KKP TINGKATKAN PENGAWASAN PULAU-PULAU KECIL

|Lautindo|KKP|JAKARTA  – Memasuki tahun 2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) akan memfokuskan pengawasan terhadap pulau-pulau kecil dan terluar. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal PSDKP yang juga menjabat Sekretaris Jenderal KKP, Sjarief Widjaja mengatakan dalam hal pengawasan pulau-pulau kecil ini nantinya akan termasuk mengatur wewenang dan manfaat hak kepemilikan pulau.  “Sesuai arahan Ibu Menteri, pulau-pulau kecil akan diatur lagi nanti, apakah boleh dipakai masyarakat atau badan usaha”, ujar Sjarief dalam Refleksi 2016 dan Outlook 2017 Ditjen PSDKP di Kantor KKP Jakarta  (6/1).

Sjarief mengatakan, beberapa pulau  saat ini sudah menjadi milik pribadi, dan oleh karena itu sangat perlu  di invetarisasi kembali oleh pemerintah.

sekjen-kkp-1
Plt Dirjen PSDKP merangkap Sekjen KKP Sjarief Widjaya

“Saat ini para pemilik pulau lucu. Ada pemilik pulau berstatus WNA yang meninggalkan pulau yang dia beli begitu saja ke luar negeri. Oleh karena itu nanti akan diinventaris dahulu”, ungkap Sjarief.

Sjarief mengatakan, saat ini tersebar 13.500 pulau kecil di Indonesia. Tahun ini ditargetkan, pemerintah bisa selesai menginventaris 100 pulau. “Tahun ini semoga bisa selesai 100 pulau diidentifikasi, melalui identifikasi seperti penamaan, titik lokasi dan status apakah termasuk tanah adat atau bukan. Pokoknya sesuai prosedur dan undang-undang yang sudah diatur”, lanjutnya.

Adapun undang-undang yang telah diatur sebelumnya UU No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Selain inventarisasi, KKP juga akan melakukan pengawasan pemanfaatan pulau kecil di Nusa Tenggara Barat (NTB), Bangka, Belitung dan Kepulauan Karimun Jawa. Untuk kawasan konservasi, akan dilakukan pemasangan fasilitas wisata di Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara, serta pengawasan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT).

Selama tahun 2016, Direktorat Jenderal PSDKP telah merealisasikan 96,88 persen dari pagu anggaran atau sebesar Rp 1,147 Triliun. Sementara tahun 2017, Ditjen PSDKP-KKP yang memiliki beberapa program prioritas,

  • Asuransi Awak Kapal Pengawas sebanyak 526 orang.
  • Bantuan kepada 982 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokwasmas), dan operasi pengawasan lainnya.