PEMERINTAH SEPAKATI BADAN OTORITA DANAU TOBA BERBENTUK BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

Duo Menko
Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan bersama Menko Kemaritiman Rizal Ramli

Jakarta – Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menegaskan bahwa pemerintah sepakat untuk mempercepat proses terkait pengembangan badan otorita Danau Toba kemarin. Keputusan ini diambil usai rapat koordinasi dengan Kemenko Bidang Kemaritiman, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Perwakilan Kemen PUPR Hermanto Dardak, Deputi Kelembagaan Kemen PAN & RB, Deputi Maritim Sekretariat Kabinet, Kemendagri dan pemerintah daerah dari 7 wilayah yang terdampak pengembangan Danau Toba di Ruang Rapat Kemenko Bidang Kemaritiman, Kamis (10/03).

“Semua harus dipercepat karena memang presiden mengatakan bahwa tahun ini tahun percepatan jadi jangan lagi membahas sesuatu itu terlalu bertele-tele ikutin pola lama yang bikin ribet,” tegas Menko Rizal. Dalam rapat tersebut, beliau mengingatkan agar aturan terkait pengembangan Badan Otorita Danau Toba dibuat se-efisien dan sederhana mungkin.

Di dalam rakor tersebut, juga dibicarakan hal-hal yang menjadi dasar pengajuan rancangan Peraturan Presiden yang akan ditanda-tangani oleh Presiden Jokowi tentang pembentukan badan otorita. “Wilayah dan zona yang ditetapkan untuk pengembangan Toba sebanyak 500 hektar, tetapi tadi beberapa bupati menawarkan untuk menyerahkan ada yang 100 hektar, 50 hektar, tanah-tanah di bawah bupati itu ke badan otorita,” beber Menko Rizal. Hal lain, terkait perizinan lokasi akan segera diselesaikan oleh BPN. Target waktunya adalah satu minggu. Alasan percepatan perizinan itu menurut Menko Rizal , agar kelak Badan Otorita ini memiliki kawasan yang riil, tanah yang dilengkapi dengan undang-undang dan peraturan yang memadai.

Hal penting lainnya, Badan Otorita Danau Toba dibentuk tidak seperti pengelolaan lembaga pemerintah. “Kita inginnya lembaga ini dikelola secara professional tapi transparan dan akuntabel oleh karena itu bentuknya nanti dipilih BLU (Badan Layanan Umum) yang akan diaudit secara berkala oleh top five accounting firm,” disampaikan Menko Rizal. Sedangkan mengenai siapa pengelolanya, Menko Rizal mengungkapkan akan dipilih dari kalangan professional dengan remunerasi yang kompetitif supaya ketika mengambil keputusan bisa cepat. “Nanti bentuknya dari umum atau PNS/ASN yang ditunjuk,” tambahnya.

Menurut Menko Rizal Ramli, Badan Otorita yang berbentuk BLU dapat fleksibel untuk mencari financing sendiri, dapat menerima pinjaman dan asetnya dapat dilimpahkan. Agar bisa mengelola Danau Toba secara komprehensif dan tuntas, badan otorita yang dibentuk akan melaksanakan tugas selama kurun 25 tahun dan bisa diperpanjang bila pemerintahan berikutnya ingin memperpanjang.

Sehubungan dengan keterlibatan para bupati dan pimpinan daerah, Menko Rizal menjelaskan bahwa mereka akan dilibatkan sebagai advisor yang akan dimintai pendapat dan saran-saran pada saat rancangan pembangunan fisik, strategi yang dibahas setiap tahun. Setelah itu, rancangan mereka akan dieksekusi oleh Badan Otorita.

Sedangkan dari segi pembiayaan, Menko Rizal mengungkapkan adanya kemungkinan funding dari World Bank sebesar US$ 500 juta untuk modal pengembangan awal. “Untuk pembiayaan infrastruktur sebagian akan dibebankan dari APBN tahun ini dan tahun depan, tapi sebagian akan dibiayai dari loan bebarapa lembaga internasional,” lanjutnya.

 

Sumber : Humas Kemenko Kemaritiman

Share Button

Comments

comments

Leave a Reply

Translate »