Keterlibatan Pihak Swasta Dalam Mengelola Infrastruktur, Bukan Berarti Pemerintah Menjual Aset

LBP Point

| LAUTINDO | Maritim | Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan menegaskan bahwa, keterlibatan lebih banyak pihak swasta dalam pengelolaan berbagai infrastruktur nasional, bukan berarti pemerintah menjual aset. “Keterlibatan Pihak Swasta Dalam Mengelola Infrastruktur, Bukan Berarti Pemerintah Menjual Aset”.

“Kita mau segera itu dikerjakan, jadi supaya swasta hidup. Tapi jangan salah persepsi lagi dan nanti dibilang dijual. Jangan begitu,” tegasnya, saat menjadi pembicara utama dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan 2019 di Jakarta, (1/2).

Menko Luhut menjelaskan, pentingnya peran dari swasta agar lebih banyak dilibatkan dalam pengelolaan berbagai infrastruktur nasional.

“Kemarin Presiden juga memerintahkan untuk membuat beberapa bandara itu bekerja sama dengan swasta. Misalnya seperti Bandara Silangit dan Bandara Bangka Belitung, dan kemudian Bali dan Labuan Bajo,” ujarnya.

Menurut Menko Luhut, hal tersebut bertujuan untuk pemerataan ekonomi demi peningkatan roda perekonomian, dan juga agar mengurangi beban Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“APBN itu maksimum 25-30 persen bisa mencapai semua program infrastruktur, sisanya kita gunakan pembiayaan – pembiayaan alternatif. Kalau swasta dapat berperan, maka pemerataan ekonomi juga dapat terwujud,” tambah Menko Luhut.

Senada dengan Menko Luhut, di tempat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menyatakan, skema kerja sama pemerintah dengan pihak swasta adalah keniscayaan, dengan catatan, kerja sama itu haruslah bebas dari praktek korupsi dan kolusi.

“Suatu skema kerja sama dengan swasta yang sifatnya profesional dan efisien. Dan ini adalah salah satu tantangan yang perlu untuk Kementerian Perhubungan di dalam mempelajari skema-skema tersebut,” terang Menkeu Sri Mulyani.

Selain itu, Sri Mulyani juga menghimbau kepada Kementerian Perhubungan agar fokus di dalam penggunaan APBN, utamanya untuk pembangunan di daerah-daerah di Indonesia yang belum berkembang. Ia juga mengapresiasi dan siap membantu Kementerian Perhubungan dalam peningkatan sarana konektivitas di seluruh pelosok nusantara.

“Kementerian Perhubungan sangat vital peranannya dalam membangun apa yang disebut konektivitas yang kompetitif dan efisiensi yang disebut low cost economy di Indonesia, tentunya akan sangat berguna bagi perbaikan tempat-tempat di seluruh pelosok, dan saya di Kementerian Keuangan siap untuk membantu dan berpartner secara klop dengan Kementerian Perhubungan,” terangnya.

Selain Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai pembicara utama, Rakor Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan 2019 juga mengundang Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional – Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, juga dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi beserta jajarannya.

Share Button

Comments

comments

Translate »