IMPOR HASIL PERIKANAN DIAWASI SECARA KETAT

impor ikan
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan penjelasan tentang Impor Hasil Ikan yang diributkan masyarakat perikanan kepada para Jurnalis (foto KKP)

|lautindo|Jakarta – Menanggapi gencarnya pemberitaan terhadap impor ikan http://lautindo.com/import-ikan-2-600-ton-untuk-siapa/ Kementerian Kelautan dan Perikanan merasa perlu untuk menyampaikan secara langsung kepada masyarakat melalui konperensi pers yang dilanjutkan dengan berbuka puasa di Gedung Mina 3 kemarin sore (7/6).

Kebijakan perizinan pemasukan (impor) Hasil Perikanan atau IPHP yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) tidak bersifat luas dan diawasi dengan ketat. Demikian disampaikan oleh Nilanto Perbowo selaku Dirjen yang mengeluarkan ijin.

KKP tetap melakukan pengendalian dan pengawasan yang sangat ketat dan memperhatikan asas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. “KKP juga mempertimbangkan ketahanan pangan dan gizi, jaminan mutu dan keamanan pangan serta keberlanjutan industri ekspor atau tradisional” jelasnya.

Nilanto menambahkan, pemasukan hasil perikanan ini didasarkan pada beberapa prinsip penting yang mengutamakan kedaulatan pangan dan kepentingan Nasional. Prinsip pertama adalah ketentuan jenis ikan yang diimpor, dimana kondisi ikan yang sejenis di Indonesia tidak mencukupi, digunakan untuk industri berorientasi ekspor, hingga untuk keperluan pengalengan maupun industri pengolahan tradisional (pemindangan).

Kedua, impor ikan yang dilakukan hanya solusi jangka pendek dalam memenuhi kontinuitas ketersediaan bahan baku.

Prinsip ketiga adalah tidak membahayakan konsumen, kesehatan ikan dan lingkungan perairan. Prinsip ke empat adalah memberikan ruang yang cukup bagi tumbuh kembangnya usaha pengolahan hasil perikanan baik tradisional maupun skala industri, serta terkendalinya nilai impor hasil perikanan terhadap ekspor kurang dari 20 persen.

Dirjen menyebutkan bahwa di tahun 2015 ada 167 perusahaan pemegang IPHP dengan rincian 37,21% Industri pengalengan, 36,7% perusahaan Re-ekspor, 18.71% perusahaan Pemindangan. Dalam jumlah kecil ada pula perusahaan Fortifikasi, Horeka dan pasar modern. Termasuk pula perusahaan yang mengimpor Umpan. Untuk tahun 2016 ini, terjadi pergeseran peminatan, dimana Pengalengan hanya 27,25%. Namun re ekpor tumbuh menjadi 45,23%. Pemindangan sedikit turun ke 17,66%. Horeka dan Pasar modern tumbuh ke 6,46% sedang Umpan turun ke 2,90%.

“Volume impor tahun lalu mencapai 290.072 ton yang merupakan 2,1% dari total produksi ikan nasional yang mencapai 13,7 juta ton” Pungkasnya.

Besarnya produksi ikan ini dipertanyakan oleh Agus A Budhiman, salah seorang anggota komunitas perikanan. “Apakah termasuk rumput laut basah? atau datanya yang salah analisis?” Menurut Esther, mustinya yang dibandingkan adalah Ikan vs Ikan, bukan Ikan versus Ikan+Rumput Laut.

Impor ikan ini sebenarnya salah satu bentuk perdagangan biasa. Akan tetapi karena dewasa ini masyarakat perikanan sedang berduka sebagai akibat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang membatasi operasional dalam bidang perikanan, baik untuk kapal Cantrang maupun bobot kapal, maupun dibatasinya kapal ikan asing hanya boleh berlabuh dan bertransaksi di satu pelabuhan ikan saja dirasakan sebagai pukulan berat kepada iklim perikanan Nusantara.

Pengurus HNSI dari Bitung, menyatakan “Berapa banyak keluarga Nelayan yang akan dikorbankan? Multi efeknya terlalu mahal ” Tegas Hein Kojongian memuntahkan kekesalan. Selanjutnya dia katakan bahwa Impor ikan pilihan terakhir. Kapal-kapal yang mangkrak seharusnya menjadi solusi bukan cari gampang! Kapasitas terpasang di Bitung tidak pernah tercapai bahan bakunya, Sekarang aset pengusaha untuk mendongkrak kekurangan bahan baku di blokir. Efeknya bukan hanya pada bahan bakunya, tapi juga ke PHK/dirumahkan buruhnya. Anjloknya daya beli akibat pengangguran, peningkatan angka kriminalitas, penurunan nilai rupiah dan seterusnya harus perlu diantisipasi.

Share Button

Comments

comments

Translate »