Nelayan Mendapat Bantuan Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan

lautindo rr3

Menko Kemaritiman dan SDM Rizal Ramli menyerahkan BPJS Ketenagakerjaan kepada

1000 orang Nelayan di Banyuwangi

Jakarta (Lautindo). Seakan menjawab tanda tanya dikalangan Masyarakat Perikanan yang menganggap Rizal Ramli tidak mau berdialog dengan Nelayan, dan menanyakan kesejahteraan para penangkap ikan negeri ini,  Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli didampingi oleh Deputi IV Bidang Koordinasi SDM, Iptek, dan Budaya Maritim, Safri Burhanudin, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Narmoko Prasmadji, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan, Nilanto Perbowo dan para staf khusus Kemenko Maritim dan Sumber Daya melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi, Jawa Timur (9/4). Pada acara ini, Menko Rizal Ramli juga didampingi oleh Bupati Banyuwangi, Abdulllah Azwar Anas dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto.

Agenda kunjungan kerja Menko Rizal di Banyuwangi ini antara lain, membuka Festival Kuliner Sego Cawuk 2016, penyerahan bantuan perlindungan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan kepada 1000 Nelayan Muncar, dan blusukan ke Pasar Ikan Tradisional Muncar, Banyuwangi.

lautindo RR1 lautindo RR2

Menko Kemaritiman Rizal Ramli didampingi Bupati Banyuwangi dan beberapa orang Dirjen dilingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan blusukan di Pasar Ikan Tradisionil Banyuwangi.

1000 Nelayan Muncar mendapatkan bantuan perlindungan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dengan 2 program yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

“Untuk JKK, saudara-saudara kita mulai berangkat melaut sampai pulang ke rumah jika amit-amit ada kecelakaan, musibah, dan harus dirawat di Rumah Sakit, BPJS akan membiayai sampai sembuh tanpa limit dan tanpa batas. Itulah bentuk kehadiran negara terhadap para pekerja” demikian penjelasan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto dalam sambutannya,

Kemudian untuk JKM, menurut Agus, BPJS akan memberikan santunan kematian ahli waris, dan beasiswa kepada anak nelayan sampai umur 24 tahun.

Penyerahan bantuan jaminan sosial ini diserahkan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, kepada Menko Maritim Rizal Ramli, yang kemudian menyerahkannya kepada  para nelayan Muncar, di Pelabuhan Perikanan Muncar, Banyuwangi.

Dalam sambutannya, Rizal Ramli mengakui keberhasilan Indonesia yang sudah bisa berperang melawan aksi Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing. Namun, menurut Rizal Indonesia harus bisa melakukan yang lebih dari itu karena ada 16 Juta nelayan dan keluarganya yang masih sangat miskin.

Rizal mengatakan beberapa hal yang akan diterapkan oleh Indonesia untuk kesejahteraan nelayan dan keluarganya yaitu dengan pemberian alat tangkap ikan, pengadaan 3500 kapal untuk nelayan, dan pembukaan beberapa pelabuhan perikanan baru agar nelayan bisa ekspor langsung hasil tangkapannya.

“Ini akan membantu harga ikan, dan supaya nelayan jualannya bagus”, pungkas Rizal.

Sementara itu Sekjen Asosiasi Budi Daya Ikan Laut Indonesia (ABILINDO) Wajan Sudja menyampaikan betapa menyedihkannya nasib para pembudidaya ikan kerapu dewasa ini, dimana ikan yang dibudidayakan tidak lagi bisa langsung diambil oleh Kapal pengimpor yang berasal dari Hongkong yang menjadi basis terkuat pemasaran ikan Kerapu. Keputusan Menteri KKP melindungi kedaulatan Laut Indonesia, dengan membangun dan menempatkan bisnis ini sebagai port to port masih dianggap menaikkan biaya karena ikan hidup akan dikirim dari sentra ke Pelabuhan yang ditunjuk, dimana kapal importir sanda, baru dilakukan pemindahan. Dikhawatirkan oleh Wajan, karena Kerapu cukup rentan perpindahan kapal. Akan banyak ikan mati karena pemindahan ikan-ikan tersebut. Tentu saja menjadi tugas para pakar perikanan dan teknologi membuat alat untuk meminimalkan kematian tersebut. Nelayan lebih tertarik janji Rizal Ramli untuk membangun pelabuhan perikanan baru agar bisa langsung ekspor. Namun akan bertentangan dengan Peraturan Menteri yang melarang kapal Asing masuk ke pelosok.

Dari Bali para petani Lobster yang diwakili Arsana Y I Ketut juga mengeluhkan pelarangan ekspor Lobster ukuran 100 gram ke atas, karena pasar luar negeri masih sangat menyukai. Sehingga aturan  ekspor Lobster hanya diperbolehkan yang 200 gram ke atas dianggap berlebihan. Arsana mencatat nilai ekspor lobster 100 gram Up sebesar Rp.1,183 M setiap bulannya. Lalu dengan pelarangan ekspor yang 100 gram, nilai ekspor tinggal Rp.83 juta.

Penolakan di lapangan terhadap berbagai kebijakan yang disatu segi diyakini pemerintah untuk menyelamatkan hasil laut Indonesia dan juga mensejahterakan Nelayan, namun di pihak lain dianggap mengurangi bahkan mematikan mata pencaharian nelayan sangat perlu dibarengi dialog-diakog.

Sebagaimana diketahui dari RAPBN Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2016, direncanakan untuk pendadaan 1020 kapal penangkap ikan ukuran di bawah 5GT, 1020 kapal ukuran 5-10 GT, dan 1000 kapal ukuran 10GT. Selanjutnya 250 kapal ukuran 20 GT, 30 kapal ukuran 30 GT dan 7 kapal angkut.

Ada kekhawatiran di kalangan masyarakat perikanan terhadap kapal-kapal ukuran kecil yang direncanakan. Apakah ukuran 10 GT akan mampu menahan keganasan Ombak? Tentu saja, pakar kapal di lingkungan KKP sudah memperhitungkan tingkat keselamatan kapal-kapal yang direncanakan tersebut.(dh)

Share Button

Comments

comments

Translate »