KKP Berprestasi Melalui BKIPM

KKP Berprestasi Melalui BKIPM

 

Dharma Hutauruk

Lautindo | Jakarta | Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan, hari ini 14 April 2016 memaparkan kinerja Badan ini periode 2015 hingga Maret 2016.

“Sepanjang 2015, BKIPM telah mengagalkan lalulintad komoditas perikanan yg tidak sesuai ketentuan senilai Rp.107,5 miliar”, demikian penjelasan Dr. Ir. Rina M.Si. selaku kepala Badan BKIPM kepada Lautindo bertempat di Kantor Karantina Tangerang. “Sedangkan Triwulan 1 tahun ini sudah digagalkan sebesar Rp.99,549 milliar”, tambahnya.

Dr. Ir. Rina M.Si. bersama Tim Kerja
Dr. Ir. Rina M.Si. bersama Tim Kerja BKIPM

BKIPM sebagai badan yang ditugaskan untuk mengendalikan mutu perikanan berusaha keras melakukan pengawasan ketat terhadap lalu lintas komoditas kelautan ini karena dampaknya akan sangat luas, termasuk dari importir di luar negeri. Oleh karena itu perhatian dan pengawasan pun diperlukan juga terhadap hama dan penyakit Ikan, serta karantina.

Sebagaimana diketahui, KKP menerbitkan PERMEN KP no.1/2015 yang banyak diprotes Nelayan sebab berisi larangan mengekspor Lobster, Kepiting, dan Rajungan yang dalam kondisi bertelur atau yang beratnya kurang dari 200 gram. Permen ini dikeluarkan untuk memelihara habitat ke tiga jenis komoditi penting tersebut. Jangan sampai setelah ekspor, malah dipelihara di LN dan dijual setelah beratnya di atas 200 gram dan menetas di negeri asing.

Ir. Siti Hadijah, MSc, kepala BKIPM Jakarta 1 menyampaikan timnya berhasil menggagalkan pengiriman 1.171 ekor arwana yang belum mencapai 12 cm, yang dilarang di ekspor. Prestasi ini termasuk fenomenal, sehingga Kepala BKIPM berkenan memberikan prize sebagai hadiah.

Dr. Ir. Rina M.Si. memberikan penghargaan kepada Anang Supriadi
Dr. Ir. Rina M.Si. memberikan penghargaan kepada Anang Supriadi (BKIPM Jakarta 1)

Dalam acara dengar pendapat dengan Komisi IV DPR, Menteri KKP Susi Pudjiastuti menyampaikan harapan untuk meninjau PERMEN KP no.1 Tahun 2015 secepatnya. Tentu peninjauan peraturan ini sangat diharapkan memperbaiki kinerja dan kesejahteraan para nelayan yang banyak menjerit karena PERMEN ini.

Seperti diketahui, BKIPM juga bertugas menjaga kualitas ikan ekspor Indonesia di 29 negara Eropa agar tidak ditolak karena mutu yang rendah. Sepanjang tahun 2015, hanya 7 kasus produk perikanan yang ditolak dari 3.883 pengiriman ke Eropa. “Ini sesuai dengan target KKP supaya tidak melebihi 10 kasus, demi menjaga image di negara Eropa, pungkas Rina lagi, seperti release yg dikeluarkan oleh RASFF Portal union yang diolah oleh pusat sertifikasi Mutu KHP, BKIPM.

Perlu dicatat bahwa jumlah SDM di badan BKIPM ini masih terbatas dimana di setiap pelabuhan dan bandara ditempatkan sejumlah personel yg wajib mengawasi bagasi dan cargo di kapal dan pesawat. Sebagaimana layaknya pengawasan, maka setiap cargo diperiksa secara sampling sebanyak 25%, yg dianggap cukup memadai.(Dharma Hutauruk)