KKP Kerja, Kerja, Kerja jangan mematikan Industri Perikanan

gernasmapiOleh : Gernasmapi
23 asosiasi, paguyuban nelayan dan pembudidaya ikan yang tergabung dalam Gerakan Nasional Masyarakat Perikanan Indonesia menyampaikan kepada pemerintah bahwa berbagai aturan yang dikeluarkan K K P sejak Nopember 2014 telah mematikan usaha nelayan, unit pengolahan ikan dan pembudidaya ikan kerapu. Anjoknya ekspor ikan terjadi karena aturan-aturan Kementrian Kelautan dan Perikanan yang terbit tanpa melalui proses kajian, konsultasi publik, sinkronisasi peraturan dan sosialisasi sebagaimana diamanatkan UU no 31 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU no 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sudah sejak akhir tahun 2014 produksi perikanan di  pelabuhan besar perikanan  yakni Muara Baru, Brebes, Tegal, Pekalongan, Batang, Juwana, Rembang, Lamongan, Gresik, Situbondo,Benoa, Bitung, Ambon, Tual, Sorong, Merauke merosot terus, sehingga berakibat pasokan ke industri Unit Pengolahan Ikan (UPI) anjlok.

Kondisi ini terjadi akibat aturan2 K K P yang mematikan seperti, tidak diperpanjangnya ijin operasi 760 kapal nelayan buatan luar negeri yang telah lulus analisa dan evaluasi dari K K P, larangan trans-shipment, larangan penggunaan pukat hela dan pukat tarik, lambatnya perpanjangan ijin kapal tangkap dan kapal angkut, larangan menangkap lobster, kepiting dan rajungan ukuran tertentu, Demikian pula hambatan akses bagi kapal buyer ikan kerapu hidup dari luar negeri untuk berbelanja ikan kerapu hidup ke sentra2 budidaya ikan kerapu, serta  dinaikkannya pungutan PNBP untuk
perpanjangan ijin SIPI kapal tangkap hingga 1.000%.

Yang terkena hambatan bukan hanya kapal2 yang masuk dalam daftar hitam, namun juga kapal2 yang telah lulus analisa dan evaluasi dari tim K K P sehingga sekitar 1.5 juta kepala keluarga nelayan dan buruh ikan menganggur dan total devisa yang hilang sekitar US$ 1.5 Milyar per tahun.
Peninjauan Bapak Wakil Presiden, Ketua Wantimpres, Deputi Menko Kemaritiman, Anggota KEIN, dan instansi lainnya ke Ambon, Banda, Tual, Seram, Bitung, Muara Baru, J awa Timur serta juga diterbitkannya Inpres no 7 tahun 2016 belum juga merubah keadaan.
Penciutan kapasitas armada nelayan nasional
K K P telah melakukan penciutan total kapasitas armada nelayan Indonesia sebesar 65%, turun dari 620.000 GT ke 220.000 GT sehingga Indonesia kehilangan kapasitas armada nelayan sebesar 400.000 GT, atau sebesar 65% dari kapasitas nasional semula. Penciutan dilakukan dengan tidak memperpanjang ijin operasi kapal buatan luar negeri milik badan usaha Indonesia, yang distigmatisasi K K P sebagai kapal ex-asing, seolah olah milik orang asing dan berbendera asing. Hambatan perpanjangan ijin juga
dilakukan terhadap kapal nelayan dari kayu buatan dalam negeri.

Nelayan harus menunggu 5 hingga 9 bulan bahkan lebih lama lagi untuk mengurus perpanjangan ijin SIPI dan SIK PI. Armada ini berukuran diatas 30 GT hingga 700 GT dan beroperasi di ZEERI dan laut lepas menangkap ikan tuna, cakalang, albacore dan lainnya.
Total jumlah kapal ikan yang terdaftar di K K P dan di pemda propinsi dan kabupaten seluruh Indonesia ada sekitar 650.000 buah. Yang terdaftar di KKP sebanyak sekitar 5.700 buah, dengan total kapasitas armada sekitar 620.000 GT, berukuran diatas 30GT. Armada nelayan inilah yang memasok UPI yang berorientasi  ekspor. Perahu nelayan kecil berukuran antara 10 hingga 30 GT terdaftar di propinsi dan kabupatenmerupakan 98% dari kapal tangkap. Namun karena  kapasitas kecil, dan kemampuan melautnya juga tidak jauh serta kapasitas tangkapnya juga rendah.

Pengkerdilan ukuran kapal nelayan
Dirjen Tangkap sudah mengeluarkan SE DirJen Tangkap nomor
B1234/DJ PT/PI.410.D4/31/12/2015 tahun 2015, yang membatasi ukuran kapal tangkap dan kapal angkut ikan ijin baru maksimum 200 GT. Pembatasan ukuran ini menyebabkan meningkatkanya biaya angkut
ikan dan merugikan nelayan dan pemilik kapal. Aturan ini jelas tidak logis, karena semakin kecil ukuran kapal semakin tidak efisien.
Sebagai pembanding ukuran kapal tangkap di negara2 Uni Eropa, USA , Australia dan Jepang antara 100 hingga 5.000 GT dan ukuran kapal angkut antara 4.000 hingga 20.000 GT. Semakin kecil ukuran kapal semakin rendah tingkat keselamatan dan efisiensi usahanya.
Seharusnya ukuran kapal tidak dibatasi melainkan kuota tangkap dan musim tangkap yang diatur dan dikendalikan.
Muara-Baru
Pelabuhan perikanan di Muara Baru yang merupakan pelabuhan perikanan terbesar di Indonesia dewasa ini mengalami 2 masalah besar.
Pertama anjloknya pasokan ikan ke Unit Pengolahan Ikan akibat banyaknya kapal nelayan yang tidak beroperasi karena telah menunggu perpanjangan ijin SIPI kapal.Selain lamanya perpanjangan ijin, pemilik kapal dan abk juga dibebani pungutan PNBP untuk memperpanjangan ijin yang naik hingga 1.000% yang sangat memberatkan. PNBP kapal ukuran 200GT yang semula dipungut kurang dari Rp 100 juta, sekarang dipungut dimuka lebih dari
Rp 1 Milyard.
Pasokan ikan ke UPI di Muara Baru saat ini hanya sebesar 15% dari kapasitas terpasang. Turun dari sekitar 80% kapasitas terpasang di tahun 2013, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pengusaha UPI dan pengangguran 4.000an buruh pengolah ikan.
Di Muara Baru ada 61 pabrik pengolahan ikan dan UMK M Pengolah Ikan yang mempekerjakan sekitar 50.000 buruh pengolah ikan yang dipasok oleh jumlah armada nelayan sebanyak sekitar 1.500 kapal ukuran 30GT keatas yang memberi lapangan pekerjaan bagi sekitar 10.000 orang nelayan.
Karena anjloknya pasokan ikan cakalang, yang masuk golongan tuna, harga cakalang diatas kapal di Muara Baru naik 40% dari semula Rp 13.000 sd Rp 15.000 menjadi antara Rp 19.000 sd Rp 20.000 per kg, sehingga menyebabkan UPI terpaksa mengimpor.
Demikian juga harga ikan layang naik 43% dari Rp 13.000 sd Rp 15.000 hingga Rp 20.000 per kg karena anjloknya pasokan.
Indonesia yang sudah menjadi anggota 3 Regional Fishery Management Office (RFMO) yaitu Indian Ocean Tuna Commision (IOTC), WCPFC, dan CCSBT yang setiap tahun harus membayar iuran tapi tidak memanfaatkannya sama sekali karena tidak ada kapal ikan yang mengekploitasi di laut lepas
sehingga uang negara dibuang sia sia Selain anjloknya pasokan ikan yang menyebabkan penurunan omset.

Kapal anggota Asosiasi Tuna Indonesia dan anggota Himpunan Nelayan
Purse Seine Nasional di Muara Baru memilih untuk berhenti beroperasi hingga ada perubahan regulasi atas aturan larangan Trans-Shipment, karena tujuan transshipment adalah untuk mejaga mutu ikan dan menekan biaya operasional. Dengan dilarangnya kegiatan transshipment mengakibatkan anjloknya produktivitas perikanan secara nasional.
Pantura Jawa
Kondisi ratusan UMK M Unit Pengolahan Ikan di pantura Jawa, mulai dari Tanggerang, Cirebon, Brebes, Tegal, Pekalongan, Batang, Semarang, J uwana, Pati Rembang, L amongan, Gresik, Situbondo,juga
merosot tajam.

Sebagai contoh Holi Mina Group yang sebelumnya bisa mengekspor ikan olahan termasuk shurimi sebanyak 50 container per bulan, saat ini hanya bisa mengekspor 1 container per bulan,
karena ketiadaan bahan baku.Saat ini pasokan ikan ke UPI hanya 5% dari kapasitas terpasang.
Sebelumnya UPI di pantura mendapat pasokan ikan dari nelayan sebesar 80% kapasitas terpasang.
Puluhan ribu nelayan berpendidikan formil setingkat SMK dan A UP terpaksa bekerja di kapal ikan Taiwan, J epang dan K orea yang beroperasi di Pasifik, Samudera Hindia maupun A tlantic, atau bekerja di kapal cargo luar negeri dengan penghasilan pas2an dan risiko mengalami human traficking.

Saat ini di Trinidad ada 1.509 nelayan Indonesia yang meringkuk di penjara dan lebih banyak lagi yang terkatungkatung nasibnya tidak bisa pulang dan tidak digaji. Di Trinidad tidak ada K BRI maupun K J RI yang bisa membantu mereka.
Sementara nelayan Indonesia yang tidak berpendidikan formil, sebanyak sekitar 200an nakhoda dan abk kapal cantrang warga negara Indonesia kini ditahan dipenjara oleh aparat Polair dan TNI AL karena mencari ikan dengan alat tangkap cantrang diberbagai wilayah pantura Jawa, Lampung,Palembang,
Banjarmasin dan Makasar, walaupun mentri Susi telah menyatakan secara lisan masih memberi waktu untuk beroperasi hingga 31 Desember 2016.

Karena sudah tidak tahan lagi dengan berbagai aturan yang menghambat dan merugikan operasi kapal tangkap dan kapal angkut, mulai 10 Oktober 2016, semua kapal anggota Front Nelayan Bersatu di pantura J awa dan memilih untuk berhenti beroperasi hingga ada perubahan regulasi atas aturan larangan
penggunaan alat tangkap pukat tarik dan pukat hela dan aturan larangan trans-shipment, agar dibolehkan memindahkan ikan hasil tangkapan dari kapal tangkap di laut ke kapal angkut atau ke kapal tangkap lainnya untuk didaratkan di pelabuhan perikanan Benoa.

Bitung
Saat ini jumlah kapal angkut/penampung/penyangga yang masih beroperasi di Bitung hanya sekitar 10 kapal dari total 350 kapal yang dibutuhkan, dengan hasil tangkapan antara Mei hingga Juli 2016, sekitar 1.400 ton atau
rata2 hanya 19 ton perhari. Sedangkan total kebutuhan bahan baku ikan untuk UPI di Bitung sekitar 600 ton per hari, sehingga butuh 350 kapal angkut yang melayani transhipment ke UPI dari kapal tangkap.
Pasokan bahan baku ikan di tri wulan kedua 2016 hanya  90 ton per hari atau sktr 6.7% dari kapasitas terpasang UPI Bitung (dengan catatan lebih dari 80% bahan baku ikan di Bitung di pasok dari Muara
Baru-Jakarta). Pasokan ini turun dari tri wulan pertama yang masih sekitar 7.9% (110 ton/hari).
Total kapasitas terpasang 57 UPI di Bitung sebesar 1.144 ton per hari. Pasokan ikan bahan baku ke UPI  Bitung merosot terus dari sebesar 57.3% di tahun 2013 menjadi tinggal sebesar 6.7% di J uli 2016.
Saat ini Bitung sudah seperti kota mati, karena dari 15.5000 buruh dan nelayan, tinggal 2.000 kepala keluarga saja.
K eluarnya PerDirJ en Tangkap no 01 tahun 2016 malah mempersulit perpanjangan ijin SIPI kapal tangkap dan kapal angkut dengan ditambahnya beban pemasangan CCTV seharga Rp 80 juta per kapal, dan
diwajibkannya pernyataan pakta integritas yang harus ditandatangai oleh3 instansi keamanan, PSDK P,POL A IR dan TNI A L . K arena tidak ada instruksi dari Mabes POL RI dan Mabes TNI A L , maka pakta
integritas tidak bisa dikeluarkan, sehingga hanya 10 dari 350 permohonan SIPI yang diterbitkan.
Selain itu K K P membatasi jumlah kapal kapal angkut hanya boleh 1 untuk melayani 5 kapal tangkap,
padahal yang dibutuhkan adalah 5 kapal angkut untuk melayani 1 kapal tangkap.
Benoa
Akibat dipersulitnya perpanjangan ijin kapal nelayan, ekspor ikan dari Benoa, terutama tuna juga anjlok drastis. Angka ekspor tuna di Benoa anjlok 50%, dari sebesar 14.591 ton di tahun 2014 menjadi sebesar 7.367 ton di tahun 2015. Padahal 78% ekspor tuna sashimi grade Indonesia dipasok dari Benoa.
Target pasar tuna dari Indonesia adalah pasar tuna sashimi grade yang harganya 5 kali harga tuna beku yang diekspor ke USA . Saat ini data ekspor tuna Indonesia ke USA meningkat dan ke Jepang anjlok 60%. Secara nilai uang nelayan dan pengusaha perikanan tuna Indonesia kehilangan pendapatan sebear 35%.

K arena sudah tidak tahan lagi dengan berbagai aturan yang menghambat dan merugikan operasi kapal tangkap dan kapal angkut, mulai 1 Oktober 2016, 401 kapal anggota ATLI di Benoa memilih untuk berhenti beroperasi hingga ada perubahan regulasi atas aturan larangan Trans-Shipment.
Budidaya ikan kerapu
Ekspor kerapu Indonesia tahun 2015 dan 2016 anjlok 80% karena kapal buyers dari Hong K ong dihambat aturan K K P. K K P membatasi ukuran kapal maks 300 GT yang kemudian dinaikkan menjadi 500GT, membatasi jumlah trip kapal buyers hanya boleh berbelanja 6 kali per tahun, yang kemudian dinaikkan menjadi 12 kali per tahun.
Selain pembatasan ukuran dan frekwensi kapal, K K P juga membatasi hanya 1 titik saja dari semula tidak ada pembatasan, sehingga kapal buyer tidak bisa terisi penuh dan kawasan budidaya ikan kerapu dengan kapasitas produksi kecil tidak layak disinggahi sehingga akan mati. K awasan2 yang bisa hidup tinggal Lampung, Belitung, Belawan, Natuna dan Bali saja.
Kawasan budidaya lain seperti Belawan, Pangkalan Susu, L hokseumawe, Sibolga, Painan, Air Bangis, Nias, Mentawai, Batam, Bintan, K arimun J awa, Situbondo, L ombok, Sumbawa, Buton, Bontang,Tarakan, Ambon, Kendari, Luwuk Banggai, Tual, Dobo dll. tidak ada kapal yang bisa melayani.
Ironisnya, kemerosotan ekspor ini terjadi pada saat harga ikan kerapu membaik.
Total devisa negara yang hilang sekitar US$ 50 juta/tahun, dan sekitar 1.700 UMK M (80%) pembudidaya bangkrut dan sekitar 100.000 pembudidaya kehilangan pekerjaan.
Demi memperluas lapangan pekerjaan, meningkatan devisa negara di desa-desa pesisir Indonesia maka sebaiknya akses kapal buyer ikan kerapu hidup dari Hong K ong dibuka se-luasnya ke seluruh kawasan budidaya ikan kerapu. J ika dipandang perlu untuk meningkatkan pengawasan KKP bisa menempatkan observernya diatas kapal buyers selama berada diperairan Indonesia.
Budidaya Lobster afda di Lombok, Bali, pantai selatan Jawa dan pantai timur Sumatra. Dengan dikeluarkannya larangan penangkapan benih lobster (Permen K P no 01 tahun 2015), maka seluruh usaha budidaya lobster dengan benih tangkapan alam di Indonesia bangkrut. Padahal kegiatan menangkap benih lobster ini sangat ramah lingkungan, karena ditangkap dengan alat tangkap pasif berupa pocong dari kertas semen bekas, sementara lobster berukuran besar ditangkap dengan cara destructive fishing yang merusak karang karena menggunakan potasium.
Potensi budidaya lobster Indonesia adalah senilai Rp 8 Triliun/tahun ( : 100 juta benih x 50% hidup x ukuran 0.4 kg/ekor x Rp 400 juta per ton ), sementara jika dibiarkaan hidup dialam, potensi ekonomi lobster
hanya senilai Rp 16 Milyard/tahun = 100 juta benih x 0.1% hidup x uk 0.4 kg/ekor x Rp 400 juta per ton,
dengan risiko kehancuran karang karena destructive fishing akibat penangkapan lobster dengan menggunakan potasium.
Akibat dikeluarkannya larangan menangkap benih lobster, sekitar 8.000 warga pesisir L ombok kembali miskin dan angka kriminalitas meningkat. Pencurian meningkat dari tadinya sangat rendah.

K arena pembenihan bibit lobster di hatchery belum ekonomis dan warga pesisir Indonesia dianugerahi bibit lobster tangkapan yang berlimpah, sebaiknya warga pesisir dilarang menangkap lobster dan
dibolehkan menangkap benih lobster untuk dibudidayakan. Balitbang K K P ditugaskan untuk mengembangkan dan menyebar luaskan teknik pembesaran lobster demi memperluas lapangan pekerjaan, meningkatan devisa negara di desa-desa pesisir Indonesia.
Budidaya kepiting batok dan kepiting soka
Akibat dikeluarkannya larangan menangkap kepiting ukuran tertentu, maka usaha budidaya kepiting dengan benih tangkapan dari alam jadi bangkrut. Ekspor kepiting melalui bandara Cengkareng, yang semula mencapai 37 ton sehari, dengan nilai Rp 6.29 Milyard per hari, atau Rp 1.9 Triliun per tahun,
anjlok menjadi tinggal 7 ton per hari. Total devisa yang hilang adalah sebesar US$ 414 juta per tahun.
K arena benih kepiting sudah bisa diproduksi di hatchery, namun belum dimasalkan, maka diusulkan agar Balitbang K K P mengembangkan dan menyebar luaskan teknik pembesaran lobster demi memperluas
lapangan pekerjaan, meningkatan devisa negara di desa-desa pesisir Indonesia.
Potensi perikanan budidaya.
Berdasar data K K P, saat ini produksi perikanan budidaya kita sudah mencapai 3 kali produksi perikanan tangkap dan terus tumbuh, berlainan dengan produksi perikanan tangkap yang sudah stagnan sejak 3 dekade terakhir. Hingga kini mentri K K P mengabaikan pengembangan perikanan budidaya, yang potensinya luar biasa besar. Potensi perikanan budidaya sesungguh paling besar dari 11 sektor ekonomi kelautan, mengalahkan
potensi migas yang besar US$ 35 Milyard/tahun, minerba, manufacturing, pertanian, perkebunan, peternakan. Indonesia berpotensi mengembangkan perikanan budidaya sebesar 60 juta ton per tahun dengan 100 jenis komoditas, dengan nilai sebesar US$ 240 Milyard/tahun, menjadi produsen
ikan terbesar di dunia, mengalahkan China (42 juta ton/tahun), yang dapat membuka lapangan kerja bagi 20 juta kepala keluarga di desa-desa pesisir.
Sebaiknya A PBN K K P 2017 diprioritaskan untuk mengembangkan perikanan budidaya (marine culture).
K etidakpastian iklim usaha dan ketidakpastian hukum Perikanan
Industri perikanan adalah salah satu sektor andalan pemerintah J okowi untuk memajukan kesejahteraan Indonesia. Namun, iklim investasi yang penuh ketidakpastian dalam 2 tahun terakhir ini mengancam
keberhasilan visi pemerintah Jokowi.

Proses perizinan kapal ikan yang biasanya tidak melebihi 1 minggu sekarang memerlukan sekitar 5 bulan; mengimplimentasikan peraturan-peraturan yang berlaku mundur; membuat Peraturan Menteri yang tidak membedakan mana yang Legal dan Illegal ; membuat Peraturan Menteri yang melarang transshipment yang tujuannya untuk mengangkut ikan ke pelabuhan
Indonesia; membuat Peraturan Dirjen yang bertolak belakang dengan Peraturan Menteri; membatasi dan mengurangi kapasitas penangkapan; meningkatkan tarif PNBP 500%-1.000%; dan seterusnya. Hal-hal
tersebut menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dalam mengelola Industri Perikanan.
Oleh karena itu, Inpres No 7 sangat penting untuk dijalankan. A pabila tidak
dilakukan, efek positif dari pembasmian IUUF selama 2 tahun terakhir akan mubazir dan Perikanan Indonesia akan lebih jauh tertinggal dibanding negara tetangga.
Upaya Kementerian K P
Hingga saat ini tidak ada upaya dari K K P yang telah berhasil memperbaiki keadaan, bertolak belakang dengan press releasenya. K K P dalam bulan J uli dan A gustus 2016 malah mengeluarkan lagi aturan2 yang semakin memberatkan dan menyulitkan pelaku usaha perikanan seperti :
1. PerDirJ en Tangkap nomer 01 tahun 2016 yang lebih menyulitkan perpanjangan ijin kapal angkut, dengan membenani syarat2 tambahan pada nelayan, seperti diharuskan membeli CCTV seharga Rp
82 juta dari K K P, dan meminta pakta integritas yang ditandatangani pejabat POL A IR dan TNI A L .
2. PerDirjen Tangkap No 1 Tahun 2016 selain menyulitkan praktetk alih muat yang legal, perdirjen tsb juga bertolak belakang dengan Permen 57/2014 yang melarang keras alih muatan.
3. SE DirJ en Tangkapa yang membatasi ukuran maksimum kapal tangkap dan angkut maks 150 GT.
4. Surat K eputusan Perum Perindo yang menaikkan sewa lahan sebesar 460% dan memperpendek sewa lahan dari 30 tahun.
A turan2 diatas sangat memberatkan UMK M Unit Pengolahan Ikan dan buruhnya serta menyebabkan lembaga keuangan/perbankan tidak mau mendanai lagi UPI dan pemilik kapal ikan.
K ehancuran sektor perikanan ini terjadi dari A ceh hingga Papua, sebagai akibat PerMen K P no 56, 57 tahun 2014, no 01, 02 tahun 2015, dan no 15 tahun 2016, serta PP no 75 tahun 2016.
Usulan untuk meningkatkan kembali produksi dan ekspor perikanan Indonesia.
Solusi tercepat untuk meningkatkan produksi dan ekspor perikanan Indonesia adalah dengan mencabut semua aturan yang telah terbukti menyebabkan anjloknya produksi dan ekspor perikanan Indonesia, yaitu
Permen K P nomer 57 tahun 2014, nomer 01 dan 02 tahun 2015, nomer 15 dan 32 tahun 2016 dan PP nomer 75 tahun 2015, dan memberlakukan kembali aturan2 sebelumnya yang terbukti telah berhasil meningkatan produksi dan ekspor perikanan Indonesia (Wayan Sudja)

Share Button

Comments

comments

Translate »