Penyelenggaraan Tol Laut Capai 58 Pelabuhan, Ditopang Sistem Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK)

Tol Laut selatan

| LAUTINDO | Tol Laut | Jakarta | Penyelenggaraan program Tol Laut sebagai salah satu program unggulan Pemerintahan Joko Widodo, terus dievaluasi guna mendapatkan masukan dan perbaikan agar tujuan penyelenggaraan tol laut tersebut tepat sasaran. “Penyelenggaraan Tol Laut Capai 58 Pelabuhan, Ditopang Sistem Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK)”.

“Sekarang ini sudah jauh lebih baik dari kondisi sebelumnya, dimana saat ini tol laut bisa memasuki 58 pelabuhan. Dalam waktu dekat ini tol laut juga segera membuka jalur baru di koridor Sulawesi terutama di bagian Barat yang selama ini belum dilalui kapal barang liner,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko hari ini di Jakarta.
 
Sementara itu, biaya di pelabuhan yang tinggi dan logistic cost yang mahal akan terus diperbaiki dengan perbaikan dan peningkatan fasilitas bongkar muat pelabuhan di wilayah KTI dan konsolidasi tarif Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) secara tripartit, meningkatkan akses jalan menuju pelabuhan dengan kapasitas beban trucking container, konektivitas dengan moda udara, penyeberangan, perintis dan pelra.
“Dengan keterbatasan anggaran, tentunya tidak semua masalah diselesaikan Pemerintah dengan subsidi. Membangun kemandirian swasta dan mengoptimalkan niaga produk daerah jauh lebih bermanfaat daripada mengandalkan subsidi. Pengadaan dan sewa kontainer reefer, lebih semata-mata menjadi kail karena memang jumlah reefer kontainer yang ada saat ini masih terbatas begitu juga fasilitas listrik pada pelabuhan-pelabuhan di KTI,” kata Capt. Wisnu.
Capt. Wisnu menambahkan bahwa term subsidi yang digunakan oleh Ditjen Perhubungan Laut adalah berth to berth (dari dermaga ke dermaga) oleh sebab itu Pemerintah juga memberikan subsidi terhadap biaya stevedoring yang artinya secara tidak langsung, Pemerintah juga memberikan subsidi terhadap stevedoring.
 
Capt. Wisnu juga menambahkan bahwa dengan adanya kapal tol laut, diharapkan bisa terjadi Balance Trade antara kawasan Barat dan Timur yang tentunya juga dapat mendukung sektor Kelautan dan Perikanan.
Lebih lanjut, Wisnu menambahkan, bahwa Ditjen Perhubungan Laut juga terus melakukan sosialisasi dan pembinaan Program Tol Laut secara berkesinambungan kepada Pemerintah Daerah, BUMN, Asosiasi Pelayaran, Operator Penyelenggara Tol Laut, serta stakeholder terkait. Kegiatan ini dilakukan secara sinergi bersama sama dengan kementerian dan Lembaga terkait seperti Kemenko Maritim, Kementerian Perdagangan, Bappenas, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
 
IMRK Tol Laut“Tahun ini kita sudah laksanakan kegiatan sosialisasi ke beberapa daerah, yaitu Dobo, Manado, Surabaya, Merauke, dan Nias. Dengan penyelenggaraan sosialisasi ini, diharapkan semua pihak yang terkait dapat lebih mengerti dan memahami manfaat Program Tol Laut dan serta memanfaatkan penggunaan IT berupa penyediaan Sistem Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK) yang memberikan informasi ketersediaan ruang muatan untuk kapal Tol Laut tertentu dan pada jadwal tertentu, dengan harapan jangkauan tol laut ke depannya semakin luas dengan pelayanan yang semakin baik, dan tentunya akan memberikan dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru tanah air,” tutup Capt. Wisnu.
Share Button

Comments

comments

Translate »