Petani Garam desak Permendag No.125 tahun 2015 Dibatalkan

Petambak Garam
Petambak Garam

Lautindo | Setiawan Liu |  Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (APGRI) bersikeras agar Kementerian Perdagangan meninjau ulang Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 125 Tahun 2015 terkait dengan pengaturan tata niaga garam. Pertemuan beberapa elemen petani garam, APGRI, FPGM (Forum Petani Garam Madura) dan lain sebagainya sempat mengadakan pertemuan dengan staf ahli Menteri Perdagangan. Pertemuan tersebut tidak lepas dari desakan berbagai elemen dengan aksi demo di gedung Kemendag, KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan lain sebagainya. “Tuntutan kami, Permendag No. 125 tahun 2015 harus ditinjau ulang.

Artinya, tanggal 1 April mendatang, Permendag tersebut tidak jadi diberlakukan,” Faizal, Sekretaris APGRI mengatakan kepada Lautindo (11/3).

Walaupun  petani garam  sekitar 60 persen berada di Madura, tetapi ketika gelar aksi demo, beberapa elemen kedaerahan petani garam tidak terpecah belah . “Kami tetap bersatu, dan memang berhadapan dengan permasalahan yang sama, (yakni) tata niaga garam yang tidak pro petani.”

Beberapa hal yang kritis terkait materi Permendag yakni penentuan harga garam. Petani garam dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) bidang garam tidak akan mendapat kepastian terkait dengan harga. Selain itu, harga cenderung fluktuatif dan tidak stabil karena kemudahan import. “Hal ini sangat ironis, karena pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan harus menciptakan keterjaminan keberadaan, ketersediaan pasar garam rakyat. Jaminan terhadap pasar, sangat ditentukan harga yang stabil.”

APGRI juga mendesak agar Kemendag bisa menerapkan instrumen perdagangan untuk mencapai kualitas (garam industri). Kemendag bisa mewajibkan importir dengan CAP (chlor alkali plant) untuk menyerap garam rakyat.

Sebaiknya masa import garam juga perlu disesuaikan dengan masa panen garam rakyat. “Garam rakyat harus dikembalikan kepada industri Aneka Pangan dan masuk kepada kategori konsumsi, bukan sebaliknya dikategorikan kepada garam industri. Garam olahan juga sebaiknya dilarang. Kami juga sudah minta ibu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti) untuk menjamin terjualnya garam rakyat. Program Pugar (Pemberdayaan usaha garam rakyat) supaya ditinjau, dan peran badan independen yang seharusnya lebih nyata untuk keberhasilan.”

APGRI mengendus bahwa program Pugar sangat rentan  diselewengkan. Bahkan beberapa asosiasi bidang garam cenderung ‘bermain’ untuk memanfaatkan Pugar. Ibaratnya, asosiasi tersebut hanya bermodalkan kertas tetapi tidak memiliki lahan garam. “Mereka hanya bermodalkan kertas dengan mengajukan proposal atau sejenisnya untuk mendapat kucuran bantuan dari pemerintah pusat. Kami khawatir dengan praktik-praktik seperti ini sehingga kami berharap ada badan independen tanpa campur tangan Kemendag, KKP.”

Sementara itu, Direktur Jasa Kelautan PRL KKP, Riyanto Basuki menegaskan bahwa program Pugar efektif berjalan dengan mekanisme yang transparan, dan jelas. KKP menyerahkan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota untuk efektivitas program pemberdayaan usaha garam rakyat. “Apa lagi yang harus diperbaiki?. Mekanisme Pugar sudah sangat transparan dan jelas,” Riyanto mengatakan kepada Lautindo.

Program Pugar berawal dari adanya permasalahan kondisi garam nasional dimana produksinya selain tidak mencukupi kebutuhan garam nasional, kualitas garam yang dihasilkan juga rendah. Hal ini berakibat pada rendahnya pendapatan petambak garam. Program PUGAR merupakan salah satu strategi yang dicanangkan KKP melalui Dinas Kelautan dan Perikanan setempat untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas garam rakyat. Pengkajian terus berjalan sehingga strategi pemberdayaan masyarakat efektif dan efisien sampai pada level Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten. “Saya tidak mau singgung asosiasi, tapi saya sering berhubungan dengan elemen petani garam. Sebagaimana (pernyataan berbagai elemen petani garam) sering dimuat di media massa, (praktik penyelewengan dana Pugar) itu sesuatu yang berbeda. Kami  tidak berafiliasi dengan satupun asosiasi. Tapi program kami jelas, pedoman sudah ada, dan semuanya transparan termasuk apa yang dilakukan pada level daerah.”

Sementara itu, salah satu importir berskala besar di Surabaya, PT. Sumatraco Langgeng Makmur belum bisa memberi komentar mengenai pro dan kontra penerapan Permendag 125/2015. Menurut PT. Sumatraco, semasa Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) dijabat Fadel Muhammad sempat ‘debat sengit’ pada pertengahan tahun 2011. Petugas Bea Cukai sempat menyegel garam impor di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Garam impor yang disegel sebanyak 29.050 ton sesuai manifest didatangkan dari India. Penyegelan dilakukan sejak garam dibongkar dari kapal hingga masuk ke gudang penampungan. Sebanyak 11.600 ton garam impor asal India disegel  karena diduga menyalahi batas waktu impor garam. Penyegelan dilakukan di lokasi gudang garam milik PT. Sumatraco Langgeng Makmur yang berlokasi di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon Banten. Saat dihubungi wartawan, Sanny Wikodhiono, selaku wakil presiden direktur Sumatraco mengatakan tidak ada lagi masalah. “Sudah tidak ada lagi (penyegelan),” Sanny mengatakan kepada Redaksi.

Share Button

Comments

comments

Leave a Reply

Translate »