Realisasi Pembangunan Pembangkit Listrik 35 GW dalam Mendukung Pertumbuhan Industri Nasional

ESDM Listrik

| LAUTINDO | Energi | Jakarta | Program pemerintah untuk melistriki penjuru negeri terus berjalan, salah satunya adalah program 35.000 Mega Watt (35 GW) yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik tetapi juga mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Pembangunan pembangkit listrik 35 GW (Giga Watt ) tersebut telah disepakati dengan rincian 10 GW dibangun PLN dan 25 GW oleh IPP. “Realisasi Pembangunan Pembangkit Listrik 35 GW dalam Mendukung Pertumbuhan Industri Nasional”.

“Kalau kita lihat kemajuan dari progress program 35 GW, kita optimis untuk tahun-tahun berikutnya penambahannya cukup besar,” jelas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Andy Noorsaman Someng, dalam pemaparan capaian Subsektor Ketenagalistrikan bulan lalu di Jakarta.

Apa yang disampaikan Andy ditanggapi positif oleh pengamat energi Fahmi Radhi dan Iwa Garniwa dalam diskusi di Cikini, Jakarta (1/2) . Hadir pula dalam diskusi Anggota Dewan Energi Nasional, Tumiran. Secara khusus Fahmi Radhi menyoal realisasi 35 GW sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi dalam mendukung pertumbuhan industri nasional.

“Proyek 35 GW harus direalisasikan sebagai kebutuhan serta agar industri tumbuh, karena industri tidak akan tumbuh, apabila tidak ada listrik, komitmen ini diperlukan agar kedepannya pertumbuhan ekonomi tidak stuck, bisa naik terus,” ujar Fahmi.

Sementara itu Iwa menuturkan kebutuhan energi untuk pembangkitan tenaga listrik perlu dikelola dengan tepat, salah satunya batubara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). “Listrik tidak dapat dipungkiri menjadi produk yang strategis dan tidak dapat digantikan. Saat beroperasi, program 35 GW yang sebagian besar PLTU batubara nantinya membutuhkan paling tidak 1,5 kali lebih banyak dibandingkan sekarang,” tutur Iwa.

Dalam rangka mendukung percepatan proyek 35 GW tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan beberapa upaya untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, dengan menerbitkan beberapa peraturan yaitu: Permen ESDM No. 10/2017 jo. Permen ESDM No. 49/2017 tentang Pokok- Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik; Permen ESDM No. 19/2017 tentang Pemanfaatan Batubara untuk Pembangkit listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (Excess Power); Permen ESDM No. 45/2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik; dan Permen ESDM No. 50/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Selain mempermudah investasi, pemerintah juga berupaya agar harga listrik juga terjangkau. Upaya ini sejalan dengan semangat energi berkeadilan, bahwa listrik dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah akan terus berupaya untuk memenuhi ketersediaan listrik ke 10 ribu desa yang ketersediaan listriknya kurang, melalui pemerataan jaringan listrik. Di samping itu bagi 2.519 desa yang sama sekali belum tersedia jaringan listrik akan dilakukan pemasangan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) yang ditargetkan akan selesai tahun 2018.

Share Button

Comments

comments

Translate »