SKK & KKKS Prakarsai Rakor Perdasus Dana Bagi Hasil Migas Untuk Kesejahteraan Papua

SKK KKKS
Rakor Perdasus DBH Migas
| LAUTINDO | SKK | Manokwari | Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Papua dan Maluku (Pamalu) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) memprakarsai sekaligus memfasilitasi pertemuan tiga bupati kabupaten penghasil minyak dan gas bumi (migas) untuk membahas peraturan daerah khusus (Perdasus) mengenai dana bagi hasil (DBH) migas. “SKK & KKKS Prakarsai Rakor Perdasus Dana Bagi Hasil Migas Untuk Kesejahteraan Papua”.
 
Strategi mengumpulkan para Bupati yang dilanjutkan pertemuan dengan gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) awalnya diinisiasi di Kantor SKK Migas Pamalu dan diharapkan menjadi langkah strategis untuk mempercepat proses pembahasan peraturan daerah khusus (Perdasus) mengenai Dana Bagi Hasil (DBH) migas.
Rakor antar kabupaten penghasil membahas rancangan Perdasus (Raperdasus) DBH migas tersebut dan dihadiri oleh Bupati Bintuni Petrus Kasihiw, Wakil Bupati Sorong Suko Hardjono dan Kepala Badan Keuangan Kabupaten Raja Ampat Oridek Burdam, beserta tim ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Pattimura (Unpatti), tim ahli dari masing-masing kabupaten, SKK Migas, serta perwakilan KKKS. Pada Rakor tersebut, para pejabat tinggi kabupaten dan bupati secara prinsip menerima dan mendukung konsep rancangan Perdasus DBH Migas yang baru.
Rangkaian pertemuan rakor Perdasus berjalan lancar dan kondusif dengan satu semangat yang sama untuk segera menyelesaikan Perdasus DBH Migas. Hal ini tak mungkin terlaksana tanpa peran serta KKKS dalam mendukung acara tersebut. Diharapkan upaya yang sudah dilakukan membuahkan hasil manis yaitu bagi hasil migas yang merata hingga ke pelosok Papua.
Share Button

Comments

comments

Translate »