Presiden Dukung Full Aktivitas KPK Hajar Koruptor

kpk demo Masyarakat luas mendukung keberadaan KPK untuk membersihakan Korupsi dari kalangan pemerintahan. Rakyat ingin pemerintahan yang bersih dari Koruptor (ist)

Lautindo|KPK|Jakarta – Di tengah hingar bingar di Gedung DPR-MPR dimana dalam rapat pleno yang kontroversi diputuskan untuk mengajukan Hak Angket untuk keterbukaan KPK, maka masyarakat merasa sejuk mendengar penegasan Presiden Joko Widodo yang membela keberadaan KPK dan menegaskan bahwa KPK harus terus mengejar Koruptor.
Penegasan Presiden ini disampaikan ketika tanpa agenda sebelumnya 4 orang pimpinan KPK datang ke Istana Negara di pimpin ketuanya Agus Raharjo. Basaria Panjaitan wakil ketua KPK yang menjadi juru bicara selepas pertemuan dengan Presiden menjelaskan bahwa kepada Presiden dijelaskan tentang berbagai hal di luar Hak Angket.
Mereka sangat berterima kasih karena Presiden menegaskan bahwa KPK harus berdiri kokok dan meneruskan tugasnya membenahi administrasi pemerintahan dan meminimalkan penyimpangan baik yang dilakukan penyelenggara pemerintahan mau pun oleh swasta yang mengerjakan kepentingan negara.
KPK pun menyoroti pelaksanaan Bantuan Pedesaan yang disalurkan pemerintah pusat untuk pembangunan di Pedesaan. KPK memberikan warning melalui presiden mengingat pemahaman administrasi para Kepala Desa bukanlah sebagaimana para lurah yang sudah lulusan Perguruan Tinggi. Dan juga perangkat desa pun bukan merupakan PNS yang memiliki atau lulus persyaratan tertentu sehingga bisa dituntut target tertentu.
Kepada Presiden Ketua KPK menyarankan agar memberikan ancaman pencocpotan kepada kepala desa yang menyelewengkan dana pedesaan yang dipercayakan kepadanya, karena dianggap sangat lah rawan.
Sebagaimana luas diketahui, KPK saat ini sedang disibukkan oleh penanganan berbagai kasus raksasa mulai dari kasus E KTP, Bakamla, hingga BLBI dimana salah seorang penyelidik seniornya mendapat musibah karena disiram air asam oleh kelompok tertentu yang belum juga tertangkap.
Novel Baswedan hingga kini masih menjalani pengobatan dan operasi di salah satu RS terkemuka di Singapura untuk pemulihan penglihatannya yang terkena air asam tersebut. Presiden Jokowi sudah menyanggupi pengobatan Nove atas tanggungan Negara.
Dalam pengadilan Bakamla dan E KTP nama-nama anggota DPR turut dibawa-bawa dan sebagian sudah dipanggil menjadi saksi. Bahkan salah seorang anggota Komisi 3, Yakni Miriam dari Hanura sudah ditetapkan menjadi terdakwa.
Masyarakat menengarai bahwa munculnya Hak Angket di DPR ditimbulkan atau sebagai akibat perkembangan di ruang Pengadilan Tipikor.

Share Button

Comments

comments

Translate »