Peraturan Presiden No.44 tahun 2016, Laut Masa Depan Indonesia

|Lautindo|Perikanan|Jakarta| – Kecanggihan alat-alat telekomunikasi dewasa ini ternyata memunculkan ketidaknyamanan di kalangan pemerintahan. Pernyataan seorang menteri Susi Pujiastuti umpamanya dimintakan tanggapan dari Menteri kordinator Maritim, ternyata bisa menjadi kontra produktif karena yang diberitakan di Media massa dan media sosial adalah justru perbedaan antara Menteri Kordinator dan Menteri di bawahnya.

“Baru sekali ini seorang menteri menantang Menko atau bahkan Presiden” demikian terbaca di  komunikasi group Media-Asosiasi-Akademisi  Perikanan ketika ada berita pernyataan Susi yang siap mundur apabila Asing diperbolehkan menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia.

Susi memang menyampaikan kepada media bahwa dia akan mempertaruhkan apa pun untuk mempertahankan kedaulatan laut Indonesia dari penjarahan kapal-kapal penangkap ikan Asing, sedangkan Luhut bersedia menegosiasikan perubahan Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2016 agar Kapal-kapal Penangkap Ikan dari Negara lain bisa beroperasi di Natuna.

Alasan yang dikemukakan Susi adalah kemalangan yang diderita Nelayan Indonesia yang jumlahnya semakin menyusut karena kesulitan mendapatkan ikan dikarenakan merajalelanya penangkapan ikan yang dilakukan dengan berbagai jenis alat tangkap dan juga bobot kapal yang tidak tertata baik.

Ketika Susi yang memulai pekerjaan sebagai pengumpul Ikan di daerah nelayan di Pangandaran, serta mengalami jatuh bangunnya perikanan di Nusantara, mengetahui berbagai trik penangkapan dan perdagangan kekayaan laut ini  dipercayakan menjadi menteri Kelautan dan Perikanan oleh Presiden Jokowi, maka mulailah dia memagari kekayaan dan kedaulatan Indonesia sebagai Negara yang memiliki laut terluas kedua di dunia melalui beberapa Peraturan Menteri antara lain dengan melarang kapal di atas 30 GT beroperasi di perairan 12 mil. Juga melarang beroperasinya kapal cantrang yang dinilai membahayakan perikanan berkelanjutan sebab juga menjaring anak-anak ikan. Lalu Menteri Susi pun melarang kapal-kapal ikan milik asing termasuk yang dibaliknamakan (ex asing) beroperasi disini. “Bayangkan selama puluhan tahun ini, kapal yang diijinkan menangkap ikan di perairan kita hanya 1.300 kapal. Akan tetapi Kapal yang beroperasi lebih dari 10.000 kapal. ” demikian Susi dihadapan media minggu lalu. Jadi apa lagi yang tersisa bagi nelayan Indonesia?

Sebagai pelaku usaha perikanan, Susi masih sempat mengalami limpahan ikan dan Udang. Namun dengan diberikannya ijin penangkapan Ikan oleh Asing yang memiliki bobot kapal hingga ribuan GT dan dengan perlatan tangkap (Jaring) yang ribuan meter, perikanan Indonesia semakin parah. Para Nelayan pun terpaksa berlayar semakin jauh, karena tidak ada benih yang tersisa menggantikan Ikan dan Udang yang ditangkap secara semberono. Belum lagi mereka yang menggunakan bom terutama yang ingin mengambil Coral.

“Salah satu bukti merosotnya kemampuan ekspor kita adalah tutup atau bangkrutnya 115 eksportir ikan hingga tahun 2014” Kata Menteri Susi.

Melalui berbagai peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, terutama dengan penangkapan dan pemusnahan kapal Illegal Fishing, maka stok ikan di perairan Indonesia kembali pulih. Ikan Cakalang yang diekspor ke pasar ikan Tokyo, yang merupakan Pasar Ikan terbesar Dunia sudah masuk 10 besar. Susi optimis bahwa Indonesia sebagai pemilik laut kedua terbesar dunia akan masuk ke peringkat 3 eksportir ikan dunia. Pemerintah pun menganggarkan pemberian kapal-kapal ikan ukuran 5GT, 10 GT dan 15GT kepada para Nelayan yang tidak perlu lagi mempertaruhkan nyawa berlayar jauh karena ikan sudah banyak di pesisir. Direncanakan pula membangun rumpon di pesisir dengan menenggelamkan kapal illegal fishing yang ditangkap, sehingga semakin berkembang ikan di pesisir. Dan untuk itulah dia mati-matian mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar Perikanan Tangkap 100% dilakukan oleh Perusahaan dan Nelayan Indonesia.

Menko Luhut bersama tim Kemenko maritim  melihat potensi laut Natuna yang menjadi berlimpah akibat moratorium yang dilakukan Susi. Kapal penangkap Ikan yang dimiliki perusahaan Indonesia dinilai belum cukup banyak untuk memanen ikan yang berlimpah. Padahal Menko Maritim sebelumnya (Rizal Ramli) sudah memutuskan agar 400 kapal eks cangkrang dari Pesisir utara pulau Jawa berukuran di atas 30 GT diundang untuk memanen ikan di Natuna. Fasilitas akan dibangun sehingga Natuna akan menjadi pasar nomor 2 terbesar dunia setelah Tokyo.

Rizal Ramli untuk Natuna
Rizal Ramli beberapa minggu sebelum diganti Luhut, memaparkan rencana pemberdayaan Natuna di kantor KKP (foto:SiAtasBarita)

Secara spesifik Rizal Ramli menjanjikan Nelayan Pesisir Utara Jawa nantinya akan bisa pulang naik pesawat sekali sebulan atau sekali 2 minggu. Fasilitas bandara akan segera dibangun, demikian pula Pasar ikan terbesar kedua setelah Tokyo.

Kemampuan pengolahan dan budi daya perikanan yang justru dikhawatirkan oleh Menteri Susi. Oleh karena itulah di dalam Peraturan Presiden nomor 44 tersebut bidang ini dibuka untuk PMA baik 100% mau pun join venture dengan pengusaha Indonesia. Wajan Sudja, ketua umum Abilio menyampaikan kepada Lautindo, agar Pemerintah menganggarkan 2 Triliun untuk modernisasi pengolahan dan budi daya ini.

Wajan Sudja mencatatat bahwa, produksi akuakultur dunia di tahun 2014 mencapai 101 juta ton (termasuk rumput laut). Indonesia menduduki rangking ke dua dibawah Tiongkok. dengan ragam komoditasnya berupa
Ikan bersirip (62,4%), siput-siputan/kerang (17,9%), udang-udangan (10,7%),
tanaman air (6,4%), golongan hewan air lainnya 1,6%, serta amphibia dan reptil (1%).
Benua Asia menyumbang hasil terbanyak 88,91% dimana  Tiongkok  berkontribusi sebesar 61,62% dari total produksi dunia. Negara-negara Amerika 4,54%, Eropa 3,97%, Afrika 2,32% dan Oceania 0,26%.
Indonesia boleh saja berbangga menempati urutan kedua Dunia setelah Tiongkok, akan tetapi harus disadari bahwa perbedaannya pun sangat jauh mencolok bila dibandingkan dengan Negara Tirai Bambu tersebut.

Enam puluh lima tahun lalu Indonesia mampu memproduksi 25.000 ton sedangkan  Tiongkok baru 19.000 ton. Pada tahun 2014 (tanpa rumput laut). negara kita baru mencapai 4,3 juta ton sementara Tiongkok telah menghasilkan 45,5 juta ton.

Ketertinggalan yang sangat mencolok tentu saja dan menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh stake holder perikanan Indonesia.

Catatan tambahan diberikan oleh Menteri Susi adalah pelaksanaan Perizinan terpadu satu atap untuk mempercepat pemberian izin kepada para pengusaha. Susi mengingatkan agar para pengusaha kapal penangkap ikan memberikan penjelasan yang transfaran. Jangan sampai terlambat mendaftar ulang, karena di tahun 2017 izin akan semakin di perketat.