promosyon promosyon powerbank http://mrnreklam.com.tr promosyon powerbank promosyon promosyon powerbank promosyon promosyon powerbank promosyon promosyon powerbank promosyon KKP mengajak Nelayan Kerja, Kerja, Kerja – LAUTINDO

KKP mengajak Nelayan Kerja, Kerja, Kerja

|Lautindo|Kredit|Jakarta| –  Menjawab keluhan Masyarakat Perikanan Tangkap Indonesia yang kesulitan mengganti alat tangkap Cangkrang dengan alat tangkap ramah lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan menawarkan kemudahan kredit perbankan bagi para nelayan yang ingin membeli alat tangkap baru menggantikan cantrang yang selama ini digunakan. Salah satu cara yang akan dilakukan adalah mempertemukan Pemilik Kapal dengan pihak Bank, dimana  kredit yang dibutuhkan dikisaran Rp 200 juta atau hingga kebutuhan tercukupi.

Demikian disampaikan Susi Pudjiastuti kepada Lautindo di kantor KKP, Jakarta, Rabu (5/10). Susi memastikan fasilitas kredit ini mudah diakses oleh para nelayan. “Para pemilik kapal cantrang yang ingin mengganti cantrang, saya siapkan posko setiap hari kerja di kantor perizinan di KKP”, lanjutnya. KKP juga akan memfasilitasi kredit kepada para nelayan untuk melakukan peminjaman kepada bank, yang diharapkan juga bersedia  merestrukturisasi hutang nelayan agar dapat melakukan peminjaman kembali. “Bahkan kalau yang punya hutang lama, perbankan akan merestrukturisasi sampai 2 tahun dan diberi hutang baru,” tambahnya.

Terkait program ini,  dua bank telah bekerjasama dengan KKP terkait program fasilitas pembiayaan ini, yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). “Kita sudah pertemukan perbankan dan nelayan untuk bisa mendapatkan pinjaman untuk bisa mengganti alat tangkap dan kapal baru.” Kata Susi. Susi juga berharap dengan bertambahnya ikan di mana-mana, makin baik pengelolaan perikanan, ikan makin banyak, maka yang diuntungkan ya nelayan-nelayan pemilik kapal itu sendiri.

Selain kemudahan kredit bagi nelayan, Susi juga membebaskan izin kapal bagi para nelayan yang memiliki kapal ukuran di bawah 10 GT. Hal ini menyusul arahan Presiden Joko Widodo agar nelayan kecil bisa melakukan penangkapan ikan tanpa perlu izin Surat Laik Operasi (SLO) untuk berlayar dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk penangkapan. “Jadi untuk kapal yang di bawah 10 GT, Presiden akan siapkan Perpres atau Inpres untuk tidak lagi diharuskan membuat izin”, ujarnya.

Sebelumnya, Menteri KKP  telah mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah daerah (Pemda) baik Gubernur atau Bupati untuk menghilangkan izin bagi nelayan yang melaut dengan menggunakan kapal berukuran di bawah 10 GT. Namun surat edaran yang diterbitkan 7 November 2014 yang lalu itu belum terealisaikan oleh Pemda, sehingga dibutuhkan aturan yang lebih kuat. Dengan adanya aturan tersebut, diharapkan dapat memudahkan nelayan untuk melaut, sehingga kesejahteraan nelayan dapat meningkat dan roda ekonomi sektor kelautan dan perikanan dapat terus bergerak.

Pemogokan Kapal Ikan di Benoa dan Bitung.

Seminggu ini telah terjadi pemogokan yang dilakukan para pemilik kapal Ikan di dua wilayah penting perikanan Indonesia. Pemogokan-pemogokan ini bagi masyarakat dianggap sebagai perlawanan kepada kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro Masyarakat perikanan.

Perlawanan ini diharapkan dapat mengubah pola pendekatan di kementerian Kelautan dan Perikanan yang terlalu kaku dalam mengedepankan aturan baru dan terlalu mengedepankan kecurigaan kepada pengusaha kapal ikan, seperti tuduhan memanipulasi ukuran kapal mau pun pengalihan Nama kapal.

Share Button

Comments

comments

Translate »