Pengembangan Potensi Maritim dan Pariwisata

Museum Kereta Api, Ambarawa
Museum Kereta Api, Ambarawa

| Lautindo | Maritim | Pariwisata | Sebagai negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan, serta negara bergaris pantai terpanjang di dunia, Indonesia memiliki potensi yang besar sebagai poros maritim di dunia, termasuk sektor wisata maritim. Hal ini disampaikan Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, dalam diskusi publik hari Jumat, 12 Agustus 2016, di Batam. Diskusi membahas mengenai strategi kebijakan pengembangan wilayah di sektor maritim dan pariwisata. Bertindak sebagai pembicara adalah Gubernur BI, Menteri Koordinator Bidang Maritim, Menteri Pariwisata, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kepala BP Batam. Dalam diskusi tersebut, Gubernur Kepulauan Riau berperan sebagai moderator. “Pengembangan Potensi Maritim dan Pariwisata”.

 
Dalam sambutannya, Gubernur BI menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh ekonomi di daerah. Ke depan Indonesia harus mampu tumbuh kuat, seimbang, berkesinambungan, dan inklusif. Untuk itu, reformasi perlu dilakukan di berbagai sektor, bukan hanya fiskal namun juga moneter dan struktural. Di bidang reformasi struktural, penguatan sektor riil menjadi kunci. Salah satunya adalah penguatan daya saing di bidang kemaritiman dan pariwisata. Gubernur BI lebih lanjut menyampaikan beberapa potensi maritim Indonesia yang dapat dikembangkan, yaitu antara lain dalam bidang wisata maritim, perikanan, migas/energi, serta industri manufaktur dan galangan kapal. Namun masih terdapat beberapa tantangan, termasuk infrastruktur pendukung serta sumber daya alam yang belum memadai. Untuk itu, kerja sama dan keseriusan semua pihak sangat diperlukan.
 
Sejalan dengan itu, menteri Koordinator Bidang Maritim, Luhut B. Pandjaitan, menyatakan pentingnya membuat industri maritim Indonesia kompetitif dengan negara lain. Untuk itu, masih banyak masalah yang perlu diselesaikan, antara lain masalah konektivitas antardaerah. Dalam pengembangan maritim tersebut, kerja sama serta integrasi antara berbagai sektor harus dilakukan. Masalah pada sektor-sektor pendukung seperti perizinan, tanah, dan lain-lain perlu ditangani secara terbuka. Hal ini dapat dilakukan bila masing-masing sektor menghilangkan ego dan bekerja untuk kepentingan negara.
 
Sementara Menteri Pariwisata, Arief Yahya, menyampaikan potensi Indonesia yang besar di sektor pariwisata, baik dari sisi ukuran, pertumbuhan, maupun dampaknya. Sektor pariwisata adalah sektor yang paling murah dan mudah untuk dikembangkan. Pengembangan sektor pariwisata dapat memberi sumbangan yang berarti kepada PDB, cadangan devisa, dan lapangan kerja. Selain itu, industri pariwisata pun merupakan industri yang berkelanjutan (sustainable). Untuk itu, perlu alokasi dana yang memadai untuk pengembangan sektor pariwisata.
Untuk mendukung pengembangan maritim dan pariwisata, perlu sumber daya manusia yang memadai. Untuk itulah, reformasi birokrasi harus dilakukan. Demikian dinyatakan Menteri PAN RB, Asman Abnur. Reformasi birokrasi memungkinkan didapatkannya kemudahan dalam pengembangan berbagai sektor industri yang diperlukan, serta pelayanan publik yang baik.