Susi, “Perikanan Tangkap Hanya Untuk Nelayan Indonesia, Silahkan Asing masuk Budi daya”

Menteri KKP, Dirjen, Satgas dan Direktur Pelabuhan Perikanan
Menteri Kelautan dan Perikanan RI didampingi PLT. Dirjen Perikanan Tangkap, Sekjen KKP, Kordinator Satgas 115, Dirjen Pembudidayaan, dan Direktur Pelabuhan Perikanan di rumah dinas Menteri menegaskan dukungan kepada Peraturan Presiden no.44 tahun 2016 (foto-foto: SiAtasBarita-Lautindo)

Lautindo|KKP|Jakarta| – Menteri Kelautan dan Perikanan merasa perlu menegaskan dukungan terhadap Peraturan Presiden No.44 tahun 2016 tentang Penanaman Modal. “Saya tidak setuju bila PMA masuk lagi ke bisnis Penangkapan Ikan, tetapi sangat setuju Asing membudidayakan Ikan di Indonesia” .

Peraturan Presiden RI no. 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal, memang mencantumkan bahwa PMA tertutup bagi bisnis Penangkapan Ikan, termasuk di kepulauan Natuna yang sempat diperbincangkan oleh masyarakat perikanan Indonesia, setelah mendapat angin dari Menteri Kordinator Kemaritiman yang baru Luhut Binsar Panjaitan.

Menteri Susi mengundang media ke rumah dinas menteri di Jakarta untuk menjelaskan perkembangan terakhir apa saja yang dilaksanakan kementerian Kelautan dan Perikanan beserta rencana kerja yang akan dilaksanakan segera. Dalam penjelasanannya, Susi juga sangat mendukung rencana pemotongan APBN yang dicanangkan oleh Menteri Keuangan yang baru dimana sebelumnya Susi Pujiastuti sudah terlebih dahulu mengumumkan pemotongan Anggaran di Kementerian yang dipimpinnya. Hal ini dilakukan KKP karena mempertimbangkan efisiensi serta mempertimbangkan kemampuan pembiayaan Negara yang dikeluhkan banyak pihak karena target penerimaan Pajak tahun ini yang jauh dari harapan. “Jadi sebelum rencana pemotongan APBN diumumkan menteri Keuangan, KKP sudah melakukannya beberapa bulan lalu.” Kata Menteri Susi.

Susi Pujiastuti sore itu mengajak Sekjen, 2 orang Dirjen, Kordinator Satgas 115 dan Direktur Pelabuhan Perikanan menjelaskan bahwa hampir 2 decade PMA asing diperbolehkan dengan investasi 100% (Tanpa penyertaan Modal Dalam Negeri) dalam bidang  Perikanan Tangkap. Departemen Kelautan dan Perikanan mengeluarkan ijin tangkap untuk kurang lebih  1.300 kapal dari Tiongkok, Thailand, Taiwan, Jepang dan negara lain. Kapal-kapal tersebut ada yang masuk PMA murni karena boleh 100% asing, ada PMDN, dan ada Join Venture. Sementara untuk bidang Pengolahan Ikan, diberlakukan ketentuan bahwa  di Wilayah barat PMA maksimal memiliki saham 40% sedangkan  di Indonesia Timur diperbolehkan hingga 67%. “Dari sisi ini kelihatan peraturan investasi ini memang mendukung Ilegal Fishing. Bawa kapal, Bikin pabrik abal-abal, Tangkap ikan, Transhipment di tengah laut, Bawa pergi ikan ke negeri masing-masing dengan kapal-kapal Tramper mereka yg berukuran 1.000 s/d 10.000 GT.” Lanjut menteri Susi dengan nada dongkol.
Apa yang terjadi adalah dari 1.300 ijin kapal tangkap telah diduplikasi.Ada lebih dari 10.000  kapal ikan dari berbagai negara menangkap ikan di laut kita. Beberapa Ribu kapal bahkan tanpa ijin sama sekali. Lautan Indonesia menjadi zona bebas mengeruk apa saja dari dalam laut dan juga menyelundupkan Tekstil, Miras, bahkan narkoba. Selain ambil kekayaan laut mereka juga membawa binatang langka seperti burung kakaktua, Buaya, Cendrawasih dan lainnya.

Negeri kita kehilangan 115 Pabrik Pengolahan dari tahun 2003 sd thn 2013 karena tutup/ bangkrut karena tidak ada bahan baku. Rumah tangga Nelayan berkurang 50% dari jumlah yang tadinya mencapai 1.6 juta Keluarga  dewasa ini tinggal 800 ribuan. Hidup sebagai Nelayan tidak lagi bisa mencukupi.

Susi mencontohkan Kondisi ini dulu dan sekarang.  Di  Cirebon Udang dalam satu malam dapat ratusan ton. Di Cilacap 50 sd 100 ton. Nelayan Pangandaran 10 s/d 50 ton per hari. 2 tahun terakhir, dapat 1 ton sudah banyak.
Nelayan yg masih sisa mencoba dg segala cara untk bisa hidup, destruktif fishing pake portas, bom, cantrang/ trawl. Pemerintah Indonesia hanya dapat max Rp 300 Miliar PNBP KKP dan itupun juga separuh dr kapal2 dalam negeri. Pajak hampir tidak ada.

Sesuai dengan misi Pemerintah “Menjadikan Laut Indonesia adalah masa depan bangsa” maka sudah selayaknyalah Laut dan Nelayan Indonesia dilindungi 100%.” Dua tahun perang terhadap Illegal unreported And unregulated (IUU) fishing dilakukan. Dimulai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yakni  memoratorium kapal-kapal  ex asing beroperasi di laut Indonesia dan melarang transhipment. Dari analisis dan evaluasi dilakukan Perikanan menyumbangkan pertumbuhan PDB akhir tahun 2015 menjadi 8.96% Hampir dua kali dibanding sektor lainnya. Nilai tukar nelayan di bulan September tahun 2014  hanya 102,  di awal tahun 2016 naik mencapai 110. Harga ikan juga menyumbangkan deflasi 0.42 karena harga ikan yang cenderung turun. Masyarakat Indonesia semakin menyukai Ikan sebagai substitusi Daging, dimana di pasar-pasar  becek pun sudah  ada ikan, warung-warung makan pinggir jalan pun menyediakan ikan laut. Subtitusi yang benar untuk kebutuhan Protein Bangsa kita pada saat impor daging begitu besar dan sangat mahal harganya.

Dampak Peraturan Menteri ini bagi negara tetangga antara lain Thailand terpuruk PDB perikanannya  untuk pertama kalinya. Hal yang sama (minus pertumbuhan) juga dialami perikanan negara lain yang selama ini panen ikan dari laut Indonesia/
Semua itu mestinya menyadarkan kita, bahwa  Indonesia bisa dan mampu dan Kita Punya. “Saya yang memiliki pendidikan terendah di jajaran anak bangsa, merasa bangga mengatakan dan menyatakan hal ini.” Pungkas Susi.

 

 

 

 

Share Button

Comments

comments

Translate »