Implementasi Marine Electronic Highway Sebagai Embrio E-Navigasi

Hubla Sing forum

| LAUTINDO | Maritim | Singapura | Di sela-sela agenda Co-Operation Forum (CF) Indonesia, Malaysia dan Singapura yang ke-11 di Singapura yang membahas isu keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura, juga terdapat ketiga pimpinan administrator maritimnya yang mengadakan pertemuan informal untuk membahas isu-isu terkait dan sepakat untuk melihat kembali posisi terakhir proyek Marine Electronic Highway sejak tahun 2014. “Implementasi Marine Electronic Highway Sebagai Embrio E-Navigasi”.

Adapun Indonesia punya peran penting dalam proyek tersebut dimana Data Center MEH ditempatkan di Batam sehingga Indonesia turut memelihara dan mendukung untuk peningkatan ke fase berikutnya.

“Implementasi Marine Electronic Highway oleh negara pantai sebagai embrio E-Navigasi, perbaikan berkelanjutan atas fasilitas di masing-masing daerah negara pantai, dan berbagai inisiatif lainnya terkait perlindungan lingkungan laut, menunjukkan bahwa negara pantai, dengan dukungan dari para pemangku kepentingan, bekerja bersama untuk memastikan perjalanan yang aman bagi kapal, dan di sisi lainnya memberikan perhatian bagi perlindungan lingkungan maritim. Isu-isu tentang respon polusi dan kesiapsiagaan, pendekatan praktis, Gas Rumah Kaca (GRK) dan pelayaran berkelanjutan, juga menjadi perhatian Indonesia,” kata Agus lagi.

Indonesia mengapresiasi peran IMO dan kontribusi dari para negara pengguna dan pihak terkait melalui kerangka kerjasama ini.

“Saya berharap melalui sharing keahlian dan pengalaman selama pembahasan nanti, akan menjadi masukan untuk memastikan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia tetap aman dan terbuka bagi pelayaran internasional,” kata Dirjen Agus.

Dirjen Agus juga meminta agar semua negara pengguna dan pemangku kepentingan untuk tetap memberikan dukungannya kepada Mekanisme Kerjasama ini dan kepada proyek-proyeknya. Dukungan konkrit tersebut akan memperkuat putusan yang telah diambil oleh negara-negara pantai, dan menegaskan kembali perlunya kerjasama internasional dalam memastikan keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan di Selat Malaka dan Selat Singapura.

“Semua isu bersama di Selat Malaka dan Selat Singapura, termasuk isu terkini, kiranya dapat diselesaikan melalui perkuatan koordinasi dan kerjasama, bukan hanya pada Forum ini namun juga pada saat pelaksanaan proyek-proyek yang telah diinisiasi,” tutup Dirjen Agus.

Sebagai informasi, Co-Operation Forum adalah salah satu pilar dari Mekanisme Kerjasama mengenai Keselamatan Pelayaran dan Perlindungan Lingkungan Maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura, disamping Aids of Navigation (ANF) dan Project Coordination Committee (PCC).

Forum ini menjadi wadah utama negara pengguna, industri pelayaran, dan pemangku kepentingan terkait lain untuk duduk bersama dan membuka dialog dengan ketiga negara pantai di Selat Malaka dan Selat Singapura yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura.

Forum dibentuk untuk mendorong dialog dan tukar pandangan mengenai isu-isu di SOMS dan bertujuan untuk menampung masukan dari pengguna SOMS secara rutin. Forum juga memfasilitasi kerja sama yang lebih nyata antara negara pantai, negara pengguna, industri pelayaran, dan stakeholder lainnya dalam menjaga keselamatan berlayar dan perlindungan lingkungan maritim di salah satu jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia tersebut.

Pelaksanaan Cooperation-Forum ke-11 didahului oleh Pertemuan Aids to Navigation Fund (ANF) ke-21 dan akan dilanjutkan dengan Tripartite Technical Expert Group (TTEG) serta diakhiri dengan Project Coordination Committee (PCC) ke-11.

Untuk agenda di TTEG, Indonesia punya kepentingan khusus terkait isu Voluntary Pilotage Services in Straits of Malacca and Singapore, dimana isu ini Pemerintah Indonesia mendorong terbentuknya Pemanduan Luar Biasa yang akan diusahakan oleh operator-operator dari Indonesia, Malaysia dan Singapura, dengan menyelesaikan Draft SN Circular untuk disampaikan kepada IMO.

Adapun Indonesia, melalui PT. Pelindo 1, telah mulai memberikan jasa pemanduan kepada kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka sejak bulan Maret 2017.

Forum dihadiri oleh wakil delegasi dari tiga negara pantai, negara-negara pengguna seperti Jepang, Korea Selatan, Yunani, Nigeria, Selandia Baru, Vietnam, dan Denmark, serta organisasi internasional terkait seperti IALA, Malacca Strait Council (MSC), and EMSA.

Share Button

Comments

comments

Translate »