Memaknai Konsep Poros Maritim dan Tol Laut

Kika: Direktur BGR Dr. Nofrisel, SE, MM, CSLP bersama Pemred LAUTINDOKika: Direktur BGR Dr. Nofrisel, SE, MM, CSLP bersama Pemred LAUTINDO

Sebuah Catatan Atas Rencana Strategis Pengembangan Sektor Logistik Nasional

(Bagian pertama dari 3 tulisan)

Oleh : BGR Dr. Nofrisel, SE, MM, CSLP*

PENDAHULUAN Hampir sepanjang masa kampanye Pilpres 2014, Konsep Tol Laut yang diutarakan dalam berbagai kesempatan oleh (calon) Presiden Jokowi telah muncul menjadi salah satu isu yang begitu seksi. Konsep ini merupakan bagian dari Rencana Strategis Kabinet Presiden Jokowi, yang secara substansial mengandung pengertian “terkoneksinya armada kapal-kapal besar yang secara reguler berlayar melayani angkutan logistik dari Ujung Barat Indonesia ke Ujung Timur, dan atau sebaliknya”. Konsep ini tentu sangat menarik perhatian komunitas logistik, yang sudah cukup lama merindukan actions nyata untuk perbaikan sektor logistik nasional, yang (mungkin) disikapi secara pro dan kontra. Pro dan kontra ini sangat lumrah, bahkan di antara sesama komunitas logistik nasional pun bisa tidak sependapat, apalagi jika yang memberikan komentar adalah orang-orang yang tidak memiliki latar belakang memadai di bidang logistik, baik sebagai akademisi, business practices ataupun sekedar pengamat. Tulisan singkat ini dimaksudkan untuk memberikan salah satu perspektif bagaimana kira-kira kita memaknai Konsep Tol Laut ini secara proporsional, dengan tujuan utama dapat menjadi salah satu referensi dalam penyusunan kebijakan nasional di sektor logistik di masa depan. Saya terdorong untuk menyusun tulisan kecil ini, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi diskusi-diskusi lanjutan, terutama mengingat sampai setahun masa pemerintahan Presiden Jokowi diskusi tentang “apa itu tol laut” dan “keterkaitannya dengan konsep Poros Maritim Dunia” masih belum usai dan terus menjadi topik diskusi yang hangat di berbagai kalangan. FILOSOFI TRI SAKTI DAN NAWACITA Sebagaimana telah diketahui bersama sewaktu pengumuman kabinet setahun yang lalu, Presiden Jokowi telah memberi label kabinetnya sebagai Kabinet Kerja, yang penamaan ini dilandasi oleh nilai-nilai yang terkadung dalam ”filosifi Tri Sakti”. Filosofi Tri Sakti pertama kali dicetuskan oleh Presiden pertama RI Soekarno pada sebuah pidato tahun 1963, yang intinya adalah bahwa Indonesia harus berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya. Di samping filosofi Tri Sakti, program kerja Kabinet Presiden Jokowi dijabarkan dalam 9 (sembilan) butir program yang disebut dengan Nawacita. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Berikut inti dari 9 (sembilan) program tersebut yang dikutip dari situs www.kpu.go.id :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga. Berdasarkan kedua hal di atas – Filosofi Tri Sakti dan Nawacita, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi berharap dapat merintis jalan perubahan yang signifikan bagi kemajuan bangsa. Khusus untuk pengembangan Konsep Tol Laut dipandang sebagai salah satu manifestasi dari usaha membangun kemandirian ekonomi dan perwujudan dari konsep negara maritim sebagaimana Nawacita butir-1.

*Dr. Nofrisel, SE, MM, CSLP adalah Sekretaris Tim Ahli pada Tim Kerja Sislognas Kemenko Perekonomian RI 2012-2014, Ketua Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Anggota Dewan Penasehat ASPERINDO, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO), dan saat ini menjabat sebagai Direktur Operasi dan Pengembangan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero), Sebuah BUMN Logistik.

Bersambung….
Share Button

Comments

comments

Leave a Reply

Translate »