Penyempurnaan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Penjagaan Laut dan Pantai

Kemenhub Hubla

| LAUTINDO | Maritim | Jakarta | Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai menginisiasi penyelenggaraan Rapat Teknis Penyusunan Materi Muatan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai yang diharapkan menjadi sarana untuk membahas dan mendiskusikan kembali materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah guna penyempurnaan dan pengharmonisasian. “Penyempurnaan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Penjagaan Laut dan Pantai”.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Capt. Jhonny R. Silalahi mengingatkan amanat penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penjagaan Laut dan Pantai didasarkan pada Pasal 278 ayat (3), Pasal 279 ayat (4), dan Pasal 281 Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

“Seharusnya penetapan Peraturan Pemerintah tentang Penjagaan Laut dan Pantai ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang No 17/2008 tentang Pelayaran berlaku (vide Pasal 347) dan kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai seharusnya sudah terbentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang 17/2008 berlaku (vide Pasal 352),” kata Capt. Jhonny.
Menurut Capt. Jhonny berdasarkan UU no. 17/2008 disebutkan bahwa Penjagaan laut dan pantai merupakan pemberdayaan Badan Koordinasi Keamanan Laut dan perkuatan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (vide Penjelasan Umum).
“Pemaparan akan dilakukan oleh para Narasumber yang merupakan perwakilan dari Biro Hukum, Direktorat Kepolisian Perairan POLRI, Staf Operasi TNI AL, praktisi sekaligus pelaku sejarah pada Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai,” lanjut Capt. Jhonny.
Menurut Capt. Jhonny, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai telah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penjagaan Laut dan Pantai, yang secara garis besar memuat mengenai Kewenangan Penjaga Laut dan Pantai yang terdiri atas patroli, pengejaran seketika, penghentian dan pemeriksaan kapal di laut, dan penyidikan.
“RPP tersebut juga memuat Identitas Penjaga Laut dan Pantai dan Organisasi dan Tata Kerja Penjagaan Laut dan Pantai,” terang Capt. Jhonny.
“Kedepan, dengan pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penjagaan Laut dan Pantai, pengaturan mengenai tata cara dan mekanisme patroli, pengejaran seketika, penghentian dan pemeriksaan kapal di laut dapat juga dijadikan pedoman bagi seluruh instansi yang menjalankan fungsi penegakan hukum di laut,” kata Capt. Jhonny.
“Diharapkan dengan pengaturan penjagan laut dan pantai, penegakan aturan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dapat dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di laut yang dapat mengurangi citra Indonesia dalam pergaulan antarbangsa,” tutup Capt. Jhonny.
Dengan penyempurnaan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penjagaan Laut dan Pantai diharapkan agar proses legislasi untuk penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah dapat segera terealisasi dan selanjutnya menjadi tugas bersama dalam menyusun kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai dengan melepaskan segala kepentingan dan egosektoral kementerian/lembaga.
Share Button

Comments

comments

Translate »