Perhatikan! Kontrak Pembangunan Kapal Yang Baik

Galanggan

Sering kita mendengar ketidak-puasan pemilik kapal kepada galangan kapal yang ada di Indonesia. Hal ini salah satunya disebabkan oleh persoalan awal yaitu kontrak pembangunan kapal yang belum dipertimbangkan dan direview secara matang. Kontrak pembangunan Kapal oleh galangan kapal nasional dan calon pembeli kapal atau pemilik kapal harus dibuat secara komprehensif, kontrak harus dapat difahami oleh semua pihak. Hal ini untuk menghindari munculnya resiko yang tidak diinginkan dikemudian hari. Kontrak pembangunan kapal harus dibuat secara terperinci. Kontrak pembangunan kapal yang baik dapat memecahkan permasalahan diakhir penyelesaian proses pembangunan kapal (mulai dari proses disain kapal sampai dengan pelaksanaan delivery kapal kepada pemilik kapal). Sehingga kontrak yang dibuat dapat memuaskan semua pihak tanpa harus berbuntut pada permasalahan hukum yang berkepanjangan.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kapal adalah aset property bisnis yang sangat mahal dan sangat berharga bagi dunia industry pelayaran kapal. Kapal dibanding dengan objek property lainnya memang nilainya cukup besar. Oleh karena itu kontrak pembangunan kapal yang dibuat dan disepakati dimaksudkan untuk dapat memberikan ruang kedisiplinan dan komitment bagi semua pihak yang terlibat selama proses pembuatan kapal dan kontrak pembangunan kapal yang baik akan bermanfaat untuk kepentingan bersama.

Ketentuan-ketentuan dalam kontrak pembangunan kapal mulai proses disain proses pembangunan, proses pengawasan, proses supply material dan komponen, proses approval, dan proses penyerahan kapal sangat membutuhkan bantuan interpretative yang jelas, tidak mengambang, atau bermakna ganda. Ketentuan dalam kontrak pembangunan kapal tersebut sangat berguna ketika kontrak pembangunan kapal dirasa kurang jelas dalam pelaksanaannya di lapangan atau ketentuan kontrak dianggap tidak lengkap.

Jangan sampai terjadi kekecewaan dan komplin dari calon pemilik kapal. Bila terjadi kekecewaan maka akan berbuntut pada proses arbritrase. Arbitrase untuk persoalan pembangunan kapal yang bermasalah biasanya biasanya salah satu cara yang ditempuh oleh calon pemilik kapal gunakan menyelesaikan sengketa semua pihak dalam proses pembangunan kapal. Arbitrase dilakukan karena ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Karena kurangnya fleksibilitas diantara semua pihak, kurangnya keahlian dan kompetensi dari pelaksananya (disainer, pekerja galangan, juru las, pengawas, quality control, surveyor, manajemen, pelayanan dll) dan kurang efektifnya biaya yang sudah dikeluarkan dengan progress pembangunan kapal, dll.

Bagi galangan kapal, hati-hati dalam menyanggupi penyelesaian pekerjaan pembangunan kapal. Harus selalu dipertimbangkan secara matang. Galangan kapal biasanya menyanggupi meski pekerjaan sangat risiko, karena ingin mendapatkan order pemesanan kapal. Galangan kapal memnyanggupi memberikan waktu penyelesaian kapal tertentu tanpa perhitungan yang tepat.

Bila hal ini terjadi. dan sampai dengan batas tanggal yang disepakati kapal harus dilakukan delivery kepada pemesan dan tidak bisa terpenuhi, maka konsekuensinya adalah bisa cukup berat. Konsekwensi bisa berupa penurunan harga kontrak kapal yang bisa merugikan galangan, atau konsekwensi bisa dalam bentuk ganti rugi kepada pemesan kapal atau dalam kasus terburuk pemesan kapal bisa melakukan pembatalan kontrak pembangunan kapal. Hal ini harus kita hindari. Gawat bagi galangan kapal. Untuk itu pemerintah harus bisa secara bijaksana untuk melindungi hal ini kepada semua pihak.

Biaya operasional galangan kapal biasanya tergantung pada proses pembayaran yang bertahap yang tergantung pada progress pembangunan kapal (performance bond). Terhambatnya dalam proses pencairan dan pembayaran kontrak pembangunan kapal bisa berdampak pada proses pembangunan kapal itu sendiri oleh galangan dan kerugian bagi pemesan atau pemilik kapal karena installment bank biasanya sudah bisa mulai diberlakukan. Bisa-bisa pemilik atau pemesan kapal dapat mengalami kerugian jika kapal yang dibangun tidak selesai sampai dengan waktu yang telah disepakati. Pemilik kapal yang akan menanggung resikonya terhadap pendanaan.

Meskipun hak untuk membatalkan kontrak pembangunan kapal biasanya merupakan hak dari pemesan atau pemilik kapal. Namun hal ini herus dikompromikan dan dibicarakan secara persuasive. Oleh karena itu galangan kapal tidak bisa berspekulasi dalam hal ini. Pembeli, pemilik atau pemesan kapal diharapkan tidak semaunya untuk membatalkannya. Ini adalah resiko yang akan muncul. Galangan kapal harus dapat mengurangi resiko yang muncul. Galangan kapal setidaknya harus dapat menyebar atau berbagi risiko bila mana situasi keterlambatan pembangunan kapal berada di luar kendalinya. Bila situasi disebut force majeure, galangan kapal bisa meminta diatur kembali atau diperpanjang tanggal jatuh tempo penyerahan kapalnya. Galangan kapal harus menunjukkan dan membuktikan bahwa situasi keterlambatan memang di luar kendalinya dan bahwa langkah-langkah yang diambil dimaksudkan untuk mencegah atau meminimalkan penundaan penyerahan kapal.

Bagi Pembeli, pemilik atau pemesan kapal dan galangan kapal sebaiknya melengkapi dengan perlindungan investasinya untuk biaya pembangunan kapal, karena pemilik kapal dan galangan kapal harus menanggung risiko. Diperlukan asuransi pembangunan kapal mulai dari proses disain sampai penyerahan kapal, termasuk bila timbul situasi keterlambatan penyerahan kapal.

Pihak lain yang juga berkontribusi dalam proses pembangunan kapal adalah supplier dan sub supplier. Supplier dan sub-supplier bisa berkontribusi dan menciptakan dampak dalam penyerahan kapal. supplier harus juga selalu melaporkan bila mana terdapat penundaan pengiriman material, komponen, perpipaan, permesinan dan out-fitting kapal termasuk peralatan navigasi dalam memenuhi target waktu yang harus dipenuhi. Bila tidak, maka supplier dapat menciptakan atau berefek dalam proses penyerahan kapal oleh galangan kapal.

Bila mana terjadi pada barang kapal disupplynya tertunda maka supplier harus bertanggung jawab sesuai dengan nilai barang. Ini juga harus diatur dalam ketentuan kontrak dengan galangan kapal. Fluktuasi dan kenaikan harga barang kapal di pasar juga mempengaruhi proses pembangunan kapal.

Galangan kapal harus selalu dapat mengukur diri secara bijak, terkait dengan biaya tenaga kerjanya dengan menawarkan biaya tenaga kerja yang lebih rendah, galangan harus mempertimbangkan faktor lain seperti organisasi internalnya, manajemen internalnya, efisiensi produksi dan kombinasi faktor-faktor lain yang dapat mengakibatkan masalah serius dalam desain kapal, pembangunan kapal dan penyerahan kapal.

Peningkatan harga komponen, material peralatan dan permesinan kapal sering kurang dipertimbangkan saat perencanaan kapal. ini adalah permasalahan pembangunan kapal. Permasalah tersebut dapat mempengaruhi beberapa Pembangunan kapal bahwa galangan kapal dikemudian hari akan mengalami kerugian yang signifikan atas proyek-proyeknya. Galangan kapal yang meski dikelola secara professional jangan berspekulasi dan sengaja mengabaikan permasalahan tersebut.

Bila terjadi keterlambatan, kadang galangan kapal melakukan tindakan mitigasi dengan menutupnya dengan projek kapal lain yang berpotensi mendapatkan kontrak yang lebih tinggi. Ini yang seharusnya dihindari. Kalau ini terjadi bisa saja pembeli atau pemesan kapal akan membatalkan kontraknya. Berdampak bahwa galangan kapal kemudian berusaha menjual kembali kapal yang sedang dibangunnya ke pasar terbuka dan pembeli lainnya tentunya sangat sulit untuk bisa mendapatkan harga penjualan kapal yang lebih tinggi.

Terakhir, dalam kasus pembatalan kontrak pembangunan kapal di mana kapal tidak dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan, bank biasanya masih memberikan garansi untuk mengamankan pembeli atau pemesan kapal dari investasinya. Pengamanan biasanya dengan memberikan fasilitas bunga yang harus dikembalikan dengan bunga kecil. Namun hal ini harus disepakati sebelumnya dan dipayungi oleh pihak yang berwenang atau pemerintah. Marilah kita semua sebagai masyarakat maritim Indonesia, secara bersama-sama kita membenahi kemaritiman Indonesia, dengan menghindari pengambilan keputusan pembatalan kontrak pembangunan kapal, demi membantu tumbuh kembangnya industri galangan kapal nasional. [Ir. Sjaifuddin Thahir, MSc.]

Share Button

Comments

comments

Translate »