promosyon promosyon powerbank http://mrnreklam.com.tr promosyon powerbank promosyon promosyon powerbank promosyon promosyon powerbank promosyon promosyon powerbank promosyon Penyerahan Kapal Ikan Tiongkok kepada Argentina – LAUTINDO

Penyerahan Kapal Ikan Tiongkok kepada Argentina

KRONOLOGIS PENGEJARAN KAPAL HUA LI 8

Pada tanggal 20 April 2016, Satgas 115 menerima informasi dari kantor pusat INTERPOL mengenai HUA LI 8 yang sedang berlayar menuju wilayah perairan Indonesia. Di dalam informasi tersebut, dicantumkan pula Purple Notice INTERPOL yang menyatakan bahwa HUA LI 8 adalah kapal berbendera Tiongkok yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Argentina.
Berdasarkan putusan pengadilan No. 596 tangal 23 April 2016 yang dikeluarkan oleh Federal Tribunal of First Instance of the city of Comodoro Rivadavia pada kasus HUA LI 8 dengan nomor FCR 1142/201, Argentina meminta Indonesia untuk melakukan penahanan dan penggeledahan terhadap HUA LI 8.
Pada tanggal 25 April 2016, Federal Tribunal of First Instance of the city of Comodoro Rivadavia mengeluarkan putusan berikutnya pada kasus HUA LI 8, yang pada intinya meminta bantuan Indonesia untuk melakukan penahanan, penggeledahan dan penyelidikan terhadap HUA LI 8.

Sebagai negara yang memiliki komitmen kuat dalam memberantas illegal fishing, Indonesia melalui Satgas 115 melakukan koordinasi dengan seluruh unsur yang tergabung dalam Satgas 115, termasuk TNI AL dan BAKAMLA untuk melakukan pengejaran terhadap HUA LI 8, dengan berpedoman pada Purple Notice INTERPOL dan informasi intelijen Puskodal Satgas 115. Pada tanggal 22 April 2016, HUA LI 8 berhasil diamankan oleh TNI AL dan dikawal menuju dermaga Lantamal I Belawan, Sumatera Utara.
Berdasarkan Pasal 69 ayat (3) UU Perikanan, penyidik, termasuk TNI AL dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.

Pemeriksaan kapal HUA LI 8 yang dilakukan oleh TNI AL tersebut juga didasarkan pada Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. Pasal 13-14 UU ZEEI. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 73 ayat (1) UNCLOS yang menyatakan bahwa, The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this Convention.” Dengan demikian, tindakan TNI AL yang menaiki dan menggeledah (board and inspect) kapal HUA LI 8 telah sesuai dengan UU Perikanan, UU ZEEI, KUHAP dan UNCLOS.

PEMERIKSAAN (INVESTIGATION) DI DERMAGA LANTAMAL I BELAWAN

Penyidik TNI AL pada Lantamal 1 Belawan telah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh ABK, penahanan dokumen kapal dan dokumen identitas seluruh ABK HUA LI 8. Bersamaan dengan pemeriksaan ini pula, TNI AL telah merawat 1 ABK Cina yang terluka akibat luka tembak di betis kaki sebelah kanan, atas nama Chen Zhang, di Rumah Sakit TNI AL Belawan. Menurut keterangan ABK dimaksud, luka tersebut diperoleh saat peristiwa pengejaran kapal HUA LI 8 di ZEE Argentina oleh coast guard Argentina. Tindakan pemeriksaan ini telah sesuai dengan aturan penyidikan TNI AL dan kewenangan penyidik yang tercantum dalam Pasal 73A UU Perikanan. Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI), sehingga penyidikan tidak menetapkan tersangka sehubungan dengan penangkapan ini.

PENYERAHAN KAPAL HUA LI 8 KEPADA PEMERINTAH ARGENTINA

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf (b) UU ZEEI, batas waktu penyerahan kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di ZEEI kepada pelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut adalah 7 (tujuh) hari. Jumat, 29 April 2016, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Komandan Satgas 115, menyerahkan kapal, ABK, beserta barang bukti lainnya kepada Pemerintah Argentina yang diwakili oleh Dubes Argentina untuk Indonesia dan Interpol guna keperluan penyelidikan lanjutan yang akan dilakukan oleh Argentina. Melalui penyerahan tersebut, Pemerintah Indonesia telah melepaskan tanggung jawab segala tanggung jawab hukum terkait dengan penanganan kapal HUA LI 8. Dengan demikian, Indonesia telah menjalankan perannya sebagai bagian dari kerjasama internasional dalam mendukung pemberantasan IUUF secara global.
Pemerintah Indonesia tidak berkeberatan memfasilitasi pemberangkatan kapal HUA LI 8 untuk kembali ke Tiongkok, apabila Pemerintah Argentina dan Interpol menginginkannya.

PENANGANAN DUGAAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PADA KAPAL HUA LI 8

Berdasarkan temuan awal penyidik, terdapat indikasi praktik human trafficking terhadap 4 (empat) orang ABK berkewarganegaraan Indonesia yang bekerja di atas kapal HUA LI 8. Pemerintah Indonesia akan bekerjasama dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk melakukan investigasi human trafficking tersebut. Kerjasama internasional oleh Indonesia dilaksanakan berdasarkan Pasal 59 UU TPPO dan aturan internasional yang berlaku di ketiga negara, yaitu UNTOC beserta dengan aneksnya (Annex II: Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the UNTOC dan Annex III: Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the UNTOC).
Sebagai langkah tindak lanjut, Pemerintah Indonesia meminta Pemerintah Tiongkok untuk memberikan data ABK Indonesia yang bekerja pada seluruh kapal perikanan Tiongkok, dan memastikan bahwa ABK Indonesia tersebut tidak menjadi korban perdagangan orang maupun perbudakan modern, serta bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya

Share Button

Comments

comments

Translate »