Singapura Belum Ratifikasi Air Balas dan Kesempatan Bisnis Kreatif Indonesia

Kapal memompa air ballas [ballastwatercentre.co.uk]
Kapal memompa air ballas [ballastwatercentre.co.uk]
| LAUTINDO | SHIPS | JAKARTA | Hingga saat ini, Maret 2017, Pemerintah Singapura belum mau dan belum berkeinginan untuk meratifikasi Ballast Water Convention 2004/”BWC 2004″ (Konvensi Air Ballast kapal). Lalu pertanyaannya adalah mengapa Negara seperti Singapura yang relative Negara bersih belum juga mau meratifikasi Ballast Water Convention 2004 tersebut sampai saat ini.? Bagaimana dengan keputusan ratifikasi di Indonesia?

Kami mencoba dan berusaha mencari beberapa informasi tentang ratifikasi BWC 2004 oleh Singapura. Sementara selangkah lebih maju dari Singapura, Indonesia per tanggal 24 Novenber 2016 telah meratifikasi. Mengacu informasi di Singapura didapatkan bahwa Negara Singapura belum mau meratifikasi BWC 2004 dengan beberapa alasannya, tentu sikap dan posisi pemerintah Indonesia dan pemilik kapal di Indonesia juga harus dapat mengantisipaninya.

Singapura masih “wait and see” atas situasi pemberlakuan aturan BWC 2004 saat ini. Singapura juga masih dalam posisi melihat dan mendengarkan posisi Negara-negara lain dalam perkembangan penerapan BWC 2004 yang ada saat ini. Negara Singapura masih merasa prihatin terhadap kondisi industri maritim di dalam negeri dan luar negeri bahwa peraturan yang diberlakukan oleh United States Coast Guard (USCG) masih belum selaras dengan ketentuan BWC 2004 yang telah ditetapkan dan disepakati oleh anggota IMO. “Singapura Belum Ratifikasi Air Balas dan Kesempatan Bisnis Kreatif Indonesia”.

Singapura adalah Negara yang sangat berhati-hati dan memperhatikan seluruh aspirasi stakeholdernya termasuk para pemilik kapal di Singapura. Aspirasinya adalah delegasi Singapura di IMO dan pemilik kapal di Singapura masih harus menunggu sampai dengan terjadinya keselarasan standard antara standar air balas kapal yang ditetapkan oleh USCG dan standar air balas kapal yang ditetapkan IMO. Hal ini dilakukan karena bila Singapura menerapkan konvensi BWC 2004 ini hampir dipastikan akan terjadi resiko duplikasi biaya kapal yang cukup besar dan biaya operasi kapal-kapal Singapura akan meningkatkan dalam kaitannya dengan pemenuhan ketentuan sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh IMO. Sekedar info bahwa pedoman IMO tersebut, oleh USCG masih belum dibuat dan sebaliknya beberapa ketentuan di USCG belum diakomodir dalam BWC 2004, IMO.

Untuk melindungi daya saing kapal-kapal berbendera Singapura baik yang beroperasi di dalam negeri Singapura maupun kapal-kapal Singapura yang beroperasi ke lautan internasional dan dalam rangka Singapura mencari daya pikat atau daya tarik bagi kapal-kapal dari Negara lain yang berkeinginan untuk didaftarkan ke Registry Singapura, maka sebelum nenandatangani dan meratifikasi Konvensi BWC, maka MPA membuat dan memberlakukan undang-undang domestik Singapura yang mempunyai dampak dan pengaruh yang setara dengan BWC yang diterbitkan oleh IMO. Demikian pula harapan Singapura kepada Negara-negara lain yang belum meratifikasi. Untuk membuat kesepatan. Seiring dengan pemberlakukan BWC 2004 itu, pemerintah Indonesia diharapkan oleh para memilik kapal untuk bisa menerbitkan peraturan dan petunjuk teknis dalam negeri Indonesia. Agar kapal-kapal berbendera Indonesia implementasi BWC 2004 dapat diterima di luar negeri.

Para pengusaha kapal dan praktisi maritim Singapura menyatakan bahwa MPA tidak terlalu mengkhawatirkan atas pemberlakuan BWC 2004 ini karena beberapa pemilik kapal terutama pemilik kapal yang kapalnya rutin melakukan perdagangan ke luar negeri dengan negara-negara yang telah meratifikasi. Singapura memiliki dan memberlakukan undang-undang domestik yang setara yang dapat memberikan pengaruh terhadap pemberlakuan BWC 2004), untuk dijadikan dasar kesepakatan pemeriksaan kapal. Bila ada pemilik kapal Singapura melakukan pemasangan system instalasi manajemen air balas yang dipersyaratkan sebenarnya hanya atas dasar sukarela saja, mereka tidak merasa terbebani. Untuk itu perlu kiranya Indonesia pada tahap awal diusulkan Indoneaia membuat kesepakatan dengan Negara-negara misalnya dengan Negara-negara yang tergabung dalam Negara-negara ASEAN.

Selanjutnya, karena sampai saat ini Singapura belum merasa ada satu alatpun yang mengklaim dapat mengelola air balas dengan cara terbaik secara khusus dan istimewa sesuai BWC 2004, untuk itu bagi kapal-kapal Singapura yang akan memasuki pelabuhan-pelabuhan di luar negeri yang memiliki status telah meratifikasi BWC atau Negara-negara yang memberlakukan undang-undang domestiknya, maka kapal-kapal berbendera Singapura dibekali dengan dokumen Statement of Compliance, dimana kapalnya tentu telah diuji untuk mematuhi ketentuan pengelolaan air balas. Akankah Indonesia melakukan hal yang sama?

Di Negara Singapura terdapat Badan Lingkungan Nasional atau National Environment Agency (NEA) yang telah melakukan penelitian dan studi khusus. NEA mendapatkan banyak temuan-temuan atas kondisi air laut Singapura yang terdiri dari bagaimana kadar garam (salinitas), kondisi suhu air laut dan kondisi geografisnya, kehidupan ekosistem laut Singapura tidak memiliki risiko besar terhadap penyebaran spesies invasive ke lautan di luar negeri. Kondisi laut Indonesia tidak jauh berbeda dengan kondisi laut di Singapura. Tentunya perlakuannya juga harus sama.

Bila Singapura merasa bahwa bisnis pengelolaan air balas ini belum menjanjikan, maka Indonesia diharapkan bisa menangkap peluang ini. [Ir. Sjaifuddin Thahir, MSc.@Mar-2017]

MPA telah didekati beberapa pengusaha water treatment untuk melihat kemungkinan apakah Negara Singapura atau pelabuhan di Singapura untuk dijadi “port hub” dengan menyediakan fasilitas penampungan air balas kapal dan pengelolaan air balas kapal, namun bisnis ini oleh Singapura belum dianggap bisnis yang menjanjikan. MPA sampai dengan sekarang belum tertarik karena catatan volume lalu lintas saat ini di Pelabuhan Singapura juga menurun. Bila Singapura merasa bahwa bisnis pengelolaan air balas ini belum menjanjikan, maka Indonesia diharapkan bisa menangkap peluang ini. Karena situasi Negara tetangga kita Singapura belum mau meratifikasi konvensi pengelolaan air balas dari kapal, maka situasi ini sebenarnya merupakan kesempatan emas bagi pebisnis maritim dan industri komponen kapal Indonesia untuk segera berkreasi. [Ir. Sjaifuddin Thahir, MSc.]

Share Button

Comments

comments

Translate »