Negara dengan Laut terpanjang dunia Hanya produsen ikan ke-3 Asean

|Lautindo|Pendidikan|Semarang| – Dalam rangka kunjungan kerja ke wilayah Pesisir utara Pulau Jawa (Tengah), Menteri Kelautan dan Perikanan singgah di ibukota, Semarang dan mengunjungi salah satu kampus yang telah banyak berkontribusi bagi Perikanan dan Kelautan Indonesia, yakni Universitas Diponegoro yang dikenal dengan nama Undip (5/9).

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip sudah sejak lama memiliki laboratorium yang terdapat di sekitar Pantai Kartini, di utara kota ukiran Jepara. Fakultas ini juga memiliki beberapa orang guru besar dan pakar perikanan laut terkemuka seperti Prof. Norma Afiati, M.Sc, PhD.

Dalam kesempatan di daulat oleh Civitas Academika Undip, Susi memaparkan program serta kebijakan bidang kelautan dan perikanan. “Indonesia dengan laut terpanjang di posisi nomor dua di dunia, tapi ekspor hasil lautnya duduk di nomor 3 di Asia Tenggara. Dan ketika saya diberi amanah oleh Presiden menjadi pembantu beliau, hal itu menjadi dasar dan harus ada kebijakan baru.” Ungkap Susi dalam silahturahmi bersama civitas akademisi Universitas Diponegoro di ICT Center, Kampus Tembalang, Semarang.

Langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan memberantas illegal fishing, mendapat dukungan Presiden Joko Widodo. Melalui Perpres No.115 Tahun 2015, maka dibentuklah Satuan Tugas Illegal Fishing / Satgas 115. “Sistem penegakkan hukum satu atap dapat memudahkan kita juga. Dengan satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal, maka kita dapat menekan penangkapan illegal fishing. Sehingga kita dapat mengembalikan kedaulatan kita di laut sendiri”, lanjutnya.

Di hadapan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan akademisi Undip, Susi  mengenang saat-saat pertamanya menjabat sebagai menteri. Ia menjelaskan hal pertama yang dia lakukan setelah dilantik menjadi menteri ialah mengundang beberapa duta besar negara tetangga yang dia nilai nelayannya sering melakukan illegal fishing di laut Indonesia.

“Thailand, Malaysia, Filipina, Tiongkok, termasuk Australia saya ajak makan malam. Dubes Australia sempat tidak terima saat itu karena dikategorikan sebagai negara yang nelayannya melakukan illegal fishing. Tapi saya bilang kenyataannya seperti itu mau tidak mau harus berunding bersama,” papar Susi menggambarkan.

Susi menjelaskan, sesuai dengan perundang-undangan,  Indonesia berhak menenggelamkan kapal nelayan yang melakukan illegal fishing. Dengan penjelasan itu, dan setelah itu dipahami, eksekusi terhadap kapal-kapal yang tertangkap pun dilakukan.

Ketua Senat Akademik Undip, Prof Sunarso, membuat kejutan dengan menawarkan pemberian gelar Doktor Honoris Causa (HC) kepada Susi Pujiastuti. “Gelar Doktor sangat pantas disandang oleh Ibu Susi, melalui sepak terjangnya terutama setelah menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.” Prof. Sunarso menguatkan argumentasinya.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perguruan Tinggi, maka “Untuk bisa mendapat gelar Doktor Honoris Causa harus diawali dengan usulan, dalam hal ini Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, kemudian diantara persyaratan yang mesti disampaikan adalah ada kesediaan keterangan tertulis dari beliau yang akan dianugerahi gelar”, ujar Sunarso.

Di lain sisi, Rektor Undip Prof. Yos Johan Utama menjelaskan pemberian gelar kepada Susi Pudjiastuti sifatnya masih usulan. “Hari ini utamanya kita mendengarkan kebijakan beliau terlebih dahulu, Proses pengajuan gelar akan kita lalui bersama nantinya,” pungkasnya.

Comments

comments

Translate »