Import Ikan 2.600 Ton Untuk Siapa?

|Lautindo|Jakarta| – Ditengah kegalauan masyarakat perikanan Indonesia menghadapi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang tidak memperbolehkan Kapal Ikan Asing memasuki sembarang perairan dan pelabuhan ikan Nusantara, dan juga moratorium transhipment Ikan di tengah laut sehingga mengakibatkan kekosongan stok ikan di beberapa daerah, maka import 2.600 ton ikan yang akan dibongkar di Muara Baru tanggal 07 Juni 2016 menjadi bahan diskusi yang hangat.

Menurut informasi yang diterima Lautindo, Ijin import sudah diberikan oleh Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan kepada PT. PKB yakni jenis ikan Cakalang dan Tuna dimana basis penangkapannya terbentang di Samudera Indonesia, Facifik, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara terus ke Papua.

“Ikan-ikan ini diperuntukkan untuk bahan baku industri, akibat banyak kapal yang tidak beroperasi terutama yang eks Kapal Asing.” Kata Sumber Lautindo. Artinya, import ini sah-sah saja karena memang bahan baku untuk industri pengolahan tidak memadai. Namun Masyarakat Perikanan Indonesia menafsirkan secara berbeda, dimana disampaikan kecurigaan bahwa ikan import ini justru ditangkap diperbatasan dan tempat yang tidak bisa mereka jangkau oleh pembatasan tonase kapal dan kemudian dikirim ke Indonesia.

Dari sumber yang beroperasi di Lautan Hindia, menyampaikan kepada Lautindo bahwa sekarang produksi Tuna sedang kosong. “Ada pesanan untuk ekspor sebanyak 20.000 ton setiap bulan tidak dapat kita penuhi” Tandasnya. Ditambahkannya bahwa  kekosongan tuna ini belum diketahui lamanya.

Masalah kekosongan ikan ini banyak dipersoalkan oleh para pelaku perikanan di Jakarta, Tegal hingga Bitung.

Cold Storage kosong
Cold storage yang kosong di Bitung

“Banyak Cold Storage kosong”, kritik Wajan Sudja yang dibuktikan dengan foto-foto Cold Storage dari berbagai perusahaan. Ada guyonan bahwa impor ikan ini lah yang akan mengisi mesin-mesin pendingin para pengusaha.

“Kan sebentar lagi Cold Storage itu akan mulai terisi dengan ikan import” Gurau Ester, salah seorang tokoh masyarakat perikanan, sambil mengajak rekan-rekannya pengusaha menyaksikan pembongkaran ikan import tersebut.

Masyarakat Perikanan masih belum bisa menerima moratorium yang diluncurkan oleh pihak KKP yang mengakibatkan banyaknya kapal eks Asing yang tidak bisa beroperasi dan mengakibatkan banyak Cold Storage kosong serta menjadi alasan bagi KKP membukakan ijin import.

Juga dikritik pembebasan tonase kapal import namun membatasi kapal ikan Indonesia, seperti di bawah 5 GT, 5 GT, 10 GT maupun 15 GT hingga 150GT saja. Sedangkan kapal asing yang membawa ikan import diperkirakan 10 hingga 15 kali lebih besar dari kapal lokal yang diijinkan beroperasi.

ada dugaan bahwa kapal lokal dihambat perpanjangan ijinnya. UPI kekurangan baan baku sehingga solusinya Import. Lalu kenapa KKP tidak memperpanjang ijin Kapal Nelayan Lokal?  Adakah MAFIA ijin? tanya Wajan.

 

Share Button

Comments

comments

Translate »