Konsistensi Visi Pengembangan Sektor Logistik Nasional Poros Maritim

Sistem Logistik Nasional Poros Maritim
Sistem Logistik Nasional Poros Maritim

| Lautindo | Opini | Jakarta | Visi yang ingin diwujudkan dalam Pengembangan Sistem logistik Nasional Poros Maritim adalah: “Locally Integrated & Globally Connected for National Competitiveness and social welfare”, yaitu terwujudnya sistem logistik nasional yang secara lokal terintegrasi dan secara global terhubung dengan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian dunia dalam rangka mewujudkan daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat (Perpres No. 26/2012 Tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional).

Locally Integrated memiliki arti bahwa secara domestik akan menyatukan seluruh aktivitas logistik di Indonesia secara efektif dan efisien mulai dari tingkat pedesaan (rural), perkotaan (urban) sampai ke tingkat antar pulau (inter island) menjadi satu kesatuan yang terintegrasi yang akan membawa kemakmuran bagi masyarakat Indonesia. Integrasi Nasional melalui jaringan logistik “Node & Arc” (“Node” adalah ports, terminals, warehouses, dll, dan “Arc” adalah roads, highways, rails, ocean vessels, dll.). Jaringan logistik ini nantinya akan merupakan suatu jaringan yang mengikat antar kawasan industri dan bisnis dengan masyarakat perkotaan dan pedesaan. Pada tahun 2025, secara nasional harus sudah terbangun jaringan yang mengikat kuat kawasan-kawasan industri dan perkotaan. Titik-titik penting (simpul logistik) berupa pelabuhan, bandar udara, terminal, kawasan pergudangan harus terintegrasi secara efektif dan efisien dengan jaringan jalan raya, jalan Tol, Jalur Kereta Api, jalur pelayaran dan jalur penerbangan sehingga perekonomian rakyat akan dapat berkembang dengan lebih cepat. Visi ini mencerminkan Sistem Logistik Nasional dapat menyatukan seluruh wilayah dan segala kepentingan logistiknya untuk menjadi satu kekuatan, mengingat Indonesia sebagai negara yang sangat besar, yang terhampar dari Sabang hingga Merauke.

Sedangkan globally connected mengandung makna bahwa pada tahun 2025 sistem logistik domestik yang efektif dan efisien akan terhubung dengan sistem logistik global. Koneksi internasional ini tercipta melalui jaringan logistik “gateways”, yaitu ports, customs, trade/industry facilitations, dll. Dengan demikian, Indonesia harus responsif terhadap perubahan yang terjadi di tingkat global. Adanya tekanan komitmen di tingkat regional maupun global, perubahan peta pasar, persaingan, peraturan tentang transportasi multi-modal, perkembangan teknologi informasi, keamanan dan adanya keterbatasan kapasitas menuntut bangsa Indonesia untuk lebih aktif merebut peluang- peluang yang ada, baik pada tataran regional maupun pada tataran global. Indonesia harus secara aktif mempromosikan dirinya dan membangun kemudahan arus barang baik untuk masuk ke Indonesia (impor) khususnya untuk bahan baku dan yang lebih utama lagi untuk barang keluar dari Indonesia (ekspor).

Atas substansi visi pengembangan sektor logistik di atas, maka keberadaan konsep Poros Maritim Dunia dan Tol Laut, menjadi sangat relevan, bahkan dapat berperan menjadi sebuah engine yang kuat bagi terwujudnya daya saing nasional yang semakin baik melalui efisiensi pengelolaan sistem logistik nasional.

Penurunan Biaya Logistik Nasional : antara cita-cita dan kenyataan lapangan

Isu yang paling utama di sektor logistik saat ini adalah biaya logistik Indonesia yang sangat tinggi. Berdasarkan beberapa publikasi lembaga riset, biaya logistik nasional diketahui mencapai 27% dari GDP (gross domestic product), sebuah angka yang sangat besar (mencapai nilai lebih dari Rp. 2.000 Triliun). Bagaimana menurunkan biaya logistik ini secara bertahap dan konsisten adalah tantangan nyata yang sudah menjadi pengetahuan umum. Persoalannya, ternyata tidaklah mudah untuk mewujudkan Sistem Logistik Nasional yang efektif dan efisien. Beberapa fakta empiris berikut ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan sektor logistik di Indonesia di tengah arus perubahan global, yang dirangkum dari berbagai diskusi dengan para komunitas logistik nasional, antara lain :

  1. Pemberian Subsidi untuk operasional kapal-kapal yang melintas di jalur tol
  2. Skedul yang terukur (Estimated Time Arrival dan Estimated Departure Time)
  3. Membangun industri dan simpul2 infrastruktur
  4. Terminologi tol laut perlu diselaraskan dengan semangat kemaritiman, termasuk kelembagaannya secara tepat
  5. Kebijakan di sektor energi
  6. Kebijakan nasional di sektor logistik masih bersifat parsial dan sektoral sehingga mengakibatkan pengelolaan sektor ini menjadi tidak efektif dan cenderung tidak efisien. Kondisi ini tercermin dari belum adanya national policy secara khusus tentang logistik, industri yang sangat fragmented dan masih sangat tergantung pada infrastruktur regional, khususnya Singapura dan Malaysia;
  7. Pembinaan aktivitas logistik nasional dilaksanakan oleh multi institusi dan lembaga dengan visi dan orientasi yang berbeda-beda, dan bahkan diatur dengan basis kebijakan dan pengaturan yang berbeda-beda juga, sehingga dalam pelaksanaannya sering dihadapkan pada berbagai masalah yang berkaitan dengan aspek koordinasi;
  8. Dari sisi Pelaku Usaha (player)s, kegiatan logistik di Indonesia umumnya masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan multinasional atau setidaknya oleh perusahaan-perusahaan nasional yang berafiliasi dengan perusahaan-perusahaan multinasional;
  9. Logistics Service Providers (LSP) di Indonesia pun terfragmentasi dalam sebaran kegiatan logistik mulai dari transportasi, pergudangan, freight forwarding, kargo, kurir, shipping, konsultansi, dan sebagainya, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang menguasai pasar secara dominan. Beberapa hasil riset menunjukkan bahwa di setiap sub sektor kegiatan logistik, perusahaan yang dianggap sebagai pemimpin pasar (market leader) maksimum hanya menguasai pangsa pasar antara 13% sd 16%;
  10. Pengendali infrastruktur logistik nasional (pelabuhan, bandara, stasiun, pergudangan, kepabeanan, sistem information and technology dan sebagainya) sebahagian besar berada di tangan perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN), yang pengelolaannya belum terkoordinasi dan terintegrasi, bahkan dalam beberapa hal dikelola dengan orientasi hanya untuk sekedar profit making oriented, bukan untuk kepentingan masyarakat luas.

Dengan beberapa tantangan di atas, maka keberadaan Konsep Poros Maritim dan Tol Laut diharapkan menjadi sebuah entry point untuk mulai melakukan langkah yang signifikan untuk menurunkan biaya logistik nasional, yang secara paralel harus terkoordinasi dan terintegrasi dengan kebijakan terkait lainnya. [Konsistensi Visi Pengembangan Sektor Logistik Nasional Poros Maritim]

Penulis:

Dr. Nofrisel, SE, MM, CSLP adalah Sekretaris Tim Ahli pada Tim Kerja Sislognas Kemenko Perekonomian RI 2012- 2014, Ketua Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Anggota Dewan Penasehat ASPERINDO, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), dan saat ini juga menjabat sebagai Direktur Operasi dan Pengembangan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero), sebuah BUMN Logistik.
Share Button

Comments

comments

Translate »