KKP Berikan 312 Dokumen Perizinan Usaha Penangkapan Ikan

KKP Berikan 312 Perizinan Usaha Penangkapan Ikan
KKP Berikan 312 Perizinan Usaha Penangkapan Ikan

| Lautindo | Jakarta | Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyerahkan 312 dokumen perizinan usaha penangkapan ikan kepada para pengusaha. Dokumen perizinan tersebut meliputi Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). KKP Berikan 312 Dokumen Perizinan Usaha Penangkapan Ikan.

Penyerahan dokumen perizinan usaha penangkapan ikan sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercepat proses perizinan. Proses penerbitan dokumen perizinan yang terdiri dari Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) tersebut dapat dilakukan secara online dengan membuka website yang telah disediakan oleh KKP yaitu perizinan.kkp.go.id

“Perizinan online ada website yang bisa dilihat, yang memuat semua prosedurnya. Jika dibenahi semua prosesnya, ini akan bisa mengakselerasi. Mudah-mudahan nanti lima hari bisa selesai,” ungkap Zulficar.

Selain sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, penerbitan dokumen perizinan ini juga tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/Permen-KP/2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan Laut Lepas yang baru saja diterbitkan 20 Juni 2016 lalu.

Sebanyak 312 dokumen perizinan diserahkan secara simbolis oleh Plt Dirjen Perikanan Tangkap, Zulficar Mochtar kepada beberapa perwakilan pengusaha di Kantor KKP, Rabu (22/6). Dokumen tersebut terdiri dari 66 SIUP perubahan dan 246 SIPI/SIKPI dengan rincian SIPI/SIKPI perpanjangan sebanyak 174 dokumen dan SIPI/SIKPI perubahan sebanyak 72 dokumen.

Sementara itu Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan, Saifuddin mengungkapkan bahwa pihaknya akan mempermudah pengusaha dalam memperoleh SIUP, SIPI, dan SIKPI asalkan syarat yang dibutuhkan dapat dilengkapi oleh para pengusaha.

Ia menambahkan, syarat-syarat yang harus dilengkapi bukan hanya berguna untuk KKP dan pengusaha, tetapi juga sebagai transparansi database dan pertanggungjawaban KKP kepada Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kemenkeu dan BPK juga turut mengawasi KKP dalam penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI.

“Pada intinya kami akan memudahkan, tapi untuk database harus ada di tempat kami untuk pertanggungjawaban ke Kemenkeu dan BPK. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk cepat. Oleh karena itu kita saling take and gift. Nanti untuk ke depannya, kalo syaratnya lengkap, 5 hari bisa selesai. Tapi persyaratan yang dibutuhkan harus dilengkapi,” ungkap Saifuddin.

Share Button

Comments

comments

Translate »