promosyon promosyon powerbank http://mrnreklam.com.tr promosyon powerbank promosyon promosyon powerbank promosyon promosyon powerbank promosyon promosyon powerbank promosyon KAI Membangun Sinergi dan Komitmen Menuju Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Sehat dan Berkelanjutan – LAUTINDO

KAI Membangun Sinergi dan Komitmen Menuju Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Sehat dan Berkelanjutan

kereta-api-barang-640x389

| LAUTINDO | Kereta | Jakarta | Kereta api memiliki karakteristik sebagai moda transportasi yang cepat, aman, hemat energi, ramah lingkungan, dan  kapasitas angkut yang besar. Karakteristik ini menjadi keunggulan kereta api untuk menjadi moda utama di Indonesia. Sebaliknya, penyelenggaraan perkeretaapian membutuhkan biaya yang besar, khususnya biaya penyelenggaraan prasarana perkeretaapian. “KAI Membangun Sinergi dan Komitmen Menuju Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Sehat dan Berkelanjutan’.

Untuk mensinergikan peran para pemangku kepentingan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian, PT KAI menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Membangun Sinergi dan Komitmen Menuju Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian yang Sehat dan Berkelanjutan” di Hotel Borobudur, Jakarta.

Dalam FGD ini, PT KAI menghadirkan pemangku kepentingan dari Kementerian Perhubungan (Direktorat Jenderal Perkeretaapian), Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran), Kementerian BUMN, DPR-RI, Akademisi dan pengamat kebijakan publik.

Dengan kegiatan FGD ini diharapkan dapat menyamakan persepsi pemangku kepentingan dalam permasalahan perawatan, pengoperasian dan pengusahaan prasarana perkeretaapian, serta mendapatkan masukan untuk penyelesaian permasalahan perawatan, pengoperasian dan pengusahaan prasarana perkeretaapian.

Sinergi dan komitmen dari pemangku kepentingan sangat penting untuk mewujudkan penyelenggaraan perkeretaapian yang handal dan berkeselamatan. Oleh karena itu, hal-hal berikut inilah yang menjadi bahasan penting dalam FGD:

Penetapan moda KA sebagai moda utama harus diatur dalam Sistem Transportasi Nasional (Sistranas). Pendekatan untuk mewujudkan keunggulan moda KA adalah menurunkan beban biaya yang ditanggung oleh penyelenggaraan sarana perkeretaapian ketika menggunakan prasarana perkeretaapian atau Track Access Charge (TAC), karena TAC merupakan komponen pembentuk tarif angkutan KA. Pengenaan TAC pada moda KA ini perlu mempertimbangkan equal treatment dengan moda angkutan lain.

Dari perspektif pengusahaan, PT KAI sebagai BUMN yang menjalankan layanan angkutan KA, memperoleh penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan IMO. Pada saat bersamaan, PT KAI sebagai badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian juga berkewajiban untuk membayarkan PNBP atas penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara (TAC). Implikasinya, penurunan kinerja operasi prasarana KA yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya anggaran biaya IMO akan berdampak langsung pada kinerja pelayanan KA.

Dalam konteks penganggaran, terdapat perbedaan yang signifikan antara pengajuan kebutuhan anggaran biaya perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian atau Infrastruktucture Maintenance and Operation (IMO) dari PT KAI dengan penetapan Pemerintah (Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Direktorat Jenderal Anggaran). PT KAI sebagai operator penugasan perawatan dan pengoperasian prasarana, mengajukan anggaran pembiayaan IMO sebesar Rp 3 T pada tahun 2017, sedangkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian menetapkan anggaran IMO sebesar Rp 1,6 T pada tahun tersebut. Namun, Kementerian Keuangan mengenakan self blocking yang dikenakan pada tahun 2016 dan 2017. Sehingga PT KAI hanya mendapatkan anggaran IMO sebesar Rp 1,14 T pada tahun 2016 dan Rp 23 T pada tahun 2017. Selisih anggaran untuk biaya IMO ini menyebabkan pelaksanaan IMO hanya berbasis prioritas penanganan saja sehingga tidak menjangkau seluruh prasarana KA. Pada akhirnya, kondisi ini mempengaruhi kinerja operasional KA.

Dalam FGD ini, para pemangku kepentingan diharapkan mampu mendapatkan persepsi yang sama mengenai isu-isu strategis dalam penyelenggaraan prasarana perkeretaapian antara lain pembentukan badan penyelenggara prasarana, penetapan standar biaya dan penganggaran untuk perawatan dan pengoperasian prasarana serta pengenaan PNBP atas penggunaan prasarana perkeretaapian.

Pemahaman tersebut diatas akan menjadi titik awal dalam membangun komitmen Pemerintah dalam bentuk pengaturan modal share, penganggaran dan pengusahaan KA sebagai katalisator untuk merealisasikan keunggulan moda transportasi kereta api. Komitmen Pemerintah ini perlu disinergikan dengan kesiapan PT KAI sebagai badan usaha penyelenggara untuk mewujudkan penyelenggaraan perkeretaapian yang handal dan berkelanjutan. (PR KAI)

Share Button

Comments

comments

Translate »