operasi bungkering, beserta operator dan perusahaannya yang beroperasi dalam wilayah tanggung jawab pelabuhan harus selalu memperhatikan langkah-langkah pengamanan bila terjadi ancaman keamanan sesuai dengan langkah-langkah yang tercantum dalam SSP dan ISPS Code. Untuk pelabuhan demikian juga harus mengikuti langkah-langkah pengamanan yang tercantum dalam Rencana Keamanan Fasilitas Pelabuhan (didefinisikan dalam PFSP dan ISPS Code). Kapal harus selalu berkomunikasidan bekerja sama dengan petugas keamanan fasilitas Pelabuhan atau PFSO (didefinisikan dalam FPSP and ISPS code) untuk memastikan bahwa kapal yang melakukan STS transfer dan operasi bungkering dan fasilitas pelabuhan tersebut selalu beroperasi pada tingkat keamanan yang sesuai.

Kerjasama Pengamanan
Semua Pihak yang terkait harus selalu bekerja sama dalam pengamanan dan perencanaan Tanggap Darurat menurut Best Practices International.

Prosedur STS Transfer dan operasi bunkering harus mengikuti ketentuan dalam ICS/OCIMF Ship to Ship Transfer (Petroleum) Guide 4th Edition 2005, or ICS/OCIMF Ship to Ship Transfer (Liquefied gases) Guide 2nd Edition 1995. Kegiatan STS transfer atau operasi bunkering operasi harus diawasi dan harus mengikuti prosedur yang mengacu pada guidance tersebut. Prosedur dan checklist yang dibuat tersebut harus selalu ditinjau dan setiap tahun. Dimana pihak Port Operations Manager harus menyimpan catatan STS transfer dan operasi bungkering yang dilakukan dan mereview tanggal berikutnya.

Perlu diingat bahwa sebelum Operasi STS dan operasi bungkering harus dilakukan pertemuan untuk membahas dan memperjelas hal-hal teknis operasionalnya.

Tentang ISPS Code

Kode Keamanan Internasional terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan (The International Ship and Port Facility Security Code – ISPS Code) merupakan aturan yang menyeluruh mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan, aturan ini dikembangkan sebagai tanggapan terhadap ancaman yang dirasakan dapat terjadi terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan pasca serangan 11 September di Amerika Serikat.

ISPS Code diimplementasikan melalui Bab XI-2 mengenai Langkah-langkah khusus untuk meningkatkan keamanan maritim dalam Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut (SOLAS). Kode ini memiliki dua bagian, yang satu wajib dan yang satu saran/petunjuk.

Pada dasarnya, Kode tersebut menggunakan pendekatan manajemen resiko untuk menjamin keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan dan, untuk menentukan langkah-langkah keamanan apa yang tepat, penilaian risiko harus dilakukan dalam setiap kasus tertentu

Tujuan dari Kode ini adalah menyediakan standar, kerangka kerja yang konsisten untuk mengevaluasi risiko, memungkinkan Pemerintah untuk mengimbangi apabila terjadi perubahan ancaman dengan merubah nilai kerentanan pada kapal dan fasilitas pelabuhan melalui penentuan tingkat keamanan yang sesuai dan langkah-langkah keamanan yang sesuai.

ISPS Code merupakan bagian dari SOLAS sehingga kepatuhan adalah wajib bagi 148 negara-negara/pihak yg mengakui perjanjian SOLAS. Bagi Negara yang belum dan atau tidak dapat memenuhi ISPS Code, IMO tidak mengeluarkan “daftar hitam” dalam bentuk apapun. Tidak ada daftar Daftar Hitam IMO untuk pelabuhan atau Negara bendera yang tidak memenuhi ISPS Code.

Langkah-langkah khusus peningkatan keamanan pelayaran yang dikenal dengan nama ISPS Code atau kode internasional keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan.

Penerapan ISPS Code sesuai Amandemen SOLAS 74 dan Keputusan Menteri Perhubungan No. 33 Tahun 2003 Pemberlakuan Amandemen Solas 1974 Tentang Pengamanan Kapal Dan Fasilitas Pelabuhan (International Ships And Port Facility Security / ISPS Code) Di Wilayah Indonesia di Indonesia mulai tanggal 1 Juli 2004 terhadap:
1. Kapal-kapal yang melakukan pelayaran Internasional, dengan rincian sebagai
berikut:
a. Kapal Penumpang termasuk kapal penumpang berkecepatan tinggi
b. Kapal barang termasuk kapal barang berkecepatan tinggi diatas 500 GT
c. Unit Pengeboran Minyak Lepas Pantai atau Mobile Offshore Drilling Unit (MODU)
2. Pelabuhan/Fasilitas pelabuhan yang melayani kapal-kapal pelayaran internasional.
Peraturan ini tidak diterapkan terhadap:
a. Kapal Perang dan kapal bantuannya.
b. Kapal lain yang dimiliki ataudioperasikan oleh pemerintah negara- negara penandatangan dan digunakan hanya pada pelayanan non komersial oleh pemerintah.
[*Ir. Sjaifuddin Thahir, MSc.]

Comments

comments

Translate »