MENINGKATKAN FREKUENSI KAPAL ANGKUT IKAN HIDUP

Revisi permen KP no.15
Sosialisasi revisi permen KP no.15, dihadiri banyak pengusaha Budi Daya ikan, Pengusaha tangkap dan eksportir ikan hidup (foto:KKP)

|Lautindo|Ekspor|Jakarta| – Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang apabila mengetahui ada peraturan yang kurang tepat, kurang bijaksana, atau tidak tepat sasaran, segera melakukan perbaikan atau perubahan atas peraturan yang sudah dikeluarkannya.

Di kementerian Kelautan dan Perikanan misalnya, Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup dilakukan revisi karena dinilai melemahkan volume hasil budi daya ikan maupun hasil tangkapan nelayan yang dikirim ke Luar Negeri. Dan syukurlah Menteri KP berani merevisi keputusannya demi kelancaran dan perbaikan di masa mendatang.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) melakukan sosialisasi hasil revisi Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Kamis (1/9).

Revisi permen KP no.15 peserta

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto mengatakan, inti dari revisi Permen No. 15 Tahun 2016, terletak pada jumlah pelabuhan muat singgah yang diizinkan bagi kapal pengangkut ikan hidup, frekuensi kapal asing yang masuk ke WPP-RI selama SIKPI berlaku, bobot kapal pengangkut ikan, dan kewenangan penerbitan SIKPI. “Paling besar ukurannya 300 GT bagi ikan hasil tangkap dan 500 GT dari hasil budidaya.” Ujar Slamet.

Peraturan sebelumnya, Kapal pengangkut Hasil Budi daya maksimal  300 GT. Tempat berlabuh kapal ditambah dari hanya  1 titik menjadi 4 yang bisa dipilih para Pengusaha  dari 181 pelabuhan muat singgah yang ada di Indonesia.

Demikian pula  frekuensi operasi kapal angkut naik dari 6 kali menjadi12 kali per tahun. “Tapi tetap ikan tidak boleh ditangkap dengan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan tidak ditangkap di wilayah konservasi,” tegas Slamet. Slamet mengungkapkan, perubahan-perubahan dalam Permen No. 15 Tahun 2016 disesuaikan dengan kesepakatan antara pihak KKP dan pihak pengusaha yang terkait langsung dengan Permen ini.

Dengan adanya Permen ini, pemerintah berharap percepatan dalam program pembangunan di sektor perikanan dapat terus dilakukan. Pemerintah mengingkan para pengusaha di budidaya terus meningkat. Mengingat percepatan dalam program pembangunan di sektor perikanan harus terus diupayakan.

Tujuan diterbitkannya Permen No. 15 Tahun 2016 menuerut  Slamet  adalah untuk kelestarian lingkungan. “Tujuannya adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Dalam Permen itu sudah ada pemisahan antara perikanan budidaya dan tangkap. Yang membedakan adalah asal usul benihnya,” ungkap Slamet. Selain itu, tujuan diterbitkannya Permen No. 15 Tahun 2016 adalah untuk mewujudkan sumber daya ikan yang bertanggung jawab serta mencegah Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI). Dalam Permen No. 15 Tahun 2016, mengatur keberpihakan terhadap lingkungan.

Slamet menambahkan bahwa lingkungan yang tercemar berdampak sangat besar pada perikanan budidaya. Oleh karena itu, sangat penting menerbitkan Permen yang berpihak kepada kelestarian lingkungan. “Saya kira ini merupakan satu langkah yang positif,” tandas Slamet

Mengomentari revisi Peraturan Menteri ini, Wajan Sudja, Ketua Umum ABILINDO menyampaikan kekurangpuasannya. “Tidak ada yang diuntungkan dengan revisi peraturan menteri tersebut.” Tandasnya. Sistem lama sudah teruji. Wajan menunjuk Permen KP no.49 tahun 2014. dimana pelaku perikanan budi daya maupun tangkap saling menguntungkan dengan para pemilik kapal Asing dan Importir. Revisi permen no.15 tetap akan membangkrutkan pengusaha dan bukan membangkitkan. Tambah Wajan.

Berkali-kali dia menyampaikan bahwa hasil budi daya ikan yang melimpah masih akan terus terkendala pengirimannya ke luar negeri dengan pembatasan titik singgah kapal-kapal milik Importir, karena jumlah ikan yang dikumpulkan  masih sangat sedikit. Dan oleh karena itu, kapal-kapal akan singgah di Pelabuhan Malaysia dan Vietnam agar kapal tersebut bisa penuh dan menguntungkan.

“Yang diperlukan oleh pembudidaya Ikan Kerapu adalah, tidak ada pembatasan ukuran kapal, frekwensi muat maupun jumlah titik muat pertrip” tandasnya.

 

 

Share Button

Comments

comments

Translate »