Menko Luhut : Infrastruktur Untuk Rakyat Indonesia

Maritim 06

| LAUTINDO | Maritim | Bali | Menko Maritim Luhut Pandjaitan sebagai Ketua Panitia Nasional pertemuan tahunan IMF-WB mengatakan perbaikan dan pembangunan berbagai infrastruktur di Bali bukan karena Bali menjadi tuan rumah pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia (World Bank/WB). “Perbaikan infrastruktur ini tidak hanya semata karena kita akan menjadi tuan rumah annual meeting IMF-WB, tetapi dipercepat pelaksanaannya. Ajang ini kita manfaatkan untuk memberi keuntungan bagi rakyat Indonesia. Seperti penyelesaian underpass ke Bandara, Tanjung Benoa cruise terminal yang terkatung-katung selama 17 tahun dan pembangunan TPA Suwung yang lama terbengkalai,” kata Menko Luhut. Penjelasan ini disampaikan dalam konferensi pers  usai mengadakan Rapat Koordinasi Nasional kepanitiaan kegiatan tersebut di Nusa Dua, Bali. “Menko Luhut : Infrastruktur Untuk Rakyat Indonesia”.

Menurutnya pembangunan TPA Suwung dan Marina Benoa akan dimulai bulan depan, sedangkan underpass rencananya akan diresmikan pada bulan Agustus 2018. Beberapa infrastruktur ada yang seharusnya selesai pada 2019, tetapi dimajukan menjadi 2018. Menko Luhut mengatakan pada acara yang akan berlangsung pada 9-14 Oktober tahun depan ini, panitia akan menyumbangkan seluruh peralatan yang diguanakan pada acara tersebut kepada tuan rumah, seperti komputer yang akan diberikan kepada sekolah-sekolah. Dalam konferensi pers tersebut Menko Luhut juga mengatakan IMF akan melakukan aksi sosial di Bali.

“IMF mengatakan akan melakukan program CSR nya dengan membersihkan Pura Besakih, Pura Batur, Pasar Sukawati, kemudian satu pura lagi. Mereka juga akan membersihkan pantai dari sampah plastik,” ujar Menko Luhut.

Menko Luhut juga menjawab pertanyaan media mengenai anggaran yang disiapkan pemerintah untuk perhelatan akbar ini, “Anggarannya Rp 868 miliar, Rp 243 miliar yang dikeluarkan untuk membayar hotel para delegasi itu akan dikembalikan ke Indonesia. Jadi praktisnya yang kita keluarkan kira-kira Rp 655 miliar untuk infrastruktur, logistik dan acara-acara budaya,” ujar Menko Luhut. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, anggaran sebesar itu diambil dari APBN tahun 2018 senilai Rp 600 miliar dan dana talangan dari Bank Indonesia Rp 256 miliar.

Dalam Rakor tersebut hadir pula Gubernur BI, Panglima TNI, Kapolda Bali, Gubernur Bali dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Sekretaris IMF Jianhai Lin dan Corporate Secretary Bank Dunia Yvonne Tsikata. [maritim.go.id]

Baca Juga : Wow, Pasar Konstruksi Indonesia Bernilai $136,26 Miliar Pada 2021