Nasib Reklamasi setelah Ahok tidak lagi Gubernur DKI

Lautindo|reklamasi|Jakarta – Sejak masa Kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017, masalah reklamasi sudah menjadi pertentangan antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dengan penantangnya Anies Baswedan.
Ahok, nama beken Basuki menjelaskan kenapa pemda DKI merencanakan reklamasi teluk utara Jakarta berdasarkan peraturan pemerintah tahun 1975, dalam arti pemerintah daerah yang sekarang hanya meneruskan dan memodifikasi sedemikian rupa sehingga sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Jakarta. Ahok juga menjelaskan berbagai kajian yang sudah dilaksanakan sehingga reklamasi itu aman bagi penduduk Jakarta, dan bukan menimbulkan banjir seperti yang banyak dilontarkan oleh para pengkritik reklamasi.
Sebaliknya Anies sangat membela mereka yang menentang kebijakan Ahok termasuk mengatakan bahwa dengan adanya reklamasi, maka aliran sungai-sungai dari daratan akan terhempang pulau-pulau reklamasi dan airnya akan kembali ke daratan dan membanjiri Jakarta.
Setelah Ahok gagal mempertahankan kedudukan sebagai Gubernur, terutama setelah membatalkan naik banding atas perkara penodaan Agama yang membuat majelis hakim memutuskan hukuman 2 tahun penjara, maka masalah reklamasi ini akan semakin rumit.
Beberapa kali Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Kordinator kemaritiman menyampaikan lampu hijau dari Pemerintah Pusat untuk keberlanjutan reklamasi ini, dimana sudah diputuskan oleh pemerintah pusat untuk mengambilalih dari pemda DKI namun berbagai pihak terus mendesak penghentian reklamasi tersbut.
Gubernur terpilih Anies Baswedan beberapa waktu lalu malah berwacana untuk mmemperluas Pelabuhan Tanjung Priok