Revolusi Kehumasan Pemerintahan

IMG_3078
Lautindo | Jakarta | Dharma Hutauruk | Sebuah Lembaga yang dahulu dikenal sebagai Departemen Penerangan dan sempat diplesetkan masyarakat yang nyinyir menjadi Hari-hari Omong Kosong karena seringnya tampil di media massa dan elektronik sebagai juru bicara kepresidenan, dewasa ini kembali diingat dan diinginkan karena ketika arus informasi begitu cepat datang dan pergi, Humas pemerintah yang seyogyanya dapat memberikan konfirmasi malah sulit diketemukan, baik di Kementerian, Gubernuran, dan terutama di kantor walikota dan Kabupaten. Dibutuhkan perbaikan melalui Revolusi Kehumasan Pemerintahan.
Lembaga kehumasan yang dahulu ditangani Departemen Penerangan memang ditugaskan menciptakan reputasi bangsa melalui penjelasan yang mantab, tentang apa yang sudah dilakukan Pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Jadi bukan seperti olok-olok masyarakat beromong kosong, atau istilah anak muda hari ini Omdo, Omong doang!. Dibutuhkan perbaikan melalui Revolusi Kehumasan Pemerintahan.

Menyadari kekosongan ini, 5 kementerian dan lembaga mengadakan Konvensi Humas dan sekaligus Munas Ikatan Pranata Humas (Iprahumas) Indonesia yang menghasilkan AD/ART kode etik Iprahumas, pengukuhan pengurus Cabang, program kerja dan membahas terobosan kebijak-kebijakan baru yang menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan zaman.
Para humas ini berasal dari Kementerian Kominfo, Kantor Staf Presiden, Badan kordinasi humas (Bakohumas), Ikatan Pranata Humas (Iprahumas), dan Tenaga Humas Pemerintah (THP).
Konvensi ini diselengarakan atas instruksi Presiden tentang pentingnya reorganisasi kehumasan dengan Pola Kerja baru, untuk membangun REPUTASI BANGSA, dengan perbaikan melalui Revolusi Kehumasan Pemerintahan.
Konvensi Humas Pemerintah ke 1 yang berlangsung di Serpong tanggal 20-21 April 2016 menghasilkan kesepakatan Serpong yakni:
– Tinjau Ulang PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 yang lebih memberikan ruang jenjang karir jabatan fungsional (Saat ini jenjang karir jabatan fungsional hanya berakhir di jabatan Madya atau setingkat 4A)
– Menempatkah Humas Pemerintah pada posisi strategis, memiliki akses data informasi dan komunikasi ke pengambil keputusan/kebijakan tertinggi di tempat bertugas.
– Pradigma baru untuk pranata humas dengan pengeloaan informasi berbasis teknologi data dan analisa.
– Pranata Humas dituntut lebih terbuka untuk membawa dampak peningkatan partisipasi publik dalam penyelenggaraan Negara.
Konvensi Humas Pemerintah ini dihadiri Dirjen Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Kapuspen Kemendagri, Karo hokum komunikasi dan informasi publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Seluruh Indonesia, Pejabat kehumasan Struktural, para pejabat fungsional pranata humas dari seluruh Indonesia, Juru bicara Presiden RI dan Deputi IV kantor staf Predisen Indonesia.

Dalam konperensi pers yang juga dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, disampaikan bahwa di tahun 2005, pranata humas berjumlah 8000 orang yang merupakan inpassing dari juru penerang (bagian dari Deppen). Bandingkan dengan tahun 2016 yang susut menjadi 1069 orang yang tersebar di Kementerian, Lembaga, dan Pemda. Inilah yang melayani kepentingan informasi bagi 249,9 juta jiwa. Di Indonesia saat ini tercatat 39 Kementerian, 138 BUMN, dan 540 kota/kabupaten. Dibutuhkan perbaikan melalui Revolusi Kehumasan Pemerintahan.
Teten menekankan pentingnya Branding, membangun persepsi tentang Indonesia yang aman bagi turis, investasi, dan kehidupan masyarakat Indonesia sendiri untuk dikerjakan oleh para humas pemerintah. Humas juga perlu memiliki kemampuan untuk menggali aspirasi masyarakat untuk ditindaklanjuti pemda, lembaga, dan kementerian dimana Humas tersebut berada.
Untuk itu, baru-baru ini sudah direkrut tenaga Kehumasan berjumlah 46 tenaga muda yang merupakan hasil seleksi dari 2000 pelamar. Tenaga muda yang ditekankan Teten sebagai berpenampilan menarik dan tidak boleh kalah dari Marketing Communication perusahaan swasta. Tenaga kehumasan memang tidak sebanyak tahun 2005 akan tetapi melalui pelatihan-pelatihan diharapkan menjadi professional dalam mengelola infostruktur.

Jpeg
Jpeg

Yang juga menjadi keprihatinan dan menjadi perhatian Teten adalah sulitnya para pengambil keputusan (para bos) untuk berubah, sebab bagaimana pun para Humas ini berada di bawah kuasa Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota. DI BUMN berada dibawah perintah para CEO, sehingga walau pun sudah bisa diandalkan, akan tetapi akses masih berada di pimpinan. Untuk itu kantor staf kepresidenan di dorong untuk menyampaikan visi Presiden dengan tegas, sebagaimana disampaikan Presiden agar Menteri pun harus menjadi Jubir pemerintah.
Salah satu contoh adalah adanya kementerian yang menolak menerima Tenaga Kehumasan yang baru direkrut dengan alasan tenaga di kementeriannya sudah cukup, kementerian memiliki ke khasan sendiri dan alasan lainnya. Di lain pihak ada kementerian juga yang menjadikan mantan wartawan sebagai humas yang belum tentu sejiwa dengan kementerian atau lembaga yang diwakilinya. Dibutuhkan perbaikan melalui Revolusi Kehumasan Pemerintahan.

Share Button

Comments

comments

Translate »