Sertifikat Kelas Kapal Pegangan Asuransi Kelola Resiko

| Lautindo | Opini | Thahir* | Baru saja saya ditanya oleh teman-teman yang pernah satu sekolah dan teman-teman pelayaran, soal kemanakah kapal bendera Indonesia miliknya harus dikelaskan. Apakah harus dikelaskan ke badan klasifikasi nasional (BKI), yang merupakan semangat PERATURAN MENTERI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN NOMOR PM 7 TAHUN 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi ataukah badan klasifikasi yang tergabung dalam badan klasifikasi anggota IACS (International Association of Classification Society), yang merupakan semangat PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 61 TAHUN 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No PM 7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi dan semangat kompetisi dan persaingan profesional. Bagi saya pribadi harus menjawab pertanyaan tersebut dan harus memilih maka kapal akan saya kelaskan ke Badan Klasifikasi Indonesia | BKI, karena profesionalitas BKI dan sesuai dengan semangat nasionalisme kepada bangsa dan Negara Indonesia.

Terlepas itu semua, melalui pemahaman saya, maka izinkan saya sedikit berbagi rembug pemahaman dan pengalaman, terkait dengan kapal-kapal dan sertifikat kelasnya dan kemana sebaiknya pemillik kapal harus mengkelaskan kapalnya sebagai asset bisnisnya.

kapal_1Untuk berbicara soal kelas kapal tersebut maka secara objektif, bagi pemilik kapal, kata kuncinya adalah premi asuransi kapal yang dijadikan sebagai pertimbangan yang paling utama. Oleh karena premi asuransi kapal tersebut merupakan pertimbangan penting dalam mengelola asetnya, maka pemilik kapal pasti akan mencari premi asuransi kapal yang paling sesuai dengan bisnisnya.

Sebagaimana lazimnya pemilik kapal di seluruh dunia, maka pemilik kapal sebagai pebisnis, atau pemain bisnis kapal harus benar-benar kompetitif dalam semua sector bisnis maritime. Untuk itu pemilik kapal akan memilih langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan manfaat keuntungan yang sebesar-besarnya atas tarif premi yang diberikan oleh perusahaan asuransi kapal. Kembali lagi tentu saja pemilik kapal akan memilih premi asuransi kapal yang lebih murah untuk kapalnya dan bisa mengelola resikonya.

Menyadari akan resiko tersebut yang akan tertumpu pada asuransi kapal, maka dari sudut pandang perusahaan asuransi kapal, perusahaan Asuransi kapal akan meminta persyaratan kunci yaitu dokumen sertifikasi klasifikasi kapal (hull and Machinery certificate) dari badan klasifikasi dimana kapal dikelaskan. Sertifikat tersebut merupakan pegangan legal dan mutlaknya. Asuransi kapal dunia biasanya mempersyaratkan bahwa kapal wajib dikelaskan pada badan klasifikasi anggota IACS. Lalu bagaimana dengan asuransi lokal Indonesia? Apakah memperlakukan hal yang sama? Sesuai dengan prosedur akseptasi kapal, perusahaan asuransi lokan mempersyaratkan salah satunya adalah menyerahkan dokumen Sertifikat kapal kelas BKI.

Kembali pada premi asuransi, inti persoalannya sebenarnya bukan pada berapa besarnya angka premi asuransi kapal yang dibebankan atau dikenakan pada kapal, melainkan ada pada suatu alasan mengapa kapal-kapal tersebut dikenakan biaya premi asuransi dengan jumlah nominal tertentu, yang bisa murah atau mahal. Itulah alasan mendasar mengapa premi asuransi kapal dicari yang lebih murah. Premi asruansi kapal ditentukan besarnya resiko yang akan timbul. Asuransi yang akan menjamin resiko tersebut. Perusahaan asuransi Lloyd Insurance sebagai contoh mempercayai kapal yang dikelaskan ke badan klasifikasi anggota IACS yang dikenal oleh asuransi besar. Kapal-kapal Indonesia yang beroperasi di lautan internasional, tentunya tidak bisa dibendung dalam menentukan kelasnya tetapi pelayaran yang beroperasi di dalam negeri seyogyanya memakai kelas BKI, meski semangat kompetisi telah dibuka lewat PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 61 TAHUN 2014.

Karena kapal-kapal yang dikelaskan pada Badan Klasifikasi anggota IACS masih dipandang oleh dunia asuransi dapat mengurangi timbulnya risiko pada perusahaan asuransi untuk mengkover klaimnya. Perusahaan asuransi besar sebagai penjamin resiko menempatkan kepercayaan resikonya pada proses klasifikasi kapal ditangan badan klasifikasi. Tentunya atas kepercayaan tersebut badan klasifikasi kapal akan melakukan prinsip kehati-hatian dalam mengeluarkan sertifikat klasifikasi.

Hal kepercayaan ini adalah merupakan elemen yang sangat penting untuk dipertahankan baik oleh asuransi dan badan klasifikasi dengan kata lain badan klasifikasi menjual kepercayan dan menawarkan managemen resiko yang dibebankan pada perusahaan asuransi serta “saling mempercayai”. Kepercayaan ini dapat dicapai jika badan klasifikasi benar-benar memainkan peran pada beberapa simpul-simpul proses klasifikasi secara professional yang dipastikan memenuhi standar keselamtan kapal dan asuransi memperjuangkannya.

Oleh karena itu dalam menghadapi situasi ini, Pemilik kapal harus yakin bahwa badan klasifikasi nasional dapat memenuhi ketentuan badan klasifikasi Internasional, dapat memegang amanah kepercayaan asuransi dan dapat senantiasa mempertahankannya, dapat meyakinkan perusahaan asuransi kapal dalam upaya mengelola resiko asset kapal, dapat memainkan peran sebagai badan klasifikasi yang professional untuk memastikan standar keselamatan kapal dunia. [*Ir. Sjaifuddin Thahir, MSc. adalah Founder dari Thahir Maritime Center]

Share Button

Comments

comments

Translate »