Pendidikan Vokasi Kemaritiman jadi Perhatian Menko Luhut

| LAUTINDO | Maritim | Makassar | Pendidikan vokasi kelautan ini menjadi perhatian Kemenko Kemaritiman karena pengelolaan SDM kelautan merupakan salah satu pilar Kebijakan Kelautan Indonesia sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017. Bahkan pasal 7 peraturan tersebut secara khusus memberikan tanggung jawab kepada Menko Kemaritiman untuk melaporkan pelaksanaannya secara terintegrasi kepada Presiden, setelah berkoordinasi dengan lintas Menteri Koordinator. “Pendidikan Vokasi Kemaritiman jadi Perhatian Menko Luhut”.

Dalam kunjungan kerja ke Sekolah Pelayaran di Makassar,  Menko Luhut menjelaskan bahwa joint resource bisa menjadi solusi sementara terkait mahalnya pengadaan peralatan simulator yang bisa mencapai harga Rp 7 – 9 milyar perunit.

“Tinggal nantinya kita hitung bagaimana tahapnya membuat (program joint resource) ini supaya bisa berjalan. Jadi nantinya bisa sharing. Misalnya bagaimana soal simulator agar tidak perlu ada di tiap sekolah, tapi mungkin hanya di beberapa sekolah saja,” jelas Menko Luhut.

Selain itu, setiap Menteri Kabinet Kerja, Kepala BNSP, dan 34 Gubernur wajib menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.

Share Button

Comments

comments

Translate »