Shipowner Liability, Batasan Tanggung Jawab Pemilik Kapal

| Lautindo | Opini | Thahir* | Jumpa lagi dalam artikel saya tentang “Shipowner Liability” atau batasan tanggung-jawab pemilik kapal. Mungkin diantara kita atau pemilik kapal di Indonesia sudah mengetahui banyak tentang apa batasan sebagai pemilik kapal. Namun diantara kita mungkin belum mengetahui apa sih batasan tanggung jawab dari pemilik kapal bila ada kejadian dan klaim. Melalui kesempatan ini saya berbagi sedikit tentang Batasan tanggung-jawab pemilik kapal atas klaim bila ada kejadian yang tidak diinginkan sesuai pemahaman saya yang terbatas. “Shipowner Liability, Batasan Tanggung Jawab Pemilik Kapal”.

Share Button
Read more

Logistik, Sebuah Tantangan dan Peluang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki PR yang panjang untuk pemenuhan distribusi barang dan jasa yang berkeadilan. Tingkat sebaran yang luas, menjadi sebuah tantangan sekaligus peluan logistik yang sangat besar. “Logistik, Sebuah Tantangan dan Peluang”… selengkapnya

Share Button
Read more

Siasati Tantangan Sektor Logistik Sebagai Peluang

Sektor logistik memiliki tantangan dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 mengingat semua aktivitas rata-rata sudah digerakan melalui teknologi, baik baik aplikasi pengguna individual, maupun berupa platform. “Siasati Tantangan Sektor Logistik Sebagai Peluang”… selengkapnya

Share Button
Read more

Ditandatangani; Kontrak Konsultansi Supervisi Pembangunan Pelabuhan Patimban

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan bersama perusahaan joint venture konsultan supervisi dan desain, menandatangani kontrak paket 8 pembangunan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat, bertempat di Ruang Sriwijaya kantor pusat Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Jakarta. “Ditandatangani; Kontrak Konsultansi Supervisi Pembangunan Pelabuhan Patimban”… selengkapmya

Share Button
Read more

Prioritas Penyelesaian Hutang Kapal atau Pemilik Kapal

Suatu kapal bisa ditangkap bila pada kapal tersebut terdapat tindakan yang dilakukan oleh kapal itu sendiri atau pemilik kapal yang menimbulkan hutang dalam jumlah yang signifikan. Kapal dalam hal ini bisa digadaikan. Tindakan ini diberlakukan dengan nama hak gadai atas kapal sehubungan dengan pelayanan / kewajiban oleh kapal, semisal upah ABK yang belum dibayarkan. “Prioritas Penyelesaian Hutang Kapal atau Pemilik Kapal”.

Share Button
Read more
Translate »