Kemenko Maritim; NTT Berpotensi Besar Dalam Mendukung Swasembada Garam 2020

 

Petambak Garam
Petambak Garam

| LAUTINDO | Maritim | Kupang | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Kedeputian Koordinasi Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa melaksanakan Rapat Koordinasi Progres Ekstensifikasi Lahan Garam serta Rencana Pembangunan Pilot Project Garam Industri di Provinsi NTT, Kupang. Rapat ini dipimpin oleh Sekretaris Deputi (Sesdep) Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Maritim, Tito Setiawan. “Kemenko Maritim; NTT Berpotensi Besar Dalam Mendukung Swasembada Garam 2020”.

Dalam Rapat, Tito mengungkapkan bahwa Nusa Tenggara Timur (NTT) mempunyai potensi besar untuk memaksimalkan lahan guna mendukung swasembada garam tahun 2020.

“Kami mendorong ekstensifikasi lahan garam untuk menuju swasembada garam tahun 2020, untuk NTT ini sendiri kami dari Kemenko Maritim melihat ada potensi besar sebagai penghasil garam, sehingga mari kita maksimalkan pengelolaan garam di sini,” kata Sesdep Tito di lokasi rapat.

Oleh sebab itu, Sesdep Tito yang juga merupakan Plh. Asisten Deputi Koordinasi Bidang Mineral, Energi, dan Nonkonvensional Kemenko Mariti ini mengajak beberapa instansi terkait baik pemerintah pusat, kabupaten, provinsi serta perusahan-perusahaan, melaporkan progres yang dicapai dan membahas apa saja kendala yang dihadapi untuk segera ditindaklanjuti.

“Seperti beberapa perusahaan mulai bergerak, tetapi lahan tidak signifikan, oleh karena itu, kami ke sini ingin mengetahui gambaran apa saja yang telah diselesaikan misal dari pengembang baik berupa izin dan permasalahan lainnya, sehingga dapat segera diselesaikan dan segera dilaporkan ke Pak Menko Maritim,” jelasnya.

Untuk laporan-laporan tersebut, lanjut Tito, akan dilakukan evaluasi, kemudian dilakukan progres/ tahap selanjutnya.

“Sehingga akhir Desember ini, diharapkan program ekstensifikasi lahan garam ini tercapai dan sukses. Jika ada kendala, informasikan ke kami, sehingga kami bisa menindaklanjuti demi swasembada garam,” ujarnya.

“Seperti salah satunya kemarin saya mengobrol dengan Bupati Nagakeo (Elias Djo), setelah penindaklanjutan progres, dia bilang penghasilan di sana meningkat, anak-anak bisa bersekolah dengan baik, air juga sudah tidak terlalu menjadi masalah, dan sebagainya. Nah mudah-mudahan cerita sukses itu bisa ditularkan untuk memajukan daerah lainnya,” ungkapnya.

Dalam rapat ini, hadir pula beberapa Bupati yang menyampaikan progres dan kendala yang dihadapi dalam program ekstensifikasi lahan di daerahnya masing-masing yang harus segera ditindaklanjuti, salah satunya mengenai izin lahan. Seperti Bupati Timor Tengah Utara (TTU) Raymundus Sau Fernandes yang menyampaikan bahwa potensi usaha garam di TTU lebih dari 1000 Ha, namun ada beberapa izin lahan yang masih bermasalah.

“Kami di TTU siap membantu dan memfasilitasi kepentingan pembangunan tingkat bawah, tapi masalah izin lahan ini terlalu lama, kami butuh eksen bukan sekedar diskusi. Pemerintah pusat, Kabupaten, Provinsi jangan ada yang menghambat perizinan, kami menunggu karena kewenangan ada di Pemerintah Pusat di Jakarta,” jelas Bupati Timor Tengah Utara (TTU) Raymundus Sau Fernandes

Selain perizinan lahan, Bupati Nagakeo juga membahas mengenai permohonan izin HPL yang prosesnya sudah di Kanwil ATR Provinsi NTT untuk diserahkan ke Pusat.

Menanggapi hal tersebut, Sesdep Tito meminta agar berkas kelengkapan perizinan lahan tersebut segera disampaikan ke Kementerian ATR/BPN, dengan tembusan ke Menko Kemaritiman untuk segera ditindaklanjuti. “Saya minta berkasnya segera dikirim ke pusat, kalau mau bisa saya sendiri yang bawa berkasnya ke Jakarta dan saya laporkan ke Pak Menko, kemudian kami menunggu arahan beliau selanjutnya. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya NTT,” pungkas Sesdep Tito.

Share Button

Comments

comments

Translate »